SAMARINDA – Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Kaltim memang menjadi keunggulan investasi. Hal ini pun menjadikan sektor SDA, khususnya batu bara, gas, dan minyak bumi yang menjadi primadona investasi di Tanah Benua Etam-sebutan lain Kaltim.
Seiring berlajannya waktu, arah kebijakan pemerintah pun turut berubah. Hal ini tentu saja berdasarkan beberapa pertimbangan dan kondisi alam di suatu daerah.
Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim Riawati. Ia mengatakan, pemerintah mulai bergeser dari sektor SDA yang tidak dapat diperbaharui menjadi sektor SDA yang dapat diperbaharui.
“Kalau dulu kita memang sangat bergantung dengan migas dan batu bara. Mulai sekarang, kita mulai bergeser kepada energi terbarukan dan sektor SDA terbarukan. Seperti pertanian dan perkebunan. Hal ini sesuai arahan kebijakan pusat dan daerah,” ungkapnya, Rabu (30/11) lalu.
Lanjutnya, sesuai arahan Pemerintah Pusat, ada beberapa komoditi unggulan yang harapannya dapat dikembangkan di Kaltim dan memiliki potensi investasi ke depan. Seperti, pisang, kokoa, kelapa sawit, lada, dan karet.
Dalam proses pemberdayaannya, DPMPTSP Kaltim pun menggandeng sejumlah instansi teknis yang berhubungan langsung dengan komoditas tersebut. Termasuk dengan Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, dalam Regional Investor Relations Unit (RIRU) Kaltim. Guna mendorong peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam meningkatkan potensi yang ada selama ini.
“Karena apa? Potensi itu selama ini belum bisa kita jual. Investor pasti memerlukan hitung-hitungan yang matang untuk melihat potensi di suatu daerah. Seperti, ketersediaan bahan baku seperti apa, luasan lahan, dan lain-lain,” paparnya.
Oleh karena itu, DPMPTSP Kaltim berupaya mempersiapkan potensi di daerah dengan matang. Dalam upaya menggaet investor agar melakukan penanaman modal di Kaltim.
“Karena selama ini kita jualan menyampaikan potensi, namun barangnya belum siap. Oleh karena itu, melalui sejumlah bimtek beberapa kabupaten/kota sudah mampu melakukan studi kelayakan. Seperti di Kabupaten Kutai Barat, mereka membuat pengembangan industri pengolahan karet,” ujarnya. (dpmptspkaltim/adv/arp)
