TANJUNG REDEB – Rencana Perumda Air Minum Batiwakkal menyesuaikan tarif air bersih dari sebelumnya Rp 4.700 per meter kubik (m3) menjadi Rp 7.153 per m3, mendapat penolakan berbagai kalangan masyarakat.
Muhammad Idris dari Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia mengungkapkan, rencana kenaikan tarif air bersih tersebut memang menjadi bahan diskusi oleh kalangan masyarakat yang tergabung dalam grup WhatsApp Panggung Aspirasi, kemarin (22/9).
Bahkan berbagai kalangan yang tergabung dalam grup WhatsApp tersebut, mulai dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, hingga tokoh masyarakat, merencanakan untuk menggelar aksi turun ke jalan, guna menyuarakan penolakan kenaikan tarif air bersih.
“Teman-teman juga sudah ngomong ke saja mau gelar demo. Kalau saya sebenarnya nggak suka juga demo-demo, saya sukanya langsung duduk bersama. Tapi teman-teman mau membuat gerakan, jangan hanya berbicara di grup saja. Makanya saya mendukung, kan untuk kebaikan masyarakat,” katanya melalui sambungan telepon kemarin.
Diungkapkannya, sosialisasi penyesuaian tarif yang dilakukan Perumda Air Minum Batiwakkal, belum sepenuhnya menyentuh kalangan masyarakat. “Kalau yang hadir di hotel (tempat sosialisasi) itu, belum bisa dikatakan mewakili masyarakat. Karena bukan seluas-luasnya masyarakat Berau,” jelasnya.
Secara pribadi, Idris menilai upaya penyesuaian tarif yang akan dilakukan Perumda Air Minum Batiwakkal, dilakukan di situasi yang tidak tepat. Sebab pemerintah baru menerapkan tarif baru untuk bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang dampaknya sangat memberatkan masyarakat.
“Maksud saya, janganlah bersama-sama dengan situasi seperti ini,” katanya.
Menurutnya, jika ingin menaikkan tarif, juga harus melihat situasi perekonomian masyarakat. Sebab dengan kenaikan harga BBM, masyarakat sudah merasakan dampaknya, karena diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok, transportasi, dan lain sebagainya. “Masyarakat Berau masih kaget dengan harga BBM, kalau air juga naik, dampaknya sangat luar biasa. Air galon juga akan ikut naik, jasa laundry, juga pasti ikut naik. Karena bahan baku utamanya memang air.
Apalagi kenaikannya dinilai cukup signifikan. Dari Rp 4.700 menjadi Rp 7.153. “Kalau saya hitung-hitung, seperti saya kalau rata-rata pemakaian 30 sampai 40 kubik sebulan, pembayaran yang biasanya rata-rata Rp 300 ribu, bisa menjadi Rp 500 ribu per bulan. Itu sangat terasa bagi masyarakat,” jelasnya. Makanya, pihaknya menolak kenaikan tarif air bersih yang direncanakan pada November nanti.
Sebenarnya, lanjut dia, sebagai masyarakat, pihaknya sangat mendukung upaya pengembangan perusahaan daerah tersebut. Karena juga akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Makanya, kami mengkritik itu bukan berarti tidak mendukung kemajuan perusahaan daerah. Tapi memang situasinya tidak tepat saat ini,” ungkapnya.
Apalagi dalam sosialisasi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih turut memberikan pernyataan di beberapa media, bahwa penyesuaian tarif yang dilakukan seperti uji coba. “Bahasa apa seperti itu. Masyarakat jangan dicoba-coba. Kalau misalnya masyarakat diam, maka lanjut. Tapi kalau ada gejolak, akan dipertimbangkan lagi. Itu kan nggak benar, apa yang dijadikan percobaan akan menyusahkan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Berau Nasrul menegaskan, pihaknya menolak rencana kenaikan tarif air bersih. “Kami mempertanyakan apa dasarnya perumda ingin menaikkan tarif air bersih,” katanya.
Dijelaskannya, penyesuaian tarif yang dilakukan Perumda Air Minum Batiwakkal, harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2020 tentang Perumda Air Minum Batiwakkal. Dalam perda tersebut dijelaskan, direksi harus menyusun rencana kerja dalam satu tahun, yang dijalankan sejak awal tahun. “Apa rencana kenaikan tarif ini sudah masuk dalam rencana kerja tahun 2022?” tanyanya.
Jika tidak masuk dalam rencana kerja tahun 2022, maka penyesuaian tarif tidak bisa dilakukan tahun ini. “Karena memang tidak bisa dalam tahun berjalan, tiba-tiba mau dilakukan penyesuaian tarif,” jelas Nasrul.
