TANJUNG REDEB - Sejak 3 September lalu, pemerintah telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Maka, sebagai perlindungan sosial dampak dari kenaikan BBM tersebut, Pemkab Berau mengalokasikan anggaran sebesar Rp 14 miliar, untuk membantu meringankan dampak kenaikan harga tersebut, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Dijelaskan Asisten II Setkab Berau Agus Wahyudi, anggaran sebesar Rp 14 miliar tersebut diambil dari dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebanyak 2 persen. Nantinya dana itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan kegiatan-kegiatan yang mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, terutama yang betul-betul terdampak akibat adanya pengalihan subsidi BBM ini.
"Alokasi Rp 14 miliar ini, nantinya untuk membantu masyarakat yang benar-benar terdampak ekonominya, akibat adanya kenaikan BBM tersebut," ujar Agus.
Lanjut dijelaskannya, dari skema bantuan yang ada, Pemkab Berau akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Berau. Artinya, skema mana yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan, itu yang akan diprioritaskan.
"Paling tidak, dengan bantuan itu bisa mengurangi beban dan membantu ekonomi masyarakat terdampak," terangnya.
Namun menurutnya, jika nanti penyalurannya melalui skema BLT, diakuinya akan membutuhkan waktu. Pasalnya, pihaknya harus mengumpulkan data valid penerima manfaat terlebih dahulu. Sehingga, kemungkinan penyalurannya nanti bisa melalui kegiatan lain. Seperti subsidi, baik itu subsidi peningkatan produksi pertanian, maupun penciptaan lapangan kerja.
"Sebenarnya kalau untuk BLT, kita belum siap basic datanya. Karena khawatirnya, ketika BLT diserahkan, ada penerima yang seharusnya mendapatkan namun ketika penyaluran tidak dapat. Begitu juga sebaliknya," jelasnya.
Yang jelas kata Agus, alokasi dana 2 persen dari DAU dan DBH tahun anggaran perubahan APBD 2022 ini, akan digunakan untuk perlindungan sosial. Walaupun, semua item belum sepenuhnya bisa dilakukan.
"Jika memang APBD perubahan efektif di bulan Oktober, berarti penyalurannya untuk Oktober, November, dan Desember," ungkapnya.
Diketahui, pemerintah melakukan pengalihan sebagian subsidi BBM menjadi BLT kepada masyarakat yang kurang mampu, untuk memastikan agar penggunaan subsidi bisa tepat sasaran. Sehingga harga BBM yang selama ini disubsidi mengalami penyesuaian.
Meski begitu, SBM Rayon VI Kalimantan Utara (Kaltimut), Faishal Fahd mengaku, Pertamina telah memastikan ketersediaan (stok) BBM Subsidi di seluruh SPBU dalam posisi aman setelah penyesuaian harga oleh pemerintah. Kepastian itu dinilai aman usai Direktur Utama Pertamina, memantau ketersediaan BBM, dengan meninjau langsung Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC) yang berada di Gedung Grha Pertamina, beberapa waktul lalu. Angka yang dipantau merupakan jumlah ketersediaan secara realtime yang ada di lapangan.
"Pihak Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM subsidi di SPBU dalam kondisi aman dan akan terus melakukan pemantauan kondisi penyaluran BBM di lapangan," ungkap Faishal.
Kata Faishal, Direktur Utama Pertamina, juga dapat memastikan penjualan BBM mengikuti ketentuan dalam Perpres 191/2014, sehingga kendaraan tidak dapat melakukan pembelian secara berulang dengan volume yang tidak wajar. Dari pantauan lewat PIEDCC, untuk ketersediaan stok BBM Subsidi jenis Pertalite berada di level 18 hari. Sedangkan jenis Solar dalam posisi 20 hari dan terus diproduksi. Pertamina juga memastikan seluruh kilang beroperasi secara penuh.
"Lewat pantauan PIEDCC, Pertamina dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memastikan ketersediaan stok BBM hingga di SPBU. PIEDCC juga menyajikan data penyaluran energi secara realtime di seluruh rantai distribusi, mulai Kilang, Terminal BBM, hingga SPBU," bebernya.
