TANJUNG REDEB – Kembali tertundanya perbaikan Jembatan Sambaliung, dievaluasi banyak pihak. Sebab, berdasarkan surat pemberitahuan pelaksanaan perbaikan Jembatan Sambaliung nomor 632/2908/BM-KASI JBT yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan jembatan tersebut akan mulai ditutup pada Kamis (1/12) lalu.
Untuk itu, Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK bersama Bupati Berau Sri Juniarsih, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, Nyoman, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Berau, menggelar rapat di rumah jabatan (Rumjab) bupati kemarin (2/12).
Sebab ditegaskan Nyoman, pihaknya sudah siap melakukan perbaikan yang mengharuskan jembatan ditutup total. “Sepenuhnya kita dari DPUPR Kaltim sudah sangat siap, mulai dari material hingga rangka jembatan juga sudah siap,” ujarnya kepada Berau Post usai pertemuan kemarin.
“Kita tidak bisa berbica banyak untuk hal ini, namun kita tegaskan bahwa pihak kami sudah siap untuk melakukan perbaikan,” singkatnya.
Sementara Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, meminta keseriusan Pemkab Berau dalam mendukung perbaikan jembatan tersebut. Karena dalam pertemuan kemarin, penyebab belum dimulainya perbaikan jembatan karena Landing Craft Tank (LCT) untuk mengangkut kendaraan belum siap.
Padahal menurut informasi yang diterimanya, umur ekonomis Jembatan Sambaliung tersisa enam bulan saja. “Jadi kita meminta harus ada keseriusan, agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindari,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui kendala saat ini hanyalah penyediaan LCT. Menurutnya, pihak swasta yang berkomitmen untuk membantu menyediakan LCT, diminta untuk langsung meneken kontrak dengan penyedia LCT. “Nah ini yang pihak swasta tidak mau, karena pihak swasta menginginkan Pemkab Berau yang berkontrak dengan pihak LCT,” ujarnya.
Jika Pemkab Berau yang melakukan kontrak dengan penyedia LCT, pihaknya tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut. Karena anggaran sewa LCT bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau. “Jadi di situ yang masih kita cari caranya, seperti apa agar semua bisa berjalan dengan lancar,” kata dia. “Intinya kita tinggal koordinasi yang bertanda tangan untuk berkontrak dengan LCT, apakah itu pemkab ataupun pihak swasta,” sambungnya.
Saat pertemuan, dirinya juga langsung menghubungi pihak swasta yang dimaksud untuk mendapat kepastian penyediaan LCT sebagai CSR kepada Pemkab Berau. “Sudah saya hubungi, tetapi belum ada jawaban dari pihak terkait,” jelasnya. (aky/udi)
