MANAGED BY:
MINGGU
02 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Jumat, 16 September 2022 14:07
Pengadilan adalah Wakil Tuhan

Hadiri Hari Jadi, Makmur Tetap Ketua DPRD Kaltim

TANJUNG REDEB — Menghadiri upacara dan rapat paripurna istimewa Hari Jadi ke-69 Kabupaten Berau, Kamis (15/9), Makmur HAPK tetap dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Makmur menegaskan, sampai saat ini dirinya masih menjabat Ketua DPRD Kaltim hingga habis masa jabatannya pada 2024 mendatang. “Siapa yang bilang tidak lagi (jabat Ketua DPRD Kaltim)?” ujarnya kepada awak media usai upacara Hari Jadi ke-69 Kabupaten Berau dan ke-212 Kota Tanjung Redeb di Lapangan Pemuda, Kamis (15/9).

Mengenai pelantikan Hasanuddin Masud di Hotel Mercure Samarinda, Senin (12/9) lalu, Makmur mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Sebab menurutnya,putusan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda adalah hal yang sah. “Saya tidak tahu tentang pelantikan yang dilakukan, dan saya juga tidak bisa bicara banyak tentang hal itu” katanya.

Menurut bupati Berau periode 2005-20015 itu, hukum adalah panglima tertinggi di negeri ini dan pengadilan adalah wakil tuhan di dunia ini. Dan apa yang sudah menjadi keputusan hukum, maka itulah yang harus diikuti. “Karena seperti istilah, jika pengadilan sudah memvonis hukum mati, maka itu harus dilakukan,” tegasnya.

Sehingga dengan adanya putusan hukum yang mengabulkan sebagian gugatannya dalam sengketa Ketua DPRD Kaltim, menyatakan dirinya masih menduduki kursi pimpinan DPRD Kaltim. Itulah dasar dirinya masih tetap bertahan. “Jabatan saya masih berlaku hingga 2024, dan itu hukum yang mengatakan,” tegasnya lagi.

Dirinya tidak terlalu mementingkan apa yang terjadi di luar, salah satunya terkait pelantikan yang dilaksanakan di hotel beberapa hari lalu. Karena, sampai saat ini, Surat Keputusan (SK) mengatakan bahwa dirinya masih sah menjadi Ketua DPRD Kaltim. “Intinya adalah baik secara de facto, saya memegang SK yang belaku hingga 2024. Itu kenyataan yang terjadi,” imbuhnya.

Sehingga Makmur mengaku tidak terlalu mementingkan hal tersebut. “Kita lihat saja seperti apa ke depannya,” tandasnya.

Diwartakan Kaltim Post sebelumnya, putusan PN Samarinda yang mengabulkan sebagian gugatan Makmur, bakal jadi pijakan ke mana arah langkah Gubernur Kaltim Isran Noor. Sekalipun dewan resmi menggelar paripurna istimewa dan melantik Hasanuddin Mas`ud sebagai ketua DPRD Kaltim.

Sikap Isran  dalam menanggapi pergantian ketua DPRD Kaltim sisa masa jabatan 2019—2024 tak bisa dipandang remeh. Perannya sebagai perpanjangan tangan pusat yang dinegasi dewan dalam pergantian itu, berpeluang memercik friksi dalam keharmonisan kerja dua lembaga, pemprov dan DPRD. Kendati Hasanuddin Masud sudah dilantik di singgasana Karang Paci, sebutan Kantor DPRD Kaltim.

Bagi pengamat politik asal Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Lutfi Wahyudi, sindiran Isran tentang “Ketua DPRD Mercure” menjadi tolok ukur sang gubernur untuk melegitimasi sikap atas persoalan yang ada. “Pasti menyumbat relasi kerja antar-eksekutif dan legislatif,” ucapnya diwawancarai Kaltim Post, Selasa (13/9). Lanjut dia, relasi kekuasaan dalam praktik politik DPRD dan pemprov yang harus harmonis, serta menjaga muruah kewenangan masing-masing, kini sudah bergeser. Langkah dewan yang berani bermain api dalam memproses pergantian ketua DPRD Kaltim, dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas`ud, dinilainya memicu pergesekan yang teramat dalam.

Memang, sebut Lutfi, dalam praktik politik pemerintahan, terdapat relasi kuasa yang seimbang atas kewenangan masing-masing. Dewan boleh berkilah, pergantian itu urusan internal mereka. Namun, gubernur yang notabene perpanjangan tangan pusat membuatnya otomatis terlibat secara tak langsung. “Benar itu masalah internal Golkar. Tapi, pembina politik di daerah itu ada di gubernur. Upaya dewan yang melangkahi atau menegasikan kewenangan itu jelas memicu ketersinggungan gubernur,” tuturnya.

Ada dua poin yang menyiratkan Isran tersinggung dengan langkah dewan tersebut.

Pertama, di setiap momen, Isran melegitimasi Makmur masihlah ketua DPRD Kaltim periode 2019—2024 yang diakuinya lewat berbagai komentar candaan yang mengemuka di media massa. Ini menyiratkan jika Hasanuddin Mas`ud di mata politikus NasDem itu belum sekokoh Makmur. “Kedua, ya SK (Surat Keputusan) Kemendagri itu sendiri,” lanjutnya. Untuk diketahui, SK pertama bernomor 161.64.5128. Berisi tentang Pemberhentian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar. Adapun SK yang kedua, bernomor 161.64.5129. Isinya tentang Pengangkatan Hasanuddin Mas`ud sebagai ketua DPRD Kaltim. Menurut Lutfi, SK itu jelas menampar Isran Noor.

Ditambah, ketika DPRD Kaltim bersurat ke Kegubernuran Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota akhir 2021, dan tak direspons Isran dengan alasan masih adanya proses hukum yang masih berjalan. Beberapa bulan berselang, medio Juni 2022, dewan membuat telaahan jika mereka bisa memotong kompas dan bersurat langsung ke Kemendagri. Padahal, gubernur tak mungkin merintangi pergantian itu selama semua proses yang ada sudah beres. Ini juga ditegaskan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi akhir 2021 yang menggantikan Isran berkomentar ke publik. Tanggung jawab terbesar dalam urusan tata laksana pemerintahan di daerah berada di tangan kepala daerah. Sementara dewan, dalam kasus ini memilih menegasikan tugas gubernur, si pemilik tanggung jawab terbesar.

“Klaim tak cawe-cawe dapur masing-masing pun jadi diragukan. Memotong kompas itu saja jelas mencampuri kewenangan eksekutif dan secara tak langsung menampar visi Isran, Kaltim Berdaulat,” tegasnya. Melihat gaya khas gubernur, dia merasa, kejelasan status hukum dari putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang mengabulkan sebagian gugatan Makmur, bakal jadi pijakan ke mana arah langkah Isran. Sekalipun dewan resmi menggelar paripurna istimewa dan melantik Hasanuddin Mas`ud jadi ketua DPRD. “Pasti wait and see. Karena sejak awal Isran on the track di proses hukum. Bagaimana ending putusan itu bakal memengaruhi hubungan dengan dewan. Bukan tak mungkin, bisa berdampak ke pembahasan anggaran,” tuturnya

Ingin Bangun Komunikasi

Sementara itu, sehari selepas dilantik, Hasanuddin Mas`ud mulai bertugas sebagai ketua DPRD dengan memimpin paripurna. Selepas rapat, politikus Golkar ini masih optimistis bisa menyelaraskan kemitraan antara dewan dan pemprov.

Dia pun meyakini ketidakhadiran gubernur atau wakil gubernur dalam pelantikannya hanyalah sekadar miskomunikasi belaka. “Lumrah saja, saya ingin membangun komunikasi dengan gubernur untuk duduk bersama sehingga kerja pemerintahan daerah bisa harmonis,” singkatnya. Di lain sisi, Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadan menuturkan, kendati sudah resmi ketua, Hasanuddin masih menempati ruang kerja lamanya ketika masih menjabat anggota Komisi III. Alasannya masih ada perbaikan fasilitas yang menunggu dikerjakan pemerintah. “Targetnya sebelum akhir tahun sudah bisa ditempati,” akunya. (aky/kpg/udi)


BACA JUGA

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:08

Gandeng Swasta Benahi Taman

TANJUNG REDEB - Banyaknya fasilitas taman di Berau yang rusak,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:00

Berdampak pada Kunjungan Wisatawan

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui mahalnya harga…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:56

Alokasikan Anggaran Rp 31 M

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, turut menyoroti kerusakan…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:52

La Nina Diprediksi hingga Akhir 2022

  TANJUNG REDEB – Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika…

Jumat, 30 September 2022 11:18

Segera Tetapkan HET LPG

TANJUNG REDEB – Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PSO di…

Jumat, 30 September 2022 11:15

Jembatan Talisayan Bakal Ditututp Total

TANJUNG REDEB – Perbaikan Jembatan Talisayan tengah dikerjakan. Guna menjamin…

Kamis, 29 September 2022 10:59

Lelang Ditarget November

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…

Kamis, 29 September 2022 10:56

11 Nelayan Malaysia Dipulangkan

TANJUNG REDEB – Sebanyak 11 nelayan asal Pulau Bangau-Bangau dan…

Rabu, 28 September 2022 14:00

“Kalau Tidak Sanggup, Mundur Saja”

TANJUNG REDEB - DPRD Berau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat…

Rabu, 28 September 2022 13:49

Pemberantasan Minol Jadi Atensi

TANJUNG REDEB - Kejaksaan Negeri Berau kembali memusnahkan barang bukti…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers