TANJUNG REDEB - DPRD Berau kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait lanjutan pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja TA 2022, Perumda Air Minum Batiwakkal, kemarin (27/9).
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Berau Madri Pani, dihadiri seluruh anggota DPRD Berau, Direktur Perumda Batiwakkal Saipul Rahman, serta Kabag Ekonomi Setkab Berau Kamaruddin. Sayang, dalam RDP kemarin, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) M Gazali tidak hadir hingga RDP ditutup.
Wakil Ketua DPRD Ahmad Rifai, sangat menyayangkan ketidakhadirannya Dewas Perumda Batiwakkal. Padahal undangan disampaikan sejak sepekan lalu.
"Pertemuan sebelumnya Dirut Perumda yang tidak hadir, sekarang Dewas yang malah tidak hadir. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Tapi kita tidak tahu. Yang jelas kami sudah mengundang agar bisa hadir keduanya," ujar Rifai.
Rifai juga menegaskan, menyambung rencana kenaikan tarif air bersih, dirinya memastikan hal itu tidak terjadi. Karena yang memutuskan adalah bupati selaku kuasa pemilik modal (KPM), bukan Direktur Perumda. "Saya menegaskan tidak ada kenaikan tarif. Itu yang disampaikan bupati kepada saya saat bertemu tadi malam (kemarin malam, red)," tegas Rifai.
Dikatakan, RDP kemarin sejatinya membahas Rencana Kerja TA 2023 dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja TA 2022. Namun akan berkembang dengan adanya isu kenaikan tarif air yang mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Dalam RDP tersebut sejumlah anggota dewan menyarankan agar pertemuan bisa dijadwalkan kembali, agar Dewas dan Dirut Perumda Batiwakkal bisa hadir bersamaan. Namun, Ketua DRPD Madri Pani pertemuan tetap dilanjutkan karena terkait rencana kerja dan program kerja yang dibutuhkan. Madri juga mengingatkan, agar Direktur Perumda bisa transparan dalam penyampaiannya.
Sebab saat Direktur Perumda Saipul Rahman diberikan kesempatan untuk memaparkan program kerja, baik yang sudah berjalan ataupun yang akan berjalan, Madri menilai belum masuk pada poin-poin pembahasan yang ingin didengar dewan.
"Jadi kita beri kesempatan, dan meminta Perumda, gimana sih transparansi biaya operasionalnya. Rencananya apa sih ke depan. Itu yang kita minta," ucap Madri Pani saat memotong pemaparan Saipul Rahman.
Anggota Komisi II DRPD Berau M Yusuf menambahkan, pihaknya mempertanyakan program rencana kerja satu-satunya yang diharapkan adalah sambungan baru, sehingga sebesar apa pengaruhnya terhadap keuntungan atau laba.
"Tidak mungkin menjamin laba yang lebih besar jika mengharap sambungan baru saja. Di samping itu, kenaikan tarif, kami salah satu yang tidak sependapat adanya kenaikan tersebut," kata Yusuf.
Kemudian, Ketua Komisi III Saga juga menyampaikan agar Perumda bisa menjelaskan terkait dengan pembiayaan dan pendapatan. Berapa pendapatan Perumda yang tidak termasuk di luar dari tarif. "Nah pengeluaran berapa setahun, sehingga kami punya dasar untuk mempertanyakan," ucap Saga.
Anggota Komisi I Rudi P Mangunsong mempertanyakan, bagian mana yang menjadi beban penganggaran. Sehingga biaya menjadi tinggi. Pos mana yang membuat pengeluaran menjadi besar. "Perusahaan mendapat penyertaan modal atau aset, tapi menjadi beban di tahun terakhir," terang Rudi.
Selanjutnya, anggota Komisi I DPRD Berau Falentinus Keo turut menyampaikan pendapatnya, yang menginginkan Perumda Batiwakkal bisa sehat dan pelayanan optimal ke masyarakat. Dengan melihat kondisi hari ini, memang belakangan ramai dibahas soal tarif air yang mau naik. Dengan tarif yang ada, apakah membuat Perumda tidak bisa berjalan?
