TANJUNG REDEB – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Berau Anang Saprani menegaskan, pihaknya selalu siap turun lapangan guna memberantas penyakit masyarakat. Namun di satu sisi, pihaknya juga mengharap dukungan masyarakat, khususnya ketua RT, untuk aktif melaporkan jika menemukan aktivitas masyarakat yang mencurigakan.
Dijelaskannya, peran RT sangat penting untuk memberikan informasi aktivitas terlarang, seperti prostitusi, peredaran minuman beralkohol, dan penyakit masyarakat lainnya. “Karena kami akui, anggota kurang. Tidak ada personel intel. Jadi sulit membongkar masalah ini,” katanya saat diwawancarai Berau Post kemarin (30/9).
Pihaknya mendukung rencana pemeriksaan kesehatan bagi pekerja di tempat hiburan malam (THM) oleh Dinas Kesehatan, guna mengurangi angka penularan HIV/AIDS di Berau. Namun di satu sisi, pihaknya juga kesulitan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pekerja malam yang beroprasi di luar THM.
“Kita tidak mungkin tiba-tiba mengamankan seseorang, jika tidak ada bukti atau laporan dari masyarakat atau RT,” tegasnya.
Ia mengatakan, memang kewenangan penertiban ada di Satpol PP. “Kita siap membantu pemerintah mengurangi angka HIV, tapi bantu kami juga dengan memberikan informasi di kawasan mana saja yang sering digunakan sebagai wadah (pekerja malam, red) mereka beroperasi,” ucapnya.
Ia menambahkan, belum lagi persoalan prostitusi online. Pergerakan yang senyap dan memanfaatkan media sosial, sulit untuk dilacak. Maka, dirinya meminta agar peran ketua RT bisa dimaksimalkan. Untuk membantu Satpol PP dalam menekan angka prostitusi di Bumi Batiwakkal.
Mantan Camat Gunung Tabur ini menambahkan, dengan adanya laporan RT, tentu pihaknya bisa bergerak cepat ke lokasi. Diakuinya, selama ini operasi terkadang gagal, karena para pekerja malam sudah kabur duluan saat digelar razia.
“Yang sulit itu, yang berada di pinggir jalan. Melihat mobil kami melintas, mereka langsung kabur,” pungkasnya.
Sebelumnya, pasien HIV/AIDS di Berau periode Januari-Agustus sudah mencapai 17 orang. Hal itu dinilai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Totoh Hermanto, cukup tinggi.
Diakuinya, dalam dua tahun terakhir ada kendala yang dihadapi pihaknya dalam menekan kasus HIV/AIDS, karena minimnya sosialisasi dan monitoring yang dilakukan. Itu dikarenakan adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19. “Karena penularan Covid-19 sudah mulai rendah, kita mulai lagi tahun ini secara berkala kembali melakukan pemeriksaan,” katanya. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, pihaknya akan memeriksa para pekerja di THM, guna mencegah semakin masifnya penularan HIV kepada warga Berau. “Kita lakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu, termasuk urine dan darah,” paparnya.
Disinggung mengenai “penjaja liar” yang beroperasi di median jalan. Totoh mengatakan, mereka tersebut ilegal, karena tidak berada di lokalisasi. Karena dalam hal ini Dinkes merupakan perangkat daerah yang bergerak sesuai dengan tugas legalisasi. Sehingga pihaknya meminta agar pihak terkait dalam hal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bisa membubarkan aksi tersebut.
“Lebih kepada penegakan perda, kita sulit pendataan dan pemeriksaan, karena mereka ini pindah-pindah,” tuturnya.
Lebih lanjut, Totoh mengatakan, kolaborasi Dinkes dan Satpol PP bisa saja dilakukan. Dalam artian, Satpol PP bergerak mengamankan para pekerja malam yang beroperasi di pinggir jalan, kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dinkes Berau. “Langkah ini bisa saja dilakukan,” ucapnya. (hmd/udi)
