SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim Muhammad Adam Sinte menyebut, salah satu penyebab enggannya wisatawan datang berkunjung ke lokasi pariwisata yang ada di Kaltim, karena minimnya akses infrastruktur jalan dan fasilitas, sarana dan prasarana penunjangnya. Sehingga, kata dia, kondisi tersebut banyak dikeluhkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Dia menyebutkan salah satu potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Berau. Yang mana di kabupaten tersebut, banyak terhampar potensi wisata yang sangat banyak, namun akses jalan yang sulit dan mahalnya biaya transportasi yang harus dikeluarkan wisatawan, membuat wisatawan enggan datang berkunjung. “Seperti misalnya di Berau. Ketika ada keluhan harus melalui perjalanan darat untuk sampai di tempat wisata, kan perjalanan lama dan kondisi jalan yang banyak rusak di mana-mana. Belum lagi biaya transportasi yang mahal dan sebagainya, ini akan berpengaruh pada jumlah kedatangan wisatawan,” katanya.
“Jadi, kalau dilihat wisatawan yang datang ke Bali lebih banyak daripada ke Berau, karena biaya yang mahal sampai ke sini. Kalau ke Bali, hanya dengan biaya Rp 2 juta sudah sampai, tapi ke sini biayanya lebih banyak, sampai Rp 5 juta lebih,” sambungnya.
Masih kata dia, Pemkab Berau sendiri beberapa kali mengeluhkan adanya aktivitas bongkar muat di Muara Berau yang membuat kapal-kapal besar masuk, sehingga mengganggu potensi wisata yang ada di daerah tersebut. “Ada keluhan dari Pemerintah Kabupaten Berau bahwa sangat minim pengawasan provinsi di wilayah pantai kita, mereka berharap untuk aktivitas kapal besar bisa dihentikan, nah itu kan kewenangan provinsi,” ujarnya.
Terkait dengan infrastruktur jalan sebagai akses menuju lokasi pariwisata di Berau, lanjut Adam, DPRD Kaltim sendiri sejak beberapa waktu lalu telah membuat regulasi berupa Perda terkait jalan khusus tambang batu bara dan kelapa sawit. Namun diakuinya, aturan tersebut masih saja kerap dilanggar oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan perusahaan kelapa sawit. Karena faktanya masih banyak kendaraan operasional tambang batu bara dan kelapa sawit yang menggunakan jalan umum untuk aktivitasnya.
Padahal dalam aturannya, perusahaan harus menyiapkan sendiri jalan-jalan untuk operasionalnya. “Kita baru mengesahkan Perda jalan hauling khusus batu bara dan sawit. Tapi memang banyak kendala kita. Saya dapat informasi, jalan-jalan kita, jalan negara, jalan provinsi, masih dikuasai truk-truk pengangkut CPO dan batu bara, padahal Perda kita sudah mengharuskan mereka membuat jalan khusus, kecuali crossing jalan, tapi itu harus ada izin juga. Ini harus dibenahi,” katanya.
Untuk itu, Adam Sinte mendorong Pemprov Kaltim untuk memperhatikan kondisi tersebut. Mengingat potensi pariwisata Kaltim yang sangat banyak dan bisa ‘dijual’, sehingga dapat memberikan kontribusi ke kas daerah. “Kalau jalan-jalan sudah mulus, walaupun wisatawan yang datang harus lewat darat, tapi mereka bisa menikmati perjalanan dengan menyenangkan. Yang paling penting adalah kita siapkan rest area untuk beristirahat, itu harus jadi perhatian utama. Jadi mereka bisa singgah di sana, tempatnya juga harus bersih dan nyaman, karena kita sepakat bahwa Kaltim memiliki destinasi wisata andalan yaitu Pulau Derawan, Maratua, Sangalaki dan sebagainya yang harus kita jual,” tutupnya. (adv/humasdprd/udi)
