TANJUNG REDEB - Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, turut merespons perihal protes terkait pengalihan dana hibah pembinaan olahraga dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau.
Menurut Saga, persoalan yang terjadi saat ini antara KONI dan Dispora Berau sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama. Termasuk dengan unsur pemerintah kabupaten. Hal yang tidak diinginkan dari persoalan ini terjadi adalah, jangan ada saling tuding yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kemajuan olahraga Berau.
"Ini harus diselesaikan dengan duduk bersama. Dan perlu juga ada penjelasan, kenapa bisa dialihkan. Tidak enak kita jadi perbincangan daerah lain. Tidak akan maju olahraga kita kalau begini," ujar Saga, kemarin (20/9).
Disampaikannya juga, untuk dana hibah yang diberikan sebenarnya memang aturannya terkadang berubah-ubah. Namun, dirinya mengaku untuk mekanisme hibah APBD ke organisasi atau lembaga plat merah, seperti KONI Berau misalnya dalam hal ini dirinya pun belum mengetahui secara pasti.
"Kami di dewan ini belum memahami regulasi teknisnya, baik pelaksanaan maupun penanganan dana hibah itu," jelasnya.
Yang menjadi pertanyaan kemudian, dialihkannya dana hibah pembinaan olahraga ke Dispora Berau, yang sebelumnya dikelola oleh KONI Berau selama ini apakah memang ada regulasi terbaru yang mengaturnya? Disebut Saga, regulasi itu yang harus dijelaskan secara detail kepada pihak terkait.
"Kalau ada regulasi yang mengharuskan dana itu dialihkan, saya pikir tidak masalah. Terpenting ada saling koordinasi saja, dengan duduk bersama," tuturnya.
Mengenai persoalan ini, Saga pun mengimbau, agar hal itu betul-betul bisa dipahami bersama. Terlebih lagi Berau nantinya dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov Kaltim 2022, sehingga jangan sampai ada kesan memanfaatkan situasi. Kendati itu, dia selaku Ketua Komisi III menyarankan, agar ini dirumuskan bersama-sama, apakah itu ada regulasi yang membolehkan pengalihan dana itu, ataupun yang tidak membolehkan KONI Berau mengelola dana hibah itu untuk pembinaan olahraga.
"Jangan sampai ada kesan-kesan negatif. Kami ingin duduk satu meja untuk menyatukan persepsi dan pehamanan penggunaan dana ini. Terpenting mengikuti regulasi yang ada," tegasnya.
Terpisah, Ketua KONI Berau, Alhamid, mengaku sejauh ini pihaknya sudah berupaya melakukan yang terbaik untuk kemajuan olahraga di Bumi Batiwakkal ini. Pihaknya pun tentu tidak akan tinggal diam ketika regulasi pengalihan tersebut benar-benar tidak ada. Karena dalam aturan pun tupoksi KONI sudah jelas.
"Kita akan berusaha maksimal dana hibah tetap melalui KONI Berau. Kita akan perjuangakan itu. Selama itu tidak melanggar aturan yang ada," ucap Alhamid.
Dirinya pribadi pun sebenarnya menyesalkan adanya kejadian tersebut, karena secara tiba-tiba tanpa ada koordinasi bahkan komunikasi apapun, telah meminta cabor-cabor naungan KONI Berau agar memasukan proposal untuk kegiatan tahun 2023 ke Dispora Berau.
"Harusnya ditunjukkan dulu mana aturannya. Setelah itu Dispora membicarakan dengan pihak KONI, ini loh ada aturan baru. Kalau ini kan tidak ada sama sekali, jelas dong kita pertanyakan," tegasnya.
"Kami pun sebenarnya mengharapkan bisa duduk bersama agar persoalan ini jelas dan diluruskan bersama. Jangan sampai hal ini mengganggu persiapan kita menjadi tuan rumah Porprov," tutupnya. (mar/sam)
