TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau Madri Pani, mendukung keputusan kepala Pasar Sanggam Adji Dilayas, untuk memasangkan meteran listrik sendiri di setiap kios di pasar.
Pasalnya menurut Madri, selama ini subsidi yang diberikan Pemkab Berau cukup besar, untuk membayar tagihan listrik pedagang di pasar. Kebijakan tersebut juga dinilai tidak terlalu memberatkan pedagang, untuk membayar sendiri tagihan listrik, termasuk tagihan air bersih yang mereka gunakan.
“Bisa saja, tapi bukan langsung lepas tangan, perlahan,” katanya kepada Berau Post (11/10).
Dia menjelaskan, langkah tersebut dianggap paling praktis untuk mengurangi beban pembiayaan yang dikeluarkan Pemkab Berau. Selama ini, para pedagang memang telah membayar retribusi yang sudah mencakup biaya penggunaan listrik. Namun retribusi yang dibebankan kepada pedagang, tidak sesuai dengan tarif listrik yang harus dibayar pengelola pasar ke PLN setiap bulannya. Sehingga membuat anggaran pembayaran listrik membengkak. “Tentu tidak seimbang, saya mendukung jika memang meteran dipasang di masing-masing kios,” ujarnya.
Menurut politikus NasDem ini, dengan adanya pemasangan meteran listrik mandiri di setiap kios, akan membuat pedagang bertanggung jawab pada pemakainnya. Baik itu listrik maupun air. Di sisi lain, penggunaan secara bersama-sama juga tentu berbahaya, dikhawatirkan bisa memicu terjadi korsleting listrik.
Sebelumnya, Kepala Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD) Syaidinoor menuturkan, pihaknya memang memiliki wacana untuk memasang meteran listrik sendiri di seluruh kios.
Pasalnya, selama ini para pedagang tersebut terus disubsidi oleh Pemkab Berau, hingga menyebabkan pemasukan kas daerah terganggu. Menurut Syaidinoor, dengan adanya pemasangan meteran listrik mandiri, maka para pedagang bertanggung jawab langsung atas penggunaan listriknya.
“Kan mereka sudah ada penghasilan, jadi menurut saya tidak masalah itu,” katanya, Senin (10/10) lalu.
Dijelaskannya, saat ini terdapat 1.500 kios di PSAD, dan seluruh kios tersebut, hingga kini masih mendapatkan subsidi dari Pemkab Berau. Baik untuk penggunaan listrik maupun air, yang tagihannya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. “Kami sudah pernah usulkan, tapi belum terealisasi saja,” tambahnya.
Ia mengatakan, usulan sudah dilakukan sebelum pandemi Covid-19, namun hingga kini belum terealisasi.
Terpisah, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau Salim mengatakan, memang usulan tersebut sudah lama. Namun realisasi terkendala anggaran. Untuk pengadaan meteran listrik bagi para pedagang di PSAD membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Besar biayanya, makanya itu belum bisa direalisasikan,” katanya.
Salim menambahkan, anggaran untuk pengadaan meteran listrik bagi 1.500 kios di PSAD mencapai Rp 3 miliar. Dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sehingga pengadaan terpaksa diundur terlebih dahulu.
“Kalau di murni mungkin bisa. Kita harapkan tahun depan sudah bisa terealisasi,” tutupnya. (hmd/udi)
