MANAGED BY:
RABU
07 DESEMBER
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KOMBIS

UTAMA

Rabu, 05 Oktober 2022 02:16
PT BAA Diminta Tak Beroperasi

Tindak Lanjut Hasil RDP di DPRD

Lita Handini

TANJUNG REDEB – Operasional pabrik pengolahan minyak sawit yang dikelola PT Berau Agro Asia (BAA) dihentikan sementara.

Ditegaskan Kepala Dinas Perkebunan Berau Lita Handini, PT BAA harus menyelesaikan proses Izin Usaha Perkebunan (IUP) agar bisa beroperasional kembali. Penghentian tersebut merupakan tindak lanjut hasil pertemuan bersama DPRD Berau, beberapa waktu lalu.

“Kami telah menerbitkan surat bersifat imbauan untuk tidak melakukan operasional, sampai IUP-nya selesai,” katanya kepada Berau Post kemarin (4/10).

"Sampai hari ini, IUP mereka (PT BAA, red) masih berproses, dan itu kewenangannya di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ," sambungnya.

Pihaknya meminta PT BAA agar fokus menyelesaikan proses perizinannya. Selama izin belum terbit, maka pabrik tidak diperbolehkan beroperasional. Dinas Perkebunan juga akan melaporkan hal tersebut ke Bupati Berau.

"Sementara belum ada ketemu, (bupati) masih di luar kota. Ketika nanti beliau kembali, akan langsung saya laporkan hasil tindak lanjut kami ini," ungkapnya.

Sebenarnya, beroperasinya pabrik milik PT BAA, ujar Lita, karena dorongan dari masyarakat lingkar pabrik yang kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) dari perkebunannya.

Seperti diungkapkan Kepala Kampung Gunung Sari M Jabir saat rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Berau beberapa waktu lalu. Jabir menyebut, mayoritas masyarakatnya sudah merasakan dampak positif dari kehadiran PT BAA di kampungnya.

"Selama ini susahnya kami menjual sawit. Ketika kami tidak mendapatkan kuota di pabrik lain, otomatis kami akan menjual ke timbangan yang harganya jauh dari pasaran. Kalau secara pribadi saya mendukung keberadaan PT BAA ini," jelas M Jabir.

Tapi bagi Kepala Kampung Harapan Jaya, Ali Sasmirul, walau pabrik PT BAA berlokasi di Kampung Gunung Sari, Segah, namun pintu masuk atau koridor jalan untuk pengangkutan TBS melalui Harapan Jaya. Begitu juga pengambilan air untuk kebutuhan pabrik, bersumber dari Harapan Jaya.

"Kemudian yang berhubungan dengan bau-bau pabrik, juga terdampak kepada warga di kampung kami, sehingga apa yang dirasakan memang benar-benar terjadi," kata Ali.

Selama ini, PT BAA juga tidak pernah menggelar sosialisasi mengenai penanganan limbah kepada aparat Kampung Harapan Jaya. “Limbahnya nanti dikemanakan, itu juga belum jelas. Pabrik tidak pernah ada sosialisasi dengan Harapan Jaya. Karena berpikir pabriknya berada di Gunung Sari. Akhirnya ada kecemburuan sosial," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Wendy Lie Jaya menjelaskan, Kepala Dinas Perkebunan Berau turut menegaskan bahwa PT BAA seharusnya belum boleh beroperasi, sampai izin operasinya tuntas. Sehingga lanjut Wendy, pihak eksekutif sebagai regulator, harusnya mengambil sikap tegas sesuai peraturan yang berlaku.

"Jika memang sudah tahu apa yang harus dilakukan, saya tidak perlu menyebutkan lagi. Kalau sampai mereka tidak melakukan hal yang semestinya, tentu kami akan menindaklanjutinya lagi dengan cara kami," ujar Wendy. Seperti dengan membuat rekomendasi ke kementerian, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Karena semuanya itu adalah haknya DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,” katanya. 

Pihaknya pun menunggu tindak lanjut dari eksekutif, terkait operasional PT BAA yang belum mengantongi izin lengkap. “Kami juga ada mengusulkan ke lapangan dan meminta dokumen-dokumen sebagai tindak lanjut dari DPRD. Dokumen yang dimaksud, adalah yang sudah dikeluarkan oleh dinas-dinas terkait," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Fendra Firmawan, mengungkapkan pihaknya memang tidak pernah mengeluarkan izin. Pihaknya belum melakukan proses izin PT BAA, karena masih berproses melalui sistem Online Single Submission (OSS). "Masih dalam proses OSS," aku Fendra.

Dari sisi lingkungan hidup, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau Mustakim menjelaskan, izin yang telah dikeluarkannya adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan limbah lingkungan hidup. Rencana usaha, dan operasional pabrik untuk pengelolaan kelapa sawit, serta pabrik pengelolaan biji kelapa sawit, dan crossing plan seluas 29.214 hektare oleh PT BAA.

"Sebelum kami mengeluarkan izin, terlebih dahulu memperhatikan rekomendasi dari OPD lain. Dalam hal ini kepala kampung dan camat. Terutama izin dari (Dinas) Perkebunan berupa FS, informasi tata ruang, baru kita proses untuk penilaian Amdal," jelas Mustakim.

"Namun sampai saat ini, kami belum ada lagi menerima laporan tentang permasalahan lingkungan. Karena saya menganggap perusahaan (PT BAA) ini belum beroperasi," sambungnya.

Sementara perwakilan PT BAA yang diutus saat RDP di DPRD, Dinda, mengaku diinstruksikan oleh Direktur Utama PT BAA untuk menghadiri RDP bersama Komisi II DPRD Berau. Namun Dinda mengaku tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan dalam pertemuan tersebut, karena hanya sebagai perwakilan yang ditugaskan untuk melaporkan hasil RDP ke pimpinan.

“Saya hadir karena diinstruksikan pimpinan melalui WhatsApp, karena pimpinan sedang berada di Balikpapan,” singkat Dinda. (mar/udi)


BACA JUGA

Kamis, 08 Desember 2022 01:48

Samarinda Juara Umum

TANJUNG REDEB - Berjibaku lebih dari dua pekan di ajang…

Kamis, 08 Desember 2022 01:45

Putusan Dianggap Cacat Hukum

TANJUNG REDEB – Jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Berau…

Rabu, 07 Desember 2022 10:48

UMK Berau Tertinggi di Kaltim, Tembus Rp3,6 Juta

TANJUNG REDEB - Dewan pengupahan telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten…

Rabu, 07 Desember 2022 03:06

KPU Berau Ajukan Opsi Perubahan Dapil

TANJUNG REDEB – Sesuai dengan edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU)…

Rabu, 07 Desember 2022 03:06

Seat Selalu Penuh, Berharap Pesawat Lebih Besar yang Datang ke Kalimarau

TANJUNG REDEB – Maskapai Citilink telah resmi membuka jalur penerbangan…

Rabu, 07 Desember 2022 03:05
Perebutan Ketua DPRD Kaltim

Kalah Dalam Putusan Banding, Makmur Ajukan Kasasi ke MA

LANGKAH Makmur HAPK menyoal pergantian dirinya dari kursi Ketua DPRD…

Selasa, 06 Desember 2022 01:25

Keberatan, Apindo Surati Disnakertrans

TANJUNG REDEB - Berdasarkan hasil rapat dewan pengupahan kabupaten, Upah…

Selasa, 06 Desember 2022 01:24

Kelebihan Kapasitas di Rutan Tanjung Redeb Masih Jadi Masalah

TANJUNG REDEB – Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb…

Selasa, 06 Desember 2022 01:23

Kejar Target Serapan Anggaran

TANJUNG REDEB - Memasuki penghujung tahun 2022, Bupati Berau Sri…

Senin, 05 Desember 2022 12:09

Kontribusi Rp 10 Miliar Per Tahun untuk Negara

Lahan bekas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jalan dr Soetomo, Tanjung…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers