JAKARTA - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur oleh Pansus memasuki tahap pembahasan lintas sektor dengan melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, di Hotel Gran Melia, Jumat (18/11).
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Jendral Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Gabriel Triwibawa, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu, dan Wakil Ketua Pansus RTRW Sapto Setyo Pramono.
Juga hadir Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Rahma Julianti, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.
Sejumlah hal menonjol yang diangkat oleh Pansus RTRW diantaranya, adanya pergeseran garis pantai di wilayah perairan Balikpapan berdasarkan data dari Badan Informasi Geopasial (BIG), Holding Zone berupa pergeseran Areal Penggunaan Lain (APL) yang kini statusnya sudah HGU.
“Pada saat melanggar ia mencari celah, celahnya lewat perubahan RTRW. Sampai saat ini kami pun belum bersepakat, kami berharap kembali ke kawasan fungsi hutan. Dengan HGU 30 tahun, artinya ketika HGU ini berjalan hingga satu putaran izinnya dengan waktu 30 tahun. Saya kira ini sudah mendapatkan keuntungan yang banyak. Setelah itu kembalikan saja lagi ke fungsi kawasan hutan, itu dua yang krusial yang kami sampaikan. Masih ada pembahasan lanjutan dan akan dibahas kembali di pertemuan pasca pertemuan lintas sektor minggu dan senin ini,” urai Ketua Pansus, Baharuddin Demmu.
Kembali menyinggung soal Kawasan yang dijadikan holding zone, sejumlah lahan yang diusulkan dari kawasan hutan menjadi APL dan statusnya sekarang HGU. Pansus pun masih mempertanyakan, kenapa mesti lewat Pansus. “Harapannya lewat saja ke Dinas Kehutanan, karena jelas kami melihat persoalan ini sudah melanggar, tidak boleh ada HGU di wilayah kawasan-kawasan hutan,” tegas Bahar.
Sementara soal kerja Pansus selama 3 bulan sesuai PP 21 tahun 2001, maka dibatasi sekitar bulan Desember. Dengan target itu Pansus bisa tercapai, namun masih ada beberapa yang harus dilakukan oleh pansus, seperti mengundang kembali BIG untuk memberikan penjelasan secara utuh seperti pergeseran garis pantai. Namun jika mendapat penjelasan maka pansus akan buat catatan.
“Bahwa kami tidak setuju. Karena kami melihat hanya ada segelintir kepentingan yang diakomodir. Sehingga target mudah-mudahan Desember tidak ada kendala. Dan harapannya teman-teman di Kaltim baik itu akademisi maupun LSM jika memang masih ada hal yang ingin disampaikan segera disampaikan, karena ini juga dikejar waktu. Terburu-buru tidak juga karena masukan-masukan telah kita sampaikan semua,” papar Bahar.
Menanyakan hal yang sama soal pergeseran garis pantai di Balikpapan, Wakil Ketua Pansus RTRW Kaltim Sapto Setyo Pramono dalam pertemuan tersebut juga secara tegas berharap bagaimana alih fungsi yang sangat luar biasa peralihan lahan pertanian menjadi pertambangan dan lain sebagainya.
“Kita minta peralihan menjadi HGU jangan diikutkan dalam RTRW, lebih baik mengajukan masing-masing yang diutamakan adalah hutan rakyat, kebun rakyat serta pemukiman yang sudah berdomisili bertahun-tahun di wilayah tersebut ini yang harus dikeluarkan menjadi APL,” katanya.
Tak hanya itu, Sapto juga meminta mekanisme pertambangan yang lebih ramah lingkungan, sebab yang ada saat ini baik open pit mining dan underground mining keduanya sama-sama merusak lingkungan. Selain itu menciptakan ketahanan pangan LP2B yang merupakan penyebaran di kabuaten/kota dan KP2B di Provinsi.
“Ini harus jelas, mana pangannya, holtikultura dan sebagainya perlu dipikirkan jangka panjangnya. Berapa kebutuhan di Kalimantan Timur, apakah sudah cukup untuk kedepannya, jika belum seperti apa mengatasinya,” sebut Sapto.
Sapto juga mengapresiasi sekaligus berterima kasih diadakannya rapat lintas sektor ini, namun diakuinya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, seperti yang telah ia suarakan dalam forum koordinasi. Sementara soal kronologis perubahan garis pantai, Sapto menyebut mulai 2010-2014 tidak ada pergeseran.
“Tiba-tiba maju, dasar mereka apa? Legalnya apa, dalam RZWP3K yang telah disahkan tidak ada namun tiba-tiba muncul. Ini perlu penjelasan dari awal dulu, jangan separuh jalan baru dimasukkan. Ini hal yang lucu,” ungkap Sapto.
