TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengakui rencana perbaikan Jembatan Sambaliung molor terlalu lama. Bahkan hingga masuk November, perbaikannya belum bisa dikerjakan.
Menurutnya, lambatnya perbaikan jembatan dimulai kerana pihaknya belum mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sebab surat permohonan yang dikirim Pemkab Berau belum mendapat balasan dari Dirjen Perhubungan Laut. “Jadi belum bisa (dikerjakan, red),” katanya kepada Berau Post kemarin (31/10).
Dijelaskannya, dengan waktu yang tersisa hingga Desember nanti, tentu tidak akan cukup. Tapi di satu sisi, dermaga penyeberangan yang disiapkan sebagai jalur alternatif untuk menyeberangkan kendaraan dan orang, sudah selesai dikerjakan. Pekerja dan kontraktor juga sudah siap, termasuk LCT yang digunakan sebagai angkutan penyeberangan.
“Terkait pengoperasian LCT, itu ranahnya pemkab. Yang jelas jika sudah ada rekomendasi, kami siap eksekusi,” paparnya.
Ia menegaskan, jika rekomendasi dari Ditjen Hubla tidak diterima, pihaknya tidak berani melakukan penutupan Jembatan Sambaliung. “Jika seandainya minggu depan sudah keluar rekom. Langsung kami tutup. Dan akan tetap dikerjakan, meskipun telah lewat,” bebernya.
Diakuinya, waktu pekerjaan memang tidak memungkinkan diselesaikan sesuai kontrak hingga akhir Desember nanti. Namun menurutnya, kemungkinan waktu pekerjaan akan ditambah.
“Paling lama lima bulan pengerjaan selesai,” pungkasnya.
Sebelumnya, akhir Oktober lalu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK kecewa. Kecewa karena rencana perbaikan Jembatan Sambaliung senilai Rp 20 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, dianggapnya sudah tidak mungkin terlaksana tahun ini.
Sebab dijelaskannya, waktu yang tersisa saat ini sudah tidak cukup untuk memulai hingga menyelesaikan perbaikan jembatan. Karena hingga akhir Oktober saat ini, belum juga ada kepastian kapan dimulainya perbaikan jembatan.
“Sekarang begini. Ini sudah akhir Oktober, tidak mungkin jembatan dikerjakan hanya sebulan lebih. Sementara tanggal 25 Desember harus selesai,” katanya saat ditemui di Lapangan Tenis Cendana, Tanjung Redeb, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, jika nantinya perbaikan jembatan akhirnya dilaksanakan, maka berapa persen progres perbaikan yang berhasil direalisasikan kontraktor pelaksana hingga waktu pelaksanaan habis tahun ini, maka yang dibayar pemerintah hanya senilai dengan progres yang berhasil dikerjakan kontraktor.
Yang jadi persoalan lanjut Makmur, jika pelaksanaan perbaikan jembatan belum selesai dan belum bisa dilintasi kendaraan, maka akses darat penghubung Tanjung Redeb-Sambaliung, seolah terputus lebih lama. Karena untuk melanjutkan proyek perbaikan jembatan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan di anggaran murni 2023. Karena APBD Kaltim 2023 sudah ditetapkan, dan tidak mengalokasikan dana untuk melanjutkan perbaikan Jembatan Sambaliung. Sehingga paling memungkinkan, kelanjutannya baru dilaksanakan setelah mendapat alokasi dana pada APBD Perubahan Kaltim 2023 nanti. “Kalau perubahan, paling cepat September baru ditetapkan,” ungkapnya.
Memang diakuinya, kegiatan perbaikan bisa saja tetap dilaksanakan walau waktu pekerjaan sudah habis. Namun kontraktor pelaksana harus menerima sanksi denda sekian persen per hari, hingga akhirnya pekerjaan bisa dituntaskan. “Tapi posisinya ini kontraktor tidak salah, mau nggak mereka didenda,” terangnya.
Kondisi itulah yang sangat disayangkannya. Sebab persiapan perbaikan jembatan sudah dilaksanakan sejak Juli lalu. Bahkan dirinya sendiri sudah beberapa kali mengikuti rapat persiapan perbaikan jembatan bersama jajaran Pemkab Berau.
