SAMARINDA - Peningkatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tahun anggaran 2023 ke Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mendapat apresiasi dari Karang Paci sebutan Kantor DPRD Katim.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listoyono, mengatakan, sudah semestinya Kaltim mendapatkan alokasi anggaran yang maksimal dari pemerintah pusat. Pasalnya, sebagai daerah penghasil, Kaltim memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara.
Ini terbesar sepanjang sejarah Kaltim. Patut dipresiasi, ini awal diharapkan kedepannya bisa lebih maksimal lagi karena meli-hat luasan Kaltim membu-tuhkan banyak perhatian yang hanya akan terwujud dengan sinergi pemerintah provinsi, daerah, dan pusat, kata Nidya saat menghadiri penyerahan DIPA dan buku alokasi TKDD Tahun 2023 di Ballrroom Hotel Mercure, Jumat (2/12).
Politikus asal Golkar itu berharap agar alokasi anggaran tersebut diperuntukkan dengan memprioritaskan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur di setiap kabupaten/kota di Kaltim.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim Muhdi, mengatakan, dari alokasi belanja negara senilai Rp 3.061,2 triliun. Sebesar 62,795 triliun dialokasikan ke Provinsi Kalimantan Timur Dalam bentuk belanja kementerian/lembaga sebesar 30,20 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 32,59 triliun.
Transfer dana ke daerah menurut dia, akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan memajukan perekonomian daerah.
Dijelaskannya, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN terus difokuskan untuk melindungi masyarakat dari potensi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi insklusif juga berkelanjutan.
Belanja kementerian/lembaga tahun 2023 akan diarahkan untuk melanjutkan reformasi terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan efisiensi belanja barang, terangnya. (adv/dprdkaltim/sam)
