TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat mengeluarkan aturan baru terkait pemakaian baju adat di sekolah. Aturan itu tertuang pada Peraturan Mendikbudristek Nomor 50 tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Mengenai hal ini, Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku setuju dengan adanya aturan tersebut. Terlebih seragam ini termasuk soal baju adat yang dikenakan siswa saat hari atau acara adat tertentu.
“Ini bagus, memberikan pelajaran juga kepada anak-anak, bahwa setiap daerah memiliki ciri khas baju adatnya sendiri,” ucapnya.
Pengaturan seragam sekolah terbaru ini menurutnya bertujuan untuk menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara siswa.
Selain itu, peraturan ini juga bertujuan meningkatkan kesetaraan antarsiswa, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali siswa serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab siswa.
“Dalam Pasal 3 disebutkan ada tiga jenis seragam sekolah yang digunakan siswa SD hingga SMA yakni pakaian seragam nasional, pakaian seragam pramuka, dan pakaian adat,” katanya.
Meskipun tidak wajib, ia mengatakan, hal ini tentu bisa dilakukan sebulan sekali. Mengingat, tidak semua anak-anak memiliki baju adat dan harus menyewa. Jadi tidak mungkin jika harus dilakukan sepekan sekali.
“Tentu ada pengeluaran lebih jika harus seminggu sekali, tapi jika sebulan sekali, tidak terlalu berat kan biayanya,” paparnya.
Ditambahkan Madri, dengan menggunakan baju adat, tentu ada pembelajaran terbaru untuk anak-anak sekolah. Ia mencontohkan, tidak semua orang tahu bagaimana bentuk baju adat Berau, tapi dengan adanya peraturan ini, semua akan memahami dan lebih mencintai budaya Indonesia yang beraneka ragam. “Saya mendukung dan setuju,” katanya.
Jika perlu, ia berharap agar diterapkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan begitu PNS juga akan belajar tentang suatu daerah. “Bisa juga ini diterapkan ke PNS,” pungkasnya. (hmd/arp)
