TANJUNG REDEB – Berbagai elemen masyarakat hingga mayoritas partai politik di Bumi Batiwakkal, menolak rencana kenaikan tarif air bersih Perumda Air Minum Batiwakkal. Aksi penolakan yang disampaikan melalui pemasangan spanduk-spanduk di berbagai sudut kota.
Rencana kenaikan tarif dari sebelumnya Rp 4.700 per meter kubik (m3) menjadi Rp 7.153 per m3, disosialisasikan Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal kepada jajaran Pemkab Berau dan stakeholder terkait serta forum RT. Namun setelah disosialisasikan, justru memicu reaksi penolakan dari banyak pihak.
Sepeti dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Berau Liliansyah. Ditegaskannya, NasDem Berau menolak kenaikan tarif yang diakukan Perumda Batiwakka, karena akan menambah beban masyarakat yang masih merasakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
“Sejak awal Partai NasDem sudah memasang spaduk terkait penolakan, dan itu partai kita yang pertama melakukan penolakan,” tegasnya saat diwawancarai kemarin (25/9).
Dirinya pun meminta Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal untuk mengevaluasi kembali rencana kenaikan tarif tersebut. “Regulasinya harus jelas, ajak dewan duduk bersama, jangan langsung sosialisasi kenaikan seperti itu,” tegasnya.
Ketua DPD Golkar Berau melalui Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Nasrul, juga menegaskan penolakan atas rencana kenaikan tarif air bersih tersebut. “Kami mempertanyakan apa dasarnya perumda ingin menaikkan tarif air bersih,” katanya.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Berau Samsul Maaruf turut menyoroti rencana kenaikan tarif tersebut. “Kita sudah wanti-wanti kepada anggota partai agar menolak kenaikan harga PDAM tersebut,” tegasnya.
Pihaknya juga sudah memasang beberapa spanduk untuk mempertegas sikap Demokrat dalam penolakan kebijakan yang menurutnya akan membuat masyarakat makin terbebani. “Saya juga sebagai perwakilan Partai Demokrat yang ada di DPRD, akan mengusulkan untuk dijadwalkan memanggil Direktur PDAM (Perumda Batiwakkal, red) untuk meminta penjelasan bersama teman-teman partai yang menolak,” sambungnya.
Sebab menurunya, jika akan dilakukan kenaikan tarif, seharusnya disosialisasikan sejak lama, dan turut dikonsultasikan dengan DPRD. “Jangan hanya memanggil beberapa perwakilan RT saja untuk sosialisasi, itu menjadi pertimbangan juga,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Berau Jakaria. Pihaknya juga telah memasang spanduk penolakan kenaikan tarif, dan menegaskan kenaikan tarif bukanlah kepuutusan yang baik. Sebab belum lama ini beban masyarakat sudah bertambah dengan kenaikan harga BBM. “Masyarakat jangan dibuat lebih susah lagi dengan kenaikan tarif PDAM,” kata Jaka.
Menurutnya, saat ini masyarakat juga masih berupaya bangkit dari pandemi Covid-19. Jangan sampai adanya kenaikan tarif air bersih, makin memberatkan masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi mengah ke bawah. “Saya juga sudah meminta kedua anggota dewan kita (Gerindra), untuk bisa mencari solusi seperti apa agar tarif PDAM tidak menganggu masyarakat,” jelasnya.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Berau yang juga Ketua DPD Partai Hanura Suriansyah, akan berkoordinasi dengan anggota DPRD lainnya, membahas rencana kenaikan tarif air bersih. Karena menurutnya, rencana kenaikan tersebut terjadi saat masyakat sedang mengeluh akibat adanya kenaikan harga BBM. “Lagi-lagi saya katakan bahwa waktunya ini yang kurang pas, karena saat ini masyarakat sedang disusahkan dengan kenaikan harga BBM, ditambah dengan adanya isu kenaikan PDAM, itu yang membuat masyarakat geram,” keluhnya.
Dirinya menambahkan, dengan banyaknya keluhan dari berbagai pihak, dia meminta kepada Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, bisa melakukan penundaan terkait kenaikan tarif tersebut. “Hanura juga salah satu partai yang menolak adanya kenaikan tersebut, jadi seharusnya bisa lebih disosialisasikan terlebih dahulu,” tegas Suriansyah.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Saga, juga memastikan pihaknya menolak adanya kenaikan tarif air bersih. Karena, hal itu akan membuat masyarakat makin ‘sengsara’ di tengah upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM. “Tentu kita juga tidak mendukung adanya kenaikan, kita baru saja bangkit dari pandemi Covid-19, ekonomi baru saja merangkak naik, namun diterpa adanya kenaikan BBM itu sudah sangat menyengsarakan masyarakat, apalagi jika di Berau ada lagi kenaikan harga air PDAM, itu lebih parah lagi,” kata dia.
