TANJUNG REDEB - Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau menyatakan protes perihal pengalihan dana hibah tahun anggaran 2023 ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau. Sikap protes itu disampaikan Wakil Ketua I KONI Berau, La Ode Ilyas, kemarin (19/9).
Didampingi Ketua KONI Berau Alhamid, La Ode Ilyas mengatakan, selama ini dana hibah apalagi untuk pembinaan olahraga dikelola oleh KONI Berau. Dengan adanya kebijakan pengalihan ke Dispora, tentu merugikan pihaknya.
Mestinya kata La Ode, regulasi yang sudah berjalan dan sudah mendapatkan hasil yang baik, sebaiknya jangan diubah. Dalam hal ini bukan berarti menolak keinginan yang memutuskan dana pembinaan harus melalui Dispora Berau.
“Harapannya kita itu jangan diubah yang sudah berjalan baik hingga saat ini. Kecuali ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai, barulah dievaluasi,” ujar La Ode Ilyas.
Hal yang paling menjadi pertanyaan pihak KONI juga adalah, kenapa kebijakan ini turun tidak melibatkan pihak KONI. Sehingga pihaknya menilai hal itu tentu saja tidak efektif, dan seharusnya KONI diberikan penjelasan dasar hukum yang jelas atas kebijakan tersebut. Bahkan yang perlu diketahui, pembinaan olahraga itu ada di KONI Berau. Pemerintah dalam hal ini wajib menyiapkan anggaran untuk pembinaan olahraga.
“Padahal sejauh ini sudah jalan sama-sama, kenapa lagi harus diubah? Ada apa ini? Dasar hukumnya ini kan harus jelas,” tanyanya.
“Beda hal jika KONI Berau sebagai induk olahraga di Bumi Batiwakkal bermasalah. Seperti adanya dualisme kepengurusan. Jangan samakan dengan daerah lain. Sedangkan di Berau kan tidak seperti itu,” jelasnya.
Dijelaskannya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, tentang keolahragaan, pada BAB 7 Pasal 36 ayat 7, menyatakan Pemda memberikan hibah kepada induk organisasi cabor yang bersumber dari APBD yang prioritas cabornya ditetapkan dalam desain keolahragaan daerah.
“Selain itu, juga pada Pasal 37, menyatakan Induk organisasi cabor membentuk suatu Komite Keolahragaan Nasional,” sebutnya.
Kemudian, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang pendanaan keolahragaan, juga dijelaskan pada Bab I Pasal 3, yang menyatakan bahwa pemerintah dan Pemda wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui APBN dan APBD. Selain itu, Bab II Pasal 5 ayat 2, diterangkan bahwa sumber pendanaan keolahragaan dari Pemda berasal dari APBD.
“Serta, pada Bab IV Pasal 13 ayat 1, bahwa pemerintah dan Pemda sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pendanaan keolahragaan,” bebernya.
Oleh karena itu, atas kebijakan tersebut dana hibah yang selama ini dikelola oleh KONI Berau nantinya dikelola oleh Dispora Berau. Jika seperti itu, kata La Ode seakan KONI mau dibubarkan secara perlahan. “Karena apalagi tupoksi KONI nantinya jika pengalihan dana tersebut benar-benar diberlakukan,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dispora Berau, Amiruddin, mengaku bahwa kebijakan itu merupakan ranah tim anggaran Kabupaten Berau. Sehingga untuk memastikan kebijakan tersebut perlu konfirmasi langsung ke Bapelitbang atau BPKAD Berau.
“Kalau kami hanya sifatnya menjalankan kebijakan dari tim anggaran. Karena kami merupakan OPD perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Berau,” beber Amiruddin. (mar/sam)
