TANJUNG REDEB – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau Budi Harianto, mengestimasi anggaran yang dibutuhkan pihaknya untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang mencapai Rp 58 miliar.
Diperkirakannya juga, serapan paling besar nantinya akan terjadi pada honor petugas badan ad hoc atau panitia, mengingat pada pilkada nanti akan digelar pemilihan bupati dan gubernur secara bersamaan, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dibandingkan biasanya.
Hal ini seiring dengan luasan Kabupaten Berau dan banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) nantinya. Pihaknya bahkan memprediksi, akan ada sekitar 600 hingga 700 TPS yang tersebar di Kabupaten Berau saat pilkada 2024. Dengan setiap TPS diisi 7 orang petugas dan 2 orang petugas pengamanan.
“Jadi Rp 58 miliar itu untuk secara keseluruhan, mulai dari tahapan hingga waktu pencoblosan di 2024 mendatang,” katanya kepada awak media ini, kemarin (11/10).
Meski begitu, anggaran yang dipakai tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau semata. Melainkan, akan ada anggaran sharing bersama APBD Kaltim. Sebab, dalam pilkada 2024 nanti, turut digelar pemilihan gubernur.
“Sehingga usulan ke Pemkab Berau nanti pasti tidak sampai Rp 58 miliar. Karena akan ada item-item dalam tahapan pilkada yang memakai dana APBD provinsi,” imbuhnya.
Hanya saja, Budi belum mengetahui item-item apa saja yang akan memakai dana APBD provinsi. Sebab, belum ada petunjuk teknis (juknis) yang memilah pembiayaan dalam pilkada 2024 mendatang. “Juknis itu yang akan membuat dari pihak KPU RI. Sehingga kami masih menunggu juknis itu,” sebutnya.
“Yang jelas, tahapan awal penyusunan anggaran pilkada akan dimulai sekitar Oktober 2023 mendatang. Dari situ akan terlihat item-item yang memakai APBD kabupaten dan yang mana APBD provinsi,” sambungnya. (aky/sam)
