SAMARINDA - Perhatian penuh pemerintah pusat terhadap pembangunan IKN harus disambut dengan kebijakan bagi daerah penyangga khususnya Kaltim, sebagai provinsi yang bertetanggga langsung.
Anggota DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung, mengatakan, arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim Tahun 2023-2024 harus mengarah pada optimalisasi kawasan strategis.
Salah satunya Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) di Kecamatan Kaliorang, Kutai Timur, yang menarik banyak investor pasca penetapan wilayah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Tahun ini sudah ada investor yang menyatakan kesungguhannya dan telah menjalin kontrak kerja sama, baik dengan Pemprov Kaltim maupun Pemkab Kutai Timur. Ini menjadi hal yang positif, karena Maloy sempat dianggap proyek mubazir," jelasnya.
Melihat potensi perekonomian yang cukup menjanjikan dari sektor ekspor impor di KEK MBTK, maka perlu mendapat perhatian khusus karena masih banyak yang perlu untuk dibenahi.
“Infrastruktur merupakan bagian tak terpisahkan, sebab masyarakat sekitar Maloy nantinya akan terlibat dan merasakan langsung dampak positifnya, karena itu sarana prasarana juga harus menunjang,” terangnya.
Pihaknya menilai investor tidak hanya membangun usahanya saja, tetapi pemerintahan daerah juga wajib menuntut agar perusahaan melakukan pembangunan sarana prasarana seperti akses jalan di salah satu kawasan pelabuhan terbesar di Asia tersebut.
“Kemudian program penunjang ekonomi kerakyatan yang perlu didukung melalui program pemerintahan sehingga mampu terarah sesuai dengan kebutuhan pasar,” imbuhnya. (adv/dprdkaltim/sam)
