TANJUNG REDEB – Minimnya kesadaran masyarakat perihal perubahan status administrasi saat berpindah tempat tinggal, menjadi keluhan Lurah Karang Ambun, Arif Mulyono.
Dijelaskannya, sampai saat ini permasalahan tentang pemindahan data status warga baru masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Hal itu juga kerap menjadi keluhan para ketua RT di wilayahnya. Karena tidak mengetahui warga baru yang tinggal dan keluar dari wilayahnya.
“Karena sampai saat masih banyak warga yang datang dan keluar, namun belum sadar akan pengurusan administrasi, itu yang menjadi keluhan kita” ujarnya kepada awak media ini, Rabu (28/9).
Padahal diterangkannya, untuk mengurus administrasi kependudukan terlampau mudah. Hanya mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Berau. Bahkan menurutnya tanpa harus mendatangi kantor Disdukcapil. “Sudah dimudahkan untuk mengurus administrasi,” sebutnya.
“Harusnya masyarakat yang baru pindah tetap melapor, dikhawatirkan ada hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi RT tidak tahu siapa orang itu. Tentu akan ribet nantinya,” beber Arif.
Kemudian, pihaknya juga menginginkan agar adanya tembusan dari Disdukcapil Berau perihal warga yang telah berpindah domisili. “Tentu kami harap ada tembusan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga kami bisa melakukan sinkronisasi data yang kami miliki di kantor,” tegasnya.
Dirinya juga sangat mendukung kebijakan ataupun modernisasi kepengurusan kependudukan saat ini. Akan tetapi, hal itu pun harus menjadi evaluasi dan atensi dari pemerintah saat ini.
“Kami mendukung, tapi tolong diperhatikan juga apa yang menjadi keluhan RT saat ini,” tegasnya.
Sehingga ia juga meminta kepada masyarakat yang merasa pindah agar dapat melapor ke RT setempat sehingga bisa dilakukan administrasi sehingga masyarakat tersebut terdata di wilayah itu.
“Sinkronisasi data itu sangat penting, sehingga kita juga ada bukti jika terjadi hal-hal dan kita dapat melihat data apakah itu warga kita atau bukan,” tandasnya. (aky/arp)
