MANAGED BY:
MINGGU
02 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Selasa, 20 September 2022 14:04
APBD Perubahan Ditetapkan Rp 3,395 T
ANGGARAN PERUBAHAN: Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Ketua DPRD Berau saat menandatangani Raperda APBD yang telah disahkan menjadi Perda APBD Perubahan, kemarin.

TANJUNG REDEB - Rapat Paripurna terkait penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Berau terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebesar Rp 3,395 triliun, telah disahkan menjadi Perda, kemarin (19/9).

Dari tujuh fraksi yang membacakan pendapatnya, secara keseluruhan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD menjadi Perda. Namun dengan beberapa catatan saran dan masukan.

Seperti dari Fraksi Golkar, yang dibacakan oleh Sri Kumalasari, menyampaikan pendapat akhir yang memandang agar pemerintah daerah memanfaatkan dana bagi hasil dan dana reboisasi (DBH-DR) dengan sebaik-baiknya, sesuai aturan yang berlaku dan prioritas tentunya.

"Harapan kami dari fraksi Golkar, kiranya dalam pembahasan penggunaan dan alokasi DBH-DR tetap melibatkan DPRD. Mengingat dana tersebut masuk dalam APBD Perubahan. Selain itu juga agar bisa menjaga sinergitas," ujar Sri Kumalasari saat paripurna kemarin.

Catatan lainnya yakni, dalam perubahan ini ada pengurangan pendapatan dari retribusi daerah sebesar Rp 226 miliar, dan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 2,895 miliar. Untuk pengurangan yang terjadi pada pengelolaan kekayan daerah serta perlu adanya evaluasi terhadap kinerja beberapa perusahaan, seperti PT IPB dan Hutan Sanggam Labanan Lestari.

"Setelah APBD Perubahan ini disahkan, segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD dan segera melelang kegiatan-kegiatan khususnya pada OPD yang anggarannya besar, seperti DPUPR, Dinas Perumahan, Dinkes, dan Disdik, agar bisa tepat sasaran," jelasnya.

Kemudian dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Jasmine Hambali, juga menyampaikan beberapa catatan, saran, dan masukan, di antaranya menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Selain itu juga meminta Pemkab Berau untuk memperbaiki perencanaan pembangunan yang berbasis kepada kebutuhan, bukan pada keinginan.

"Kebutuhan dalam hal ini seperti membangun jembatan alternatif, yakni Jembatan Kelay III. Sebagai bentuk antisipasi seperti kejadian yang saat ini sedang terjadi (rencana perbaikan Jembatan Sambaliung). Sehingga kami mengusulkan untuk memprioritaskan pembangunan Jembatan Kelay III," tegas Jasmine.

Kemudian, masukan lainnya juga dari Fraksi PKS, yakni perlunya pengembangan RSUD dr Abdul Rivai Tanjung Redeb yang dinilai saat ini sudah kelebihan kapasitas dalam melayani masyarakat. Sehingga pemkab punya keinginan untuk membangunkan RS baru.

"Tetapi kami dari Fraksi PKS, juga menganggap perlu adanya  pengembangan RSUD Abdul Rivai dalam hal melayani masyarakat di bidang kesehatan," tuturnya.

Dilanjutkan pendapat akhir dari Fraksi Demokrat, yang dibacakan Abdul Waris. Pada dasarnya menerima dan menyetujui, namun meminta Pemkab Berau untuk memaksimalkan daya serap anggaran, mengingat APBD-P yang bertambah.

"Selain itu juga, terkait rencana dukungan pelaksanaan Porprov. Diharapkan bukan hanya seremonial semata, tetapi bagaimana agar bisa menjadi ajang untuk membangkitkan ekonomi masyarakat di Berau, terutama dari sisi sektor pariwisata," jelas Waris.

Catatan lainnya, juga terkait pembangunan rumah sakit baru, di mana dalam APBD-P ini mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar. "Sehingga meminta kepada pemkab khususnya dinas terkait, agar melakukan percepatan proses pembangunan rumah sakit baru tersebut," terangnya.

Sementara itu dari Fraksi PDIP yang dibacakan Suriadi Marzuki, menyampaikan secara keseluruhan perubahan tambahan anggaran daerah Rp 3 triliun lebih, setelah melalui pembahasan, maka pandangan pihaknya menerima dan menyetujui untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Di sisi lain pihaknya menilai, tidak melihat berapa kenaikan harga BBM saat ini, tapi melihat betapa susahnya mendapatkan BBM.

"Sehingga meminta bupati untuk menjadi perhatian," kata Marzuki. 

Catatan terakhir yang disampaikan oleh Fraksi Amanat Indonesia Raya (AIR), Peri Kombong menerangkan, dengan penyusunan telah selesai, sehingga diintruksikan kepada OPD untuk segera bergerak, mengingat waktu yang cukup singkat. Pihaknya juga meminta bupati terhadap rencana pengembangan RSUD dr Abdul Rivai untuk menambah fasilitas kesehatan. Yakni menambah kapasitas ruangan yang sudah over.

"Kami juga meminta bupati untuk prioritaskan jaminan kesehatan gratis untuk warga Berau," terang Peri.

Sementara pendapat fraksi dari NasDem yang dibacakan oleh Wendy Lie Jaya, menyampaikan terhadap raperda APBD-P ini dengan beberapa pertimbangan dan catatan pandangan fraksi, maka pihaknya dari menerima rancangan Raperda APBD untuk disahkan menjadi Perda.

Fraksi PPP yang dibacakan oleh Saga, juga menyatakan menerima dan menyetujui raperda APBD Perubahan tahun 2022 untuk disahkan menjadi Perda.

Menanggapi hal itu, Bupati Berau Sri Juniarsih menjelaskan setelah mendengarkan secara seksama pendapat akhir fraksi-fraksi dewan, yang pada dasarnya merupakan pandangan dan penilaian dalam bentuk catatan-catatan, saran-saran masukan dan usulan maupun kritik. Untuk itu, hal-hal yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti.

"Karena saya menilai kesemuanya itu bertujuan untuk mencapai apa yang terbaik bagi pelaksanaan pembangunan di daerah," tegas Juniarsih.

Menurutnya, kebijakan yang telah diambil secara demokratis dalam proses pembahasan rancangan APBD Perubahan 2022, merupakan hasil kesepakatan bersama dan telah diterima dengan hati terbuka dan penuh rasa tanggung jawab, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif. Semuanya ini tentu demi kemajuan pembangunan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

"Sudah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memilih dan menetapkan prioritas yang terbaik bagi daerah kita ini, agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara berlanjut dan terarah," jelasnya.

"Untuk mencapai hal yang demikian, tidaklah mudah karena dibutuhkan tenaga, waktu, dan yang tidak kalah pentingnya tersedianya sumber dana," tuturnya. (mar/udi)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:08

Gandeng Swasta Benahi Taman

TANJUNG REDEB - Banyaknya fasilitas taman di Berau yang rusak,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:00

Berdampak pada Kunjungan Wisatawan

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui mahalnya harga…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:56

Alokasikan Anggaran Rp 31 M

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, turut menyoroti kerusakan…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:52

La Nina Diprediksi hingga Akhir 2022

  TANJUNG REDEB – Kepala Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika…

Jumat, 30 September 2022 11:18

Segera Tetapkan HET LPG

TANJUNG REDEB – Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) PSO di…

Jumat, 30 September 2022 11:15

Jembatan Talisayan Bakal Ditututp Total

TANJUNG REDEB – Perbaikan Jembatan Talisayan tengah dikerjakan. Guna menjamin…

Kamis, 29 September 2022 10:59

Lelang Ditarget November

TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang…

Kamis, 29 September 2022 10:56

11 Nelayan Malaysia Dipulangkan

TANJUNG REDEB – Sebanyak 11 nelayan asal Pulau Bangau-Bangau dan…

Rabu, 28 September 2022 14:00

“Kalau Tidak Sanggup, Mundur Saja”

TANJUNG REDEB - DPRD Berau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat…

Rabu, 28 September 2022 13:49

Pemberantasan Minol Jadi Atensi

TANJUNG REDEB - Kejaksaan Negeri Berau kembali memusnahkan barang bukti…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers