TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Kaltim Makmur HAPK, menyarankan Pemkab Berau segera menyusun laporan untuk yang membuktikan mahalnya harga tiket penerbangan di Bumi Batiwakkal. Hal itu diungkapkannya setelah dirinya berkomunikasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Kemarin kami telponan, saya jelaskan kondisi (penerbangan) di Berau saat ini,” katanya kepada Berau Post (6/11).
Dijelaskannya, selain menyampaikan laporan resmi yang membuktikan tingginya harga tiket di Berau, Makmur mengungkapkan, sesuai arahan yang diterimanya dari Dirjen Perhubungan Udara, Pemkab Berau juga diminta menggambarkan kondisi dunia penerbangan di Berau, dengan membuat kajian berapa rata-rata jumlah penumpang di Berau setiap harinya. “Berapa maskapai yang melayani, berapa kali penerbangan yang dilayani setiap hari dan lainnya,” jelas dia.
Yang terpenting lanjut dia, yang berkoordinasi langsung dengan dirjen adalah bupati atau wakil bupati Berau. “Supaya memperlihatkan keseriusan kita juga,” ungkap Makmur.
Sebelumnya, wakil bupati Berau Gamalis mengaku bahwa Pemkab Berau sudah sangat serius melakukan upaya-upaya, baik dengan pendekatan-pendekatan ke pemerintah pusat maupun maskapai. Malah saat ini saja, pemkab sudah menjamin akan melakukan block seat jika maskapai Sriwijaya siap mendarat di Berau. "Kenapa kami berani? Pertama, memang Kabupaten Berau itu memiliki para OPD yang terus gencar berurusan ke luar kota. Kita minta supaya OPD ini memilih ikut penerbangan Sriwijaya. Itulah jaminan kenapa kami berani melakukan block seat," jelas Gamalis.
Alasan kedua, lanjut Gamalis, pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Berau, juga diajak agar karyawannya bisa menggunakan maskapai Sriwijaya saat berurusan di luar daerah. Karena hampir setiap bulan, banyak karyawan perusahaan swasta yang menjalani cuti kerja. Itulah kenapa pihaknya berani membuat kebijakan block seat. Karena ada jaminan pegawai dan karyawan swasta untuk bepergian cukup tinggi.
"Tentu hal ini pun sudah kita bicarakan dan didiskusikan bersama, dan akan ditempuh langkah ini," tuturnya.
Mengenai perihal menunggu surat bupati, kata Gamalis, segera ditindaklanjuti. Pihaknya akan membuat surat kajian penumpang. Pihaknya segera menyampaikan data terkait jumlah penumpang masuk dan keluar Kabupaten Berau.
"Nanti akan kita mintakan ke perhubungan. Saya akan berkoordinasi dengan bupati dan juga Dinas Perhubungan mengenai hal ini," bebernya.
Sejauh ini, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya dan pendekatan ke maskapai maupun kementerian. Tetapi nyatanya, sampai hari ini semua harapan-harapan yang disampaikan belum terealisasi.
"Maka kita berpikir lagi untuk bisa melakukan upaya lainnya, yakni komunikasi dan pendekatan antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Salah satunya menyurat ke kementerian bidang perhubungan udara," ungkapnya.
Sementara masih menunggu realisasi masuknya maskapai lain, pihaknya bersama Forkopimda sepakat untuk membuat surat yang ditandatangani bupati, wakil bupati dan jajaran Forkominda. "Yang kita lakukan sekarang ini sudah mulai keluar dari pakem biasanya. Dan ini merupakan kebutuhan yang tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga kebutuhan seluruh masyarakat Berau," tuturnya.
Sebenarnya, masalah ini memang bukan hanya di Berau, tetapi juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Berau tidak hanya menanggung mahalnya beban tiket sendirian. Tapi itu tidak menjadi bagian dalam permakluman tingginya harga tiket. Tapi daerah tetap berusaha, mudah-mudahan harga tiket bisa kembali normal seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19, beberapa tahun lalu. "Buktinya sebelum pandemi seluruh maskapai itu ada di Berau. Tapi setelah pandemic, maskapai itu berkurang satu per satu menarik diri. Bahkan sampai terjadi kekosongan, tidak ada sama sekali penerbangan ke Berau," katanya.
Sekali lagi ditegaskan Gamalis, tidak menjadi bagian dari permakluman untuk membiarkan masalah harga tiket ini tinggi. Pihaknya tetap berusaha.
