TANJUNG REDEB – Mendekati masa pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak, jajaran Polres Berau siap mengawal semua tahapannya. Khususnya untuk mencegah terjadinya aksi provokasi maupun praktik politik identitas.
Ditegaskan Kapolres Berau AKBP Shindu Brahmarya melalui Kasi Humas Polres Berau Iptu Suradi, sesuai instruksi Kapolri, dalam mengawal Pemilu 2024 pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang nantinya akan tergabung dengan pihak-pihak lain, guna bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas. “Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu akan terjadi, sehingga kita minimalisasi sedini mungkin, agar tidak ada hal-hal yang menyimpang. Salah salah satunya dengan menguatkan sosialisasi serta memberikan pemahaman pada saat kampanye politik,” ujarnya kepada Berau Post, Senin (21/11).
Nantinya Polri bersama stakeholder terkait, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), akan bersama-sama menyiapkan Satgas untuk memberikan sosialisasi, edukasi, serta literasi bermartabat untuk menjaga persatuan. “Pastinya kita akan sukseskan pemilu yang aman dan tenang,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan, agar Pemilu 2024 tidak mengalami polarisasi seperti pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 lalu, masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi dan edukasi yang masif tentang kampanye bermartabat, menjaga persatuan dan kesatuan. "Polres Berau akan membuat forum diskusi terarah dengan melibatkan komponen masyarakat, agar kondusivitas jalannya pemilu tetap terjaga," tuturnya.
Suradi menambahkan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga telah memberikan instruksi untuk mendorong semua pihak, agar menyuarakan semangat persatuan dan kesatuan guna menghindari terjadinya polarisasi pada pelaksanaan pesta demokrasi 2024. "Diharapkan tahun 2024, polri mampu mendorong agar yang diutamakan adalah semangat persatuan dan kesatuan," katanya.
Khusus di Bumi Batiwakkal – sebutan Kabupaten Berau – pihaknya berharap tidak ada hal-hal yang bisa menganggu ketertiban umum saat pemilu digelar. Pihaknya juga akan menindak tegas siapa saja yang masih melakukan kampanye dengan praktik politik identias, dan apapun yang menganggu kelancaran pesta demokrasi. “Namanya juga pesta, seharusnya kita bisa melakukannya dengan baik dan tidak ada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain,” imbuhnya. (aky/udi)
