TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Taupan Madjid mengungkapkan progres pembangunan rumah sakit baru di Berau, sudah mencapai tahap review dan kemungkinan selesai pada Desember ini.
“Iya benar, kemungkinan pertengahan Desember sudah selesai review design-nya,” ucapnya.
Dilanjutkan Taupan, pembangunan rumah sakit tersebut akan menggunakan perencanaan yang telah disusun sejak awal rencana pembangunan rumah sakit di kawasan PT Inhutani 2015 silam. Bahkan Pemkab Berau telah membuat detail engineering design (DED) untuk lokasi tersebut. “Tinggal dilakukan review perencanaan, kebutuhan anggarannya, menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” bebernya.
Untuk pembangunannya, akan dilakukan jika perencanaan lancar dan keuangan mendukung. Menurutnya, untuk merealisasikan pembangunan RS tipe B itu, ada dua tahap yang bisa dilakukan dengan skema multiyears atau tahun jamak. Tahap pertama akan fokus pada bangunan utamanya. Sementara pada tahap kedua pada pengembangan fasilitas pendukungnya.
“Tetap berkoordinasi juga dengan pihak Pemprov, karena kan jika membangun RS tipe B, kewenangan Pemprov,” paparnya.
Lokasi lahan yang dihibahkan bebas dari surat ilegal. Sehingga pihak BPKAD akan lanjut proses ke Kanwil BPN Kaltim untuk penerbitan legalitas lahan itu sebagai aset daerah.
“Itu sudah kewenangan dari BPKAD, kami tidak ada kewenangan di sana,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD BERAH, Sri Kumalasari mengingatkan pemerintah daerah dalam rencana pembangunan rumah sakit baru agar tidak terfokus pada pembangunan fisik saja, tapi juga menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.
“Jangan hanya terfokus bangunan atau fisiknya, tetapi juga harus memikirkan dan mempersiapkan SDM, seperti dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya,” ujar Sri Kumalasari.
Menurutnya, itu menjadi penting karena melihat kondisi dua rumah sakit yang dimiliki Berau yang masih kekurangan tenaga medis, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai dan Rumah Sakit Pratama (RSP) Talisayan.
“Menyangkut kesehatan ‘kan harus optimal, jangan sampai seperti yang sudah ada sekarang. Di mana masyarakat terkadang kesusahan dan harus mengantre panjang untuk mendapatkan pemeriksaan karena dokternya terbatas,” pungkasnya. (hmd/arp)
