MANAGED BY:
RABU
07 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 28 September 2022 14:00
“Kalau Tidak Sanggup, Mundur Saja”

DPRD Belum Cabut Rekomendasi Pansus

DENGAR PENDAPAT: Ketua DPRD Berau Madri Pani bersama Wakil Ketua Ahmad Rifai, saat memimpin RDP mengenai pembahasan rencana kerja tahun anggaran 2023 dan evaluasi pelaksanaan program kerja 2022 Perumda Air Minum Batiwakkal, di ruang rapat gabungan kemarin (27/9).

TANJUNG REDEB - DPRD Berau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lanjutan pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja TA 2022, Perumda Air Minum Batiwakkal, kemarin (27/9).

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Berau Madri Pani, dihadiri seluruh anggota DPRD Berau, Direktur Perumda Batiwakkal Saipul Rahman, serta Kabag Ekonomi Setkab Berau Kamaruddin. Sayang, dalam RDP kemarin, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) M Gazali tidak hadir hingga RDP ditutup.

Wakil Ketua DPRD Ahmad Rifai, sangat menyayangkan ketidakhadirannya Dewas Perumda Batiwakkal. Padahal undangan disampaikan sejak sepekan lalu.

"Pertemuan sebelumnya Dirut Perumda yang tidak hadir, sekarang Dewas yang malah tidak hadir. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Tapi kita tidak tahu. Yang jelas kami sudah mengundang agar bisa hadir keduanya," ujar Rifai.

Rifai juga menegaskan, menyambung rencana kenaikan tarif air bersih, dirinya memastikan hal itu tidak terjadi. Karena yang memutuskan adalah bupati selaku kuasa pemilik modal (KPM), bukan Direktur Perumda. "Saya menegaskan tidak ada kenaikan tarif. Itu yang disampaikan bupati kepada saya saat bertemu tadi malam (kemarin malam, red)," tegas Rifai.

Dikatakan, RDP kemarin sejatinya membahas Rencana Kerja TA 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja TA 2022. Namun akan berkembang dengan adanya isu kenaikan tarif air yang mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Dalam RDP tersebut sejumlah anggota dewan menyarankan agar pertemuan bisa dijadwalkan kembali, agar Dewas dan Dirut Perumda Batiwakkal bisa hadir bersamaan. Namun, Ketua DRPD Madri Pani pertemuan tetap dilanjutkan karena terkait rencana kerja dan program kerja yang dibutuhkan. Madri juga mengingatkan, agar Direktur Perumda bisa transparan dalam penyampaiannya.

Sebab saat Direktur Perumda Saipul Rahman diberikan kesempatan untuk memaparkan program kerja, baik yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, Madri menilai belum masuk pada poin-poin pembahasan yang ingin didengar dewan.

"Jadi kita beri kesempatan, dan meminta Perumda, gimana sih transparansi biaya operasionalnya. Rencananya apa sih ke depan. Itu yang kita minta," ucap Madri Pani saat memotong pemaparan Saipul Rahman.

Anggota Komisi II DRPD Berau M Yusuf menambahkan, pihaknya mempertanyakan program rencana kerja satu-satunya yang diharapkan adalah sambungan baru, sehingga sebesar apa pengaruhnya terhadap keuntungan atau laba.

"Tidak mungkin menjamin laba yang lebih besar jika mengharap sambungan baru saja. Di samping itu, kenaikan tarif, kami salah satu yang tidak sependapat adanya kenaikan tersebut," kata Yusuf.

Kemudian, Ketua Komisi III Saga juga menyampaikan agar Perumda bisa menjelaskan terkait dengan pembiayaan dan pendapatan. Berapa pendapatan Perumda yang tidak termasuk di luar dari tarif. "Nah pengeluaran berapa setahun, sehingga kami punya dasar untuk mempertanyakan," ucap Saga.

Anggota Komisi I Rudi P Mangunsong mempertanyakan, bagian mana yang menjadi beban penganggaran. Sehingga biaya menjadi tinggi. Pos mana yang membuat pengeluaran menjadi besar. "Perusahaan mendapat penyertaan modal atau aset, tapi menjadi beban di tahun terakhir," terang Rudi.

Selanjutnya, anggota Komisi I DPRD Berau Falentinus Keo turut menyampaikan pendapatnya, yang menginginkan Perumda Batiwakkal bisa sehat dan pelayanan optimal ke masyarakat. Dengan melihat kondisi hari ini, memang belakangan ramai dibahas soal tarif air yang mau naik. Dengan tarif yang ada, apakah membuat Perumda tidak bisa berjalan?

"Saran kami, tetap tarif Rp 4 ribu, tapi evaluasi selama setahun ini. Jika potensi sambungan pada kondisi aman (pendapatan non air) tentu bisa menutupi. Sehingga sabar dulu untuk menaikkan tarifnya. Jadi momentumnya ini kurang pas," jelas Falentinus.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Wendy Lie Jaya menyebut, DPRD adalah pelaksanaan fungsi pengawasan dan sudah diatur oleh peraturan pemerintah di bawah Undang-Undang. Sehingga jelas, ketika Direktur Perumda diduga menggunakan perusahaan untuk hal yang lain-lain, yang disampaikan sebagai fakta pansus beberapa waktu lalu, sebetulnya itu adalah hal yang salah. Karena pihaknya sendiri pun menaruh fakta-fakta yang tidak diduga oleh Direktur Perumda sendiri.

"Ini saya buka di forum, agar pak direktur juga hati-hati. Karena kami sendiri di partai politik mempunyai jaringan. Bahkan saling berkonsultasi. Jadi saya pribadi pun mengingatkan, hati-hati," ujar Wendy.

Kemudian, Wendy juga menanggapi sosialisasi yang dilakukan oleh Perumda Batiwakkal, terhadap rencana kenaikan tarif air. Di mana takjuknya adalah konsultasi dan sosialisasi. Wendy melihat, itu pemborosan dan tidak tepat sasaran. Karena yang diundang organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara OPD di bawahnya KPM.

"Jelas apa yang disampaikan KPM pasti OPD mengikuti. Saya juga menanyakan fotum RT yang hadir sosialisasi itu. Mengaku bukan konsultasi dan sosialisasi, tapi KPM langsung mengumumkan tidak sesuai dengan takjuk di spanduk. Jadi itu menandakan ada iringan tertentu," bebernya.

Sementara Ketua DPRD Berau Madri Pani membuka, proses lelang jabatan Direktur Perumda Batiwakkal beberapa tahun lalu, dinilai sudah cacat hukum. Karena untuk mengikuti proses penjaringan menjadi Direktur Perumda, ada persyaratan. Salah satunya, berpengalaman 10 tahun hingga 12 tahun dan punya sertifikasi. “Serta mengundurkan diri dari ASN sebelum lelang jabatan, itu sudah ada diatur,” katanya.

"Rekomendasi pansus juga belum kami cabut. Kalau keadaan situasi Perumda Batiwakkal tetap begitu-begitu saja, harusnya bupati yang memecat, memberhentikan, secara terhormat," jelas Madri.

Rekomendasi Pansus DPRD lanjut dia, bertujuan untuk menjadikan Perumda Batiwakkal lebih profesional dalam tata kelola perusahaan. Makanya jika saat ini Direktur Perumda merasa perusahaan merugi karena beban operasional yang tinggi dan merasa tidak sanggup, lebih baik mengundurkan diri saja. Diganti dengan orang yang mampu menjalankan perusahaan daerah tersebut.

"Biar ada pembuktian, karena kalau saya lihat seorang KPM tidak memberikan kontrak kerja kepada Direktur Perumda per tahun, sehingga sulit untuk menilai, mengevaluasi, apakah ini secara professional tata pengelolaannya atau tidak," jelasnya.

Mengapa harus ada kontrak kerja? Kata Madri, supaya setiap tahun ada evaluasi ataupun tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan perumda. "Saya sendiri sudah mendesak, kalau perumda ini selalu berkata-kata seenaknya saja, lalu tidak pernah transparansi tentang operasionalnya,"  ungkap Madri.

Salah satunya, kata Madri, jangan ada lagi pengadaan baliho yang dipasang di berbagai sudut kota hingga kampung. Karena perumda bukan alat untuk kampanye. Apalagi Perumda Batiwakkal adalah perusahaan yang tidak memiliki saingan, sehingga tanpa promosi berlebihan, masyarakat tetap akan membeli air dari Perumda Batiwakkal. 

"Kita cuma menduga ini ada apa? Direktur itu diperintahkan oleh KPM untuk pengelolaan perumda dalam pelayanan prima terhadap masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Madri juga menyoroti program bagi-bagi sembako yang dilakukan Permuda Batiwakkal. Menurutnya, kegiatan semacam itu merupakan tugas Pemkab Berau melalui Dinas Sosial. Sebab, lanjut dia, perusahan atau perumda jika belum berlaba hingga 10 persen, maka tidak diperbolehkan membuat program bagi-bagi atau bantuan sosial kepada masyarakat. "Tidak boleh itu. Ini belum tahu untungnya saja, sudah bagi-bagi," katanya.

Dengan berbagai program yang dianggap tidak terkontrol, peran Dewas turut dipertanyakan. Dewas harusnya memberikan teguran, dan KPM juga harus tegas.

"Makanya rapat tadi saya skors, jadi saya minta nanti itu Dewas hadir, Direktur Perumda hadir, dan jika perlu bupati juga hadir. Jadi jika Direktur Perumda ini ingin memaksakan menaikkan tarif, berarti kan tidak sanggup dengan alasan biaya operasional tinggi.  Jadi ya mundur saja. Karena kami, perwakilan rakyat di lembaga DPRD tidak mau masyarakat kami tercederai," tegasnya lagi.

Kondisi Perumda Batiwakkal saat ini dianggap tidak rugi. Tinggal mengevaluasi dan melakukan efisiensi dari semua operasioanl yang tidak berkaitan dengan kegiatan produksi, agar pembiayaan tidak tinggi dan pendapatan jadi lebih baik.

"Selain itu juga harus ada bukti nyata bahwa direktur ini bekerja secara profesional. Jangan tidak ada tranparansi pengelolaan perumda, sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya," tuturnya.

Terkait rencana kenaikan tarif, Madri selaku Ketua DPRD tegas menolaknya."Jangan dipaksakan. Permendagri, pergub dan segala macamnya, instruksinya itu merekomendasikan, tapi tidak memerintahkan untuk menaikkan. Harusnya di saat menaikkan itu ada rapat Forkompimda, bersama-sama DPRD, evaluasi. Bagaimana sih dampak sosialnya," jelasnya.

Kenaikan Tarif Kewenangan KPM

Dalam kesempatan itu, Direktur Perumda Batiwakkal Saipul Rahman menjelaskan, keputusan untuk menaikkan tarif air bersih merupakan kewenangan KPM. Sehingga memastikan tidak ada kenaikan atau melakukan penundaan, merupakan wewenang KPM. Sementara dirinya, hanya menyampaikan informasi terkait adanya kenaikan tarif air tersebut.

"Karena yang saya hindarkan, jangan sampai nanti tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya saya mengetahui, tapi tidak saya sampaikan. Itu yang disalahkan," kata Saipul.

Disebutnya, penetapan tarif harus dilakukan setiap tahun. Mau itu berubah atau tidak berubah. Diterangkannya, direktur menyampaikan ke Dewas paling lambat pada bulan Juli di tahun berjalan. Dan Dewas paling lambat menyampaikan ke KPM pada bulan Agustus. Selanjutnya, KPM menetapkan pada bulan November setiap tahunnya.

Mengenai rekomendasi Pansus DPRD yang menginginkan dirinya diberhentikan, Saipul mengaku punya niat baik untuk memperbaiki yang ada. Itu juga, lanjut dia, terlihat dengan masyarakat menilai Perumda Batiwakkal sudah berjalan lebih baik. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, jika memang KPM memberhentikannya.

"Tapi selagi saya masih diberi amanah, saya tetap ingin berbuat baik. Yang bermanfaat untuk masyarakat," singkatnya. (mar/udi)


BACA JUGA

Kamis, 08 Desember 2022 01:48

Samarinda Juara Umum

TANJUNG REDEB - Berjibaku lebih dari dua pekan di ajang…

Kamis, 08 Desember 2022 01:45

Putusan Dianggap Cacat Hukum

TANJUNG REDEB – Jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau…

Rabu, 07 Desember 2022 10:48

UMK Berau Tertinggi di Kaltim, Tembus Rp3,6 Juta

TANJUNG REDEB - Dewan pengupahan telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten…

Rabu, 07 Desember 2022 03:06

KPU Berau Ajukan Opsi Perubahan Dapil

TANJUNG REDEB – Sesuai dengan edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Rabu, 07 Desember 2022 03:06

Seat Selalu Penuh, Berharap Pesawat Lebih Besar yang Datang ke Kalimarau

TANJUNG REDEB – Maskapai Citilink telah resmi membuka jalur penerbangan…

Rabu, 07 Desember 2022 03:05
Perebutan Ketua DPRD Kaltim

Kalah Dalam Putusan Banding, Makmur Ajukan Kasasi ke MA

LANGKAH Makmur HAPK menyoal pergantian dirinya dari kursi Ketua DPRD…

Selasa, 06 Desember 2022 01:25

Keberatan, Apindo Surati Disnakertrans

TANJUNG REDEB - Berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan kabupaten, Upah…

Selasa, 06 Desember 2022 01:24

Kelebihan Kapasitas di Rutan Tanjung Redeb Masih Jadi Masalah

TANJUNG REDEB – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb…

Selasa, 06 Desember 2022 01:23

Kejar Target Serapan Anggaran

TANJUNG REDEB - Memasuki penghujung tahun 2022, Bupati Berau Sri…

Senin, 05 Desember 2022 12:09

Kontribusi Rp 10 Miliar Per Tahun untuk Negara

Lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jalan dr Soetomo, Tanjung…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers