KETUA DPRD Berau Madri Pani menganggap Pemkab Berau belum siap untuk melakukan penutupan Jembatan Sambaliung. Pasalnya dari rencana awal dilakukan penutupan pada Agustus lalu hingga Desember ini, penutupan jembatan untuk kepentingan perbaikan, belum juga bisa terlaksana.
Madri menegaskan, ketidaksiapan Pemkab Berau memberi beban tersendiri bagi masyarakat. Sebab tidak sedikit masyarakat yang sudah melakukan persiapan, mulai dari mencari rumah sewa Kecamatan Tanjung Redeb maupun Sambaliung. Bahkan sudah ada yang memindahkan usahanya. “Janganlah beri informasi ke masyarakat yang tidak benar. Kasihan masyarakat,” tegasnya kepada Berau Post kemarin (2/12).
Bahkan, surat pemberitahuan pelaksanaan perbaikan Jembatan Sambaliung nomor 632/2908/BM-KASI JBT yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan jembatan tersebut akan mulai ditutup pada Kamis (1/12), juga tidak terealisasi. Menurut Madri, itu salah satu bukti tidak konsistennya pemerintah dalam menentukan sikap. Jika memang tidak siap, seharusnya dikoordinasikan sejak awal, sehingga masyarakat tidak bingung dengan edaran yang dikeluarkan.
“Sudah terlalu banyak penundaan dengan berbagai alasan,” ungkap Madri.
Sosialisasi penutupan Jembatan Sambaliung juga sudah dilakukan sejak Agustus lalu. Malah sampai melibatkan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Namun hingga kini, hasil sosialisasi tersebut belum juga diterapkan. “Sudah beberapa kali sosialisasi, dipantau, tapi belum ada aksi penutupan,” tegasnya.
Politikus NasDem ini mengingatkan, dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau 2023 senilai Rp 3,5 trilun, seharusnya bisa untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan tahap pertama Jembatan Kelay III. “Alokasikan Rp 100 miliar untuk tahap pertama (pembangunan) Jembatan Kelay III, daripada memusingkan Jembatan Sambaliung,” katanya.
Ia mengungkapkan, dengan terbangunnya Jembatan Kelay III, ada opsi bagi masyarakat jika Jembatan Sambaliung ditutup. Bukannya, pembangunan Jembatan Kelay III sejak direncanakan sejak 6 tahun lalu. “Seharusnya sudah berjalan. Jika kendala hanya tiang PLN, tandanya pemerintah tidak jelas master plan pembangunan daerah. Ini tidak masuk akal,” bebernya.
Dijelaskan Madri Pani, seharusnya sejak 6 tahun lalu, jika pembangunannya dilakukan bertahap, tidak memusingkan masyarakat jika Jembatan Sambaliung ditutup. Dengan tertundanya pembangunan jembatan, secara tidak langsung merugikan masyarakat kampung yang berada di lima kecamatan pesisir.
“Jika pun dibangun, Jembatan Sambaliung perlu diuji tahan berapa lama dan sebagainya. Jadi tidak fokus ke jembatan tersebut saja,” paparnya. (hmd/udi)
