TANJUNG REDEB – Pemkab Berau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Berau, senilai Rp 2,1 triliun. Rancangan APBD Berau 2023 tersebut, disampaikan Bupati Berau Sri Juniarsih, dalam rapat paripurna DPRD kemarin (26/9).
Dikatakannya, secara garis besar pendapatan daerah dari yang direncanakan sebesar Rp 2,1 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp 228 miliar.
"Dari PAD sendiri terdiri dari 4 komponen penerimaan, yaitu pajak daerah sebesar Rp 84 miliar. Kemudian, retribusi daerah Rp 11 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 21 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 110 miliar," ujar Juniarsih.
Lanjut dijelaskannya, untuk pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,8 triliun yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp 1,5 triliun. Sedangkan pendapatan transfer antardaerah sebesar Rp 284 miliar.
Sementara untuk belanja daerah pada APBD TA 2023, terdiri dari belanja operasional direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun. "Dengan perincian di antaranya, belanja pegawai sebesar Rp 633 miliar. Belanja barang dan jasa sebesar Rp 603 miliar. Hibah sebesar Rp 25 miliar. Belanja bantuan sosial sebesar Rp 2,8 miliar," jelasnya.
Kemudian, dari belanja modal direncanakan sebesar Rp Rp 613 miliar, yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 31 miliar. Untuk belanja bangunan dan gedung sebesar Rp 171 miliar. Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 409 miliar. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 2 miliar. Lalu belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp 20 miliar.
"Belanja transfer direncanakan sebesar Rp 203 miliar lebih yang terdiri dari belanja bagi hasil kepada pemerintah kampung direncanakan sebesar Rp 9,6 miliar. Sedangkan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kampung direncanakan sebesar Rp 193 miliar," terangnya.
Diakui Sri Juniarsih, dari nota keuangan rancangan APBD Tahun 2023 yang diserahkan kepada dewan, untuk selanjutnya dibahas, diteliti, disempurnakan, serta dapat memberikan persetujuan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
"Pemerintah kabupaten dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah siap sepenuhnya untuk bersama-sama membahas rancangan APBD tahun anggaran 2023," ucapnya.
Harapannya pembahasan dapat diselesaikan tepat waktu, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.
Untuk diketahui, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya visi-misi pemerintah daerah.
"Di mana penyusunannya untuk mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing pemerintah daerah," tuturnya.
Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Berau tahun 2023 di antaranya, penyediaan beasiswa dan biaya personel peserta didik yang tidak mampu. Meningkatkan kualitas dan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan, baik pada satuan pendidikan dasar, PAUD, maupun pendidikan non formal atau kesetaraan.
Kemudian, juga terhadap peningkatkan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh Kabupaten Berau. Melakukan upaya pendampingan bagi pelaku usaha pariwisata dalam adaptasi kebiasaan baru, mendorong produktivitas usaha pariwisata dan pekerja pariwisata dengan pemanfaatan media digital secara optimal. Peningkatan infrastruktur pelayanan ekowisata. Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi serta jalan produksi.
