Birokrasi Panjang Tak Masalah

- Kamis, 22 September 2022 | 08:59 WIB
Gamalis
Gamalis

TANJUNG REDEB – Dana Rp 50 Juta bagi setiap RT diharapkan mampu menjadi solusi yang menjadi persoalan di lingkungan masyarakat. Hal itu diutarakan Wakil Bupati Berau, Gamalis.

Dijelaskannya, Dana RT itu rencananya akan dijalankan pada 2023 mendatang. Dengan anggaran berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK).

"Karena dana RT tidak diambil dari dana ADK, maka terjadi kenaikan suplai anggaran ke masyarakat hingga tingkat RT. Maka dari itu diharapkan muncul inovasi penyelesaian persoalan di masyarakat," ujarnya kepada Berau Post Selasa (20/9) lalu.

Perihal keluhan dari Ketua RT yang mempersoalkan panjangnya alur birokrasi dana RT, menurutnya hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Karena dibutuhkan kehati-hatian dalam menyalurkan anggaran. Justru akan menjadi masalah ketika birokrasi dipermudah tetapi aparatur yang mengelola justru lalai dalam menjalankan tugasnya.

"Kita memiliki cukup anggaran dan dengan pengalokasian yang cukup baik, sehingga bermanfaat ke masyarakat," jelasnya.

Ia mengingatkan, para ketua RT untuk memaksimalkan program yang dimiliki. Mengingat alokasi dana RT sebesar Rp 50 juta tersebut bukan dalam bentuk cash, tetapi melalui program pengembangan lingkungan yang senilai dengan angka tersebut.

Ketua RT juga dimintanya harus kreatif melihat apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan di wilayah masing-masing. Pemkab Berau menginginkan agar RT tersentuh dengan slogannya yakni ‘Uang Rakyat Untuk Rakyat’.

"Kalau langsung uang sangat berisiko. Karena ini dana RT maka RT yang membuat program pengembangan," tuturnya.

Hal serupa juga berlaku kepada aparatur kampung dengan pengelolaan dana ADK. Diketahui pada tahun 2021, jumlah ADK yang disiapkan sebesar Rp 130 miliar, kemudian terjadi kenaikan pada 2022 dengan total dana ADK menjadi sekira Rp 193 miliar. 

Angka tersebut kemungkinan besar bertambah pada tahun 2023 mendatang karena program pemberian dana RT. "Menurutnya saya angka tersebut cukup besar, dan saya meminta agar bisa dimanfaatkan dengan benar,” pintanya.

Gamalis juga mengingatkan seluruh RT untuk membuat laporan pertanggungjawaban dari dana yang telah digunakan. Sebab, penggunaan dana RT juga harus jelas, pelaporan penggunaan dana harus sesuai kebutuhan.

"Yang penting harus ada laporan dan dokumentasinya, di mana semua nantinya harus bisa trasparan agar tidak ada kecurangan saat realisasi anggaran tersebut," tandasnya. (aky/arp)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X