SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor dengan tegas telah menyampaikan, bahwa dirinya tidak akan menghapus tenaga honorer yang ada di Kaltim. Bahkan hal itu berulang kali disampaikannya di setiap kegiatan penting di daerah, bahkan di hadapan pejabat pusat.
Bukan tanpa alasan, gubernur menegaskan hal tersebut mengingat jumlah tenaga honorer di Kaltim sangat banyak, dimana salah satu dampak yang akan ditimbulkan akibat penghapusan tenaga honorer itu akan menyebabkan hilangnya mata pencarian ribuan orang di Kaltim.
Hal itu turut direspons Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud. Dikatakannya, mengenai penghapusan tenaga honorer itu sejak awal telah dihembuskan oleh pemerintah pusat dengan berbagai alasan, yang mana dari kebijakan itu akhirnya menjadi polemik bagi pemerintah daerah.
Namun politisi partai berlambang pohon beringin ini mengingatkan, bahwa dengan tetap mempertahankan tenaga honorer, maka ada konsekuensi yang harus siap dihadapi oleh pemerintah daerah, diantaranya adalah alokasi anggaran untuk gaji. “Itu yang jadi polemik sekarang. Perlu diingat, itu kan juga harus disesuaikan dengan kempampuan finansial daerah,” katanya.
Menurut dia, Gubernur Kaltim juga harus berhitung berapa besar alokasi anggaran yang harus disiapkan untuk membayar gaji. Karena pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran dari APBN untuk membayar gaji tenaga honorer.
“Kalau semua pegawai diangkat, sekarang kemampuan daerah cukup tidak? Semua itu dana langsung dipotong. Itu harusnya jadi pertimbangan pemerintah, kalau kami siap saja,” tutupnya. (adv/drpdkaltim/sam)
