MANAGED BY:
RABU
05 OKTOBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 21 September 2022 03:42
Komisi II ‘Usir’ Perwakilan PT BAA

Pabrik Beroperasi tapi Belum Berizin, Dewan Minta Pemkab Tegas

HEARING: Jajaran Komisi II DPRD Berau saat menggelar RDP bersama OPD terkait, mengenai operasional PT BAA yang ternyata belum mengantongi IUP-P.

TANJUNG REDEB – Operasional pengolahan minyak sawit yang dilakukan PT Berau Agro Asia (BAA), belum dilengkapi dengan izin operasional. Hal itu diungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DRPD Berau, bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan aparat kampung dari Kecamatan Segah, di ruang rapat DPRD Berau kemarin (20/9).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Berau Andi Amir, diwarnai aksi ‘pengusiran’ terhadap perwakilan PT BAA. Sebab Direktur Utama PT BAA yang diundang DPRD, tidak melayangkan surat pemberitahuan apapun mengenai ketidakhadirannya, tapi justru mengirim perwakilan tanpa memberikan mandat atau surat kuasa perwakilan direksi.

“Apakah Anda (perwakilan PT BAA) bisa mengambil keputusan atau kebijakan di dalam rapat ini?” tanya Andi Amir.

“Nanti kami sampaikan ke pimpinan apa hasil rapat ini,” jawab Dinda, perwakilan PT BAA.

Mendengar jawaban tersebut, Andi Amir menyebut perwakilan yang dikirim PT BAA tidak bisa mewakili perusahaan, karena hanya bisa menampung hasil rapat, bukan sebagai pengambil keputusan. “Ini mau dimediasi malah bertingkah,” kesal Andi Amir.

Wakil Ketua Komisi II Wendy Lie Jaya menambahkan, pihaknya yang meminta perwakilan PT BAA meninggalkan ruang rapat, bukan untuk mengecilkan perannya. “Tetapi lebih kepada tidak adanya penghargaan PT BAA terhadap undangan DPRD Berau dalam menyelesaikan persoalan ini," timpal Wendy.   

Sebelum meninggalkan ruang rapat, perwakilan PT BAA Dinda, mengaku diinstruksikan oleh Direktur Utama PT BAA untuk menghadiri RDP bersama Komisi II DPRD Berau. “Saya hadir karena diinstruksikan pimpinan melalui WhatsApp, karena pimpinan sedang berada di Balikpapan,” jelas Dinda.

Walau tanpa kehadiran pihak PT BAA, RDP tetap dilanjutkan. Guna menindaklanjuti surat masuk dari Kepala Kampung Harapan Jaya Ali Sasmirul, yang mempertanyakan perizinan PT BAA serta upaya penanggulangan dampak lingkungan dari operasional pabrik minyak sawit yang telah beroperasi dalam beberapa bulan tersebut.

Dalam surat tersebut, Wendy memaparkan bahwa aparat kampung juga mengeluhkan dugaan monopoli suplai tandan buah segar (TBS) kelapa sawit untuk PT BAA. Sebab hanya satu koperasi saja yang menyuplai TBS ke pabrik PT BAA. Kondisi itu, menurut Wendy, sangat tidak dibenarkan.

"Harusnya bisa membuka keran seluas-luasnya, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sawit lainnya yang beroperasi di Berau," terangnya.

Dari RPD yang digelar, Kepala Dinas Perkebunan Berau turut menegaskan bahwa PT BAA seharusnya belum boleh beroperasi, sampai izin operasinya tuntas. Sehingga lanjut Wendy, pihak eksekutif sebagai regulator, harusnya mengambil sikap tegas sesuai peraturan yang berlaku.

"Jika memang sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak perlu menyebutkan lagi. Kalau sampai mereka tidak melakukan hal yang semestinya, tentu kami akan menindaklanjutinya lagi dengan cara kami," ujar Wendy. Seperti dengan membuat rekomendasi ke kementerian, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Karena semuanya itu adalah haknya DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,” katanya.  

"Kami juga belum menyimpulkan apa-apa, hanya sebatas bahwa kita amini, untuk sama-sama kita ketahui bahwa PT BAA belum mengantongi izin operasi, tapi sekarang ini malah sudah beroperasi," lanjutnya.

Pihaknya pun menunggu tindak lanjut dari eksekutif, terkait operasional PT BAA yang belum mengantongi izin lengkap. “Kami juga ada mengusulkan ke lapangan dan meminta dokumen-dokumen sebagai tindak lanjut dari DPRD. Dokumen yang dimaksud, adalah yang sudah dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait," jelasnya.

Ditambahkan Kepala Kampung Harapan Jaya, Ali Sasmirul, persoalan tersebut muncul dari adanya kegelisahan warga, khususnya di Kampung Harapan Jaya. Karena, walau pabrik PT BAA berlokasi di Kampung Gunung Sari, Segah, namun pintu masuk atau koridor jalan untuk pengangkutan TBS melalui Harapan Jaya. Begitu juga pengambilan air untuk kebutuhan pabrik, bersumber dari Harapan Jaya.

"Kemudian yang berhubungan dengan bau-bau pabrik, juga terdampak kepada warga di kampung kami, sehingga apa yang dirasakan memang benar-benar terjadi," kata Ali.

Selama ini, PT BAA juga tidak pernah menggelar sosialisasi mengenai penanganan limbah kepada aparat Kampung Harapan Jaya. “Limbahnya nanti dikemanakan itu juga belum jelas. Pabrik tidak pernah ada sosialisasi dengan Harapan Jaya. Karena berpikir pabriknya berada di Gunung Sari. Akhirnya ada kecemburuan sosial," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kampung Gunung Sari M Jabir mengungkapkan, pihaknya sudah mempunyai komitmen dengan PT BAA yang tentunya saling menguntungkan. Dirinya sebagai kepala kampung, menyebut bahwa masyarakatnya yang mayoritas adalah pekebun, sudah merasakan dampak positif dari kehadiran PT BAA di kampungnya.

"Selama ini susahnya kami menjual sawit. Ketika kami tidak mendapatkan kuota di pabrik lain, otomatis kami akan menjual ke timbangan yang harganya jauh dari pasaran. Kalau secara pribadi saya mendukung ada PT BAA ini," ujar M Jabir.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Fendra Firmawan, mengungkapkan pihaknya memang tidak pernah mengeluarkan izin. Sampai saat ini, pihaknya belum melakukan proses izin PT BAA, karena masih berproses melalui sistem Online Single Submission (OSS). "Masih dalam proses OSS," aku Fendra.

Dari sisi lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Mustakim menjelaskan, izin yang telah dikeluarkannya adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah lingkungan hidup. Rencana usaha, dan operasional pabrik untuk pengelolaan kelapa sawit, serta pabrik pengelolaan biji kelapa sawit, dan crossing plan seluas 29.214 hektare oleh PT BAA.

"Sebelum kami mengeluarkan izin, terlebih dahulu memperhatikan rekomendasi dari OPD lain. Dalam hal ini kepala kampung dan camat. Terutama izin dari (Dinas) Perkebunan berupa FS, informasi tata ruang, baru kita proses untuk penilaian Amdal," jelas Mustakim. 

"Namun sampai saat ini, kami belum ada lagi menerima laporan tentang permasalahan lingkungan. Karena saya menganggap perusahaan (PT BAA) ini belum beroperasi saat ini," sambungnya.

Ditambahkan Kepala Dinas Perkebunan Berau Lita Handini menerangkan, proses perizinan PT BAA sebenarnya sudah berjalan. Dinas Perkebunan sesuai kewenangannya, sudah mengeluarkan rekomendasi teknis untuk dilanjutkan menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP). Pihaknya sudah merekomendasi untuk memberikan operasional 30 ton TBS per jam. Setelah mendapat rekomendasi perkebunan itu, tahap selanjutnya adalah pengurusan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang dikeluarkan oleh DPMPTSP.

"Tetapi memang sampai sekarang DPMPTSP belum mengeluarkan izin, karena masih ada syarat administrasi yang belum terpenuhi. Sehingga memang sampai hari ini, bisa dikatakan PT BAA itu belum mengantongi izin IUP sebagai syarat untuk melaksanakan operasional," beber Lita.

Lita mengaku akan menyampaikan hasil RDP kemarin kepada bupati, sesuai rekomendasi dari Komisi II DPRD Berau. "Meski pihak kampung merasa terbantu karena hasil buah sawitnya bisa tertampung, tapi kembali lagi secara perizinan, memang harus mengantongi izin dulu sebelum beroperasi," jelas Lita. (mar/udi)


BACA JUGA

Rabu, 05 Oktober 2022 02:26

Dermaga di Singkuang dan Raja Alam, 7 Oktober Harus Rampung

TANJUNG REDEB – Guna memastikan kesiapan dermaga penyeberangan untuk jalur…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:39

Cegah Kriminalitas, Rumah Warga Dipasang Jaringan Listrik

TANJUNG REDEB – Cegah aksi kriminalitas di malam hari, Kapolsek…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:12

Simulasi untuk Evaluasi

TANJUNG REDEB - Perbaikan Jembatan Sambaliung tinggal hitungan hari. Pembangunan…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:06

Pengelolaan APBD Harus Tertib dan Transparan

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani, meminta Pemkab…

Selasa, 04 Oktober 2022 13:02

Semarak Literasi di Bulan Kunjungan Perpustakaan

TANJUNG REDEB – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Berau menggelar…

Senin, 03 Oktober 2022 10:22

Tawarkan Skema Block Seat

TANJUNG REDEB – Upaya untuk menekan tingginya harga tiket transportasi…

Senin, 03 Oktober 2022 10:17

Bulan Ini Uji Coba Lapangan

TANJUNG REDEB - Pembangunan Stadion Olimpic Mini Teluk Bayur sudah…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:08

Gandeng Swasta Benahi Taman

TANJUNG REDEB - Banyaknya fasilitas taman di Berau yang rusak,…

Sabtu, 01 Oktober 2022 14:00

Tiket Pesawat Mahal, Berdampak pada Kunjungan Wisatawan ke Berau

TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui mahalnya harga…

Sabtu, 01 Oktober 2022 13:56

Alokasikan Anggaran Rp 31 M

TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, turut menyoroti kerusakan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers