TANJUNG REDEB - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Berau 2023, telah disampaikan ke DPRD Berau sejak akhir September lalu. Namun dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 yang jadi acuan penyusunan RAPBD, anggota Komisi III DPRD Berau Subroto, disebutnya tidak mencerminkan pemerataan anggaran untuk wilayah perkampungan.
Bahkan disebutnya, rencana kegiatan pembangunan di wilayah pesisir selatan Berau tahun depan, khususnya di Kecamatan Talisayan, alokasi anggaran terbesarnya hanya mencapai Rp 1 miliar.
"Saya minta ada pemerataan anggaran lah," katanya saat menghubungi Berau Post (10/11). Disebutnya, banyak sekali ruas jalan kampung-kampung di Talisayan yang babak belur. Seperti di poros Kampung Suka Murya, Purnasari Jaya, Eka Sapta, dan Sumber Mulya, yang disebutnya mengalami kerusakan sepanjang 4 kilometer. Apalagi sejak Jembatan Talisayan diperbaiki, maka arus lalu-lintas dialihkan melalui jalan di kampung transmigrasi tersebut.
Selanjutnya, jalan poros menuju Kampung Tunggal Bumi yang sejak tahun 2021 dan 2022, mendapat kucuran anggaran untuk peningkatan jalan. Namun disebutnya, hingga tahun ini, masih tersisa sepanjang 3,5 kilometer jalan yang masih perlu mendapat peningkatan di kampung tersebut. “Kami harap bisa dituntaskan,” katanya.
Sementara di Kampung Talisayan, pemerintah kampung setempat sudah memaksimalkan pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk membangun wahana kolam renang, yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli kampung. Sayang akses jalan di Ibu Kota Kecamatan (IKK) tersebut, khususnya akses menuju pendopo kecamatan serta kolam renang, rusak parah dan sudah tertutupi lumpur. Kondisi itu membuat tingkat kunjungan masyarakat semakin minim. “Masyarakat malas datang karena jalannya berlumpur,” ungkapnya.
Pemerintahan kampung lanjut dia, sebenarnya berkeinginan untuk meningkatkan akses jalan menuju objek wisata tersebut. Namun besarnya biaya yang dibutuhkan, membuat pemerintah kampung harus mengurungkan niatnya, dan berusaha merealisasikannya melalui dukungan APBD Kabupaten Berau. “Karena kalau andalkan ADK, bisa habis uang kampung untuk peningkatan jalan aja,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemkab Berau, bisa memberi perhatian lebih untuk peningkatan infrastruktur jalan di pesisir selatan, khususnya Kecamatan Talisayan. “Kami harap tahun depan, yang penganggarannya dibahas sekarang, bisa dianggarkan lah untuk jalan-jalan di pesisir ini,” harap politikus Golkar tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau Junaidi mengakui, untuk penanganan jalan yang masuk dalam KUA-PPAS 2023 di wilayah Kecamatan Talisayan, hanya mengakomodasi kelanjutan perbaikan jalan di Kampung Tunggal Bumi. “Nilainya kecil juga sih, sekitar Rp 1 miliar,” ujar Junaidi.
Sementara untuk penanganan kerusakan jalan poros di Kampung Suka Murya, Purnasari Jaya, Eka Sapta, dan Sumber Mulya, diakuinya memang juga membutuhkan penanganan permanen.
Dijelaskannya, eksisting jalan tersebut sebenarnya sudah berkonstruksi aspal yang dikerjakan pada tahun 2012 sampai 2014 lalu. Tapi kondisinya kini, diakuinya banyak mengalami kerusakan. Di jalan penghubung empat kampung sepanjang 26 kilometer tersebut, titik kerusakan terparah memang di poros Suka Murya-Purnasari Jaya. Kerusakannya sepanjang 4 kilometer. Apalagi akses jalan tersebut saat ini dijadikan jalur alternatif, selama Jembatan Talisayan ditutup total untuk kepentingan perbaikan. “Sehingga lalu-lintas kendaraan jadi lebih ramai, kondisi kerusakan jadi lebih parah. Memang kami sepakat itu perlu perbaikan,” ungapnya.
“Alangkah baiknya memang kalau tahun depan ada penanganan untuk jalan ini, karena ini akses utama empat kampung juga. Kami setuju kalau itu dilakukan rehabilitasi kembali di titik jalan yang rusak,” sambung Junaidi.
Diakuinya, pihaknya sebenarnya sudah menyiapkan usulan perbaikan kerusakan-kerusakan jalan di Kecamatan Talisayan. Termasuk poros IKK Talisayan, yang secara posisi dan fungsinya dianggap penting. Karena menjadi akses menuju pendopo kecamatan, penghubung ke objek wisata pantai, dan wahana kolam renang yang dibangun pemerintah kampung.
“Posisi dan fungsinya memang penting. Jadi juga butuh rehabilitasi. Kita bongkar aspalnya, terutama di titik-titik kerusakan, kemudian di-overlay lagi,” jelasnya.
Namun dirinya hanya bisa memberi penjelasan secara teknis kondisi jalan dan keperluan perbaikannya. Sementara mengenai kepastian anggaran untuk penanganannya, dirinya menyerahkan sepenuhnya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Berau. “Kami hanya berbicara berdasar kondisi eksistingnya saja. Jadi kalau memang ada peluang mendapat anggaran, kami juga sependapat,” pungkas dia. (udi)
