MANAGED BY:
JUMAT
27 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KALTIM | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Rabu, 07 Desember 2022 14:35
Implementasikan Perda Perlindungan Lingkungan Hidup
ATASI KERUSAKAN: Anggota DPRD Kaltim Safuad mengingatkan pengimplementasian Perda Perlindungan Lingkungan Hidup, agar dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Kaltim.

SAMARINDA - Sejumlah persoalan di Kaltim masih banyak yang belum terselesaikan. Salah satunya terkait kualitas lingkungan hidup. Sebab sudah barang tentu persoalan lingkungan hidup merupakan salah satu keadaan yang dituntut untuk lebih baik, berkualitas, sejahtera, seimbang, serta harmonis yang perlu diselesaikan dan menjadi tanggung jawab bersama.

Demikian disampaikan Anggota DPRD Kaltim Safuad dari Fraksi PDIP, menanggapi dampak tidak terkendalinya kegiatan pascatambang yang dapat merusak lingkungan hidup. Bahkan menimbulkan bencana banjir, yang hingga saat ini sangat merugikan masyarakat di Kaltim seperti yang terjadi di beberapa daerah provinsi ini.

Permasalahan dan tantangan kualitas lingkungan hidup di Kaltim sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Timur tanpa terkecuali. Agar semua persoalan benar-benar mampu terselesaikan dengan baik dan benar, ucap wakil rakyat asal daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau ini.

Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan pertambangan menjadi hal penting untuk dikendalikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Apalagi sudah banyak bukti kerusakan lingkungan akibat perusahaan tambang nakal yang tidak menunaikan kewajibannya dalam mereklamasi tempat kegiatan pertambangannya. Sehingga berakibat pada banjir dan kerusahan ekosistem di sekitarnya, bahkan telah berulang kali menelan korban jiwa.

Saat ini Provinsi Kaltim memiliki peraturan daerah terkait dengan perlindungan lingkungan hidup. Diharapkan, dengan diimplementasikannya perda tersebut dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Kaltim. Akan lebih baik lagi bila pengimplementasian perda disertai dengan pengawasan yang intensif serta sanksi tegas dari pemerintah.

Payung hukum menjadi dasar bagi para penegak aturan untuk memberikan sanksi terhadap mereka yang melanggar. Terlebih dengan adanya sanksi tegas yang mampu membuat efek jera, pasti akan menjadi solusi yang paling baik untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang ada, tegasnya. (adv/dprdkaltim/sam)


BACA JUGA

Jumat, 27 Januari 2023 01:43

Genjot PAD dari Pajak Resor

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, meminta…

Jumat, 27 Januari 2023 01:42

Dinilai Gagal Rencanakan Program Kerja

TANJUNG REDEB - Komisi II DPRD Berau menilai Pemerintah Kabupaten…

Jumat, 27 Januari 2023 01:41

Minta Eksekutif Terbitkan Perbup

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo…

Kamis, 26 Januari 2023 15:59

Ketua DPRD Berau Hadiri Paripurna HUT Kota Samarinda

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau Madri Pani didampingi Sekretaris…

Kamis, 26 Januari 2023 15:58

Dukung Anggaran untuk Sektor Pariwisata

TANJUNG REDEB - Di tengah gencarnya Pemkab Berau mengembangkan pariwisata…

Rabu, 25 Januari 2023 01:34

Pertanyakan Transparansi CSR Perbankan

TANJUNG REDEB - Jajaran Komisi II DPRD Berau mulai melaksanakan…

Senin, 23 Januari 2023 00:47

Penanganan Sampah di Pulau Derawan, Desak Pemkab Sisihkan Anggaran

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga menyoroti…

Kamis, 19 Januari 2023 08:15

Komisi III DPRD Berau Akan Panggil Dispora

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III, DPRD Berau, Saga, berjanji…

Kamis, 19 Januari 2023 08:14

Transparansi Penerimaan PPPK Disorot

TANJUNG REDEB - DPRD Berau turut menyoroti penerimaan Pegawai Pemerintah…

Rabu, 18 Januari 2023 14:01

Anggaran Jangan Jadikan Alasan

TANJUNG REDEB – Keluhan masih kurangnya sarana dan prasarana (sapras)…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers