Pertimbangkan Seluruh Indikator

- Selasa, 15 November 2022 | 14:20 WIB
HARUS HATI-HATI: Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan persoalan UMP.
HARUS HATI-HATI: Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menilai pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan persoalan UMP.

SAMARINDA - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, tanggapi persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang akan diumumkan 21 November mendatang. Sejumlah komponen upah pekerja setiap tahun menurutnya selalu mengalami penyesuaian, tak terkecuali pada besaran UMP 2023.

Ia pun mengatakan, bahwasanya peningkatan UMP 2023 sangatlah krusial dan berpengaruh pada seluruh pihak, termasuk pelaku industri. “Peningkatan ini pasti akan berpengaruh bagi para pelaku industri. Karena harus ikut menyesuaikan anggarannya jika ada kenaikan,” jelasnya, Sabtu (12/11).

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDIP ini memaparkan, kenaikan UMP sangat mampu memengaruhi inflasi daerah. Karena berpotensi pada meningkatnya harga Bahan Pokok Penting (Bapokting). “Bahkan hal ini dapat terjadi bukan hanya dari kenaikan UMP, kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) saja bisa memengaruhi kenaikan harga,” ucapnya.

Samsun menilai, bahwa perhitungan besaran UMP memerlukan sejumlah indikator yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap sederhana. “UMP ini tidak serta-merta naik begitu saja, perlu ada perhitungan yang tepat dari sejumlah indikatornya,” jelas Samsun.

Sebagai pihak yang memberi upah, Samsun turut meminta agar kemampuan fiskal pelaku industri dipertimbangkan. Termasuk juga masyarakat yang bukan penerima UMP. “Misalnya saja petani atau nelayan, mereka kan bukan penerima UMP, apakah dari pengaruh inflasi bisa dijangkau oleh mereka atau tidak, karena kenaikan sebesar apapun sangat berpengaruh,” tandas Samsun. (adv/dprdkaltim/sam)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X