MANAGED BY:
JUMAT
27 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KALTIM | KOMBIS

SANGGAM

Kamis, 08 Desember 2022 01:54
DPUPR Enggan Terima SPAM dari Pusat

Diduga Sudah Rusak sebelum Difungsikan

Radite Hari Soeryo

TANJUNG REDEB - Sejumlah Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) di Kabupaten Berau, rencananya akan diserahterimakan kepada Pemkab Berau. Namun pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, belum mau menerima SPAM tersebut apabila kondisinya belum bisa beroperasi, bahkan rusak.

Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan DPUPR Berau, Radite Hari Soeryo menuturkan, sebelum menyetujui serah terima aset tersebut, timnya mencari informasi terkait kondisi SPAM. Ternyata didapati 4 sampai 5 aset yang akan diserahkan ke Pemkab Berau, banyak yang tidak berfungsi. Bahkan, ada aset yang mesin maupun pompa intakenya hilang. Di antaranya, di Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan dan di Labuan Cermin, Bidukbiduk. "Termasuk di Kelay. Kami tidak bisa menerima kalau barang rusak, ada empat atau lima asetnya. Kalau barang itu kami terima dalam keadaan rusak, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memperbaikinya," ucapnya, Rabu (7/12).

Dicontohkannya, SPAM yang ada di Kampung Kasai, informasi hanya tinggal bangunannya saja. Sementara untuk mesin dan pompa intakenya sudah tidak ada. Dirinya juga tidak tahu, apakah mesin dan intake SPAM tersebut hilang dicuri, atau ada yang memindahkan. Sebab dulunya, menurut informasi yang didapatkannya, sudah pernah berfungsi. Namun, karena sumber airnya kering, menjadi tidak bisa difungsikan dengan baik. "Itu dari informasi yang kami dapat," tuturnya.

Menurutnya, biaya perbaikan aset yang akan diserahkan itu tidak jauh berbeda dengan membangun SPAM baru. Sehingga, daripada menerima barang rusak dan tidak bisa dipakai serta menjadi beban keuangan daerah, lebih baik membangun yang baru.

"Karena kita tidak tahu juga kualitasnya bagaimana. Apakah saat dibangun berfungsi normal atau tidak. Itu sebenarnya yang kami tidak tahu," jelasnya.

Ia menambahkan, seharusnya pihak terkait melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menyerahkan aset tersebut ke Pemkab Berau. Agar dapat mengetahui secara pasti, bagaimana kondisi aset yang akan diserahkan, apakah kondisinya layak digunakan atau sudah rusak.

"Kami bisa saja menerima aset itu apabila semuanya berfungsi. Kalau tidak berfungsi kami tidak mau," pungkasnya. (hmd/udi)


BACA JUGA

Jumat, 27 Januari 2023 01:39

Masyarakat Diminta Lebih Bijaksana dan Arif

TANJUNG REDEB - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Berau Aji…

Jumat, 27 Januari 2023 01:39

Tekan Angka Kriminalitas di Berau

TANJUNG REDEB – Kapolres Berau AKBP Sindhu Brahmarya menekankan konsistensinya…

Jumat, 27 Januari 2023 01:38

Voice Note Penculikan Anak Dipastikan Hoaks

SAMBALIUNG – Kapolsek Sambaliung, Iptu Iwan memastikan voice note yang…

Kamis, 26 Januari 2023 16:03

Pakai Jasa Informan, Pengedar Sabu Diringkus

TELUK BAYUR – Jajaran personel Polsek Teluk Bayur mengamankan pelaku…

Kamis, 26 Januari 2023 16:01

Merapun Merasa Tak Diperhatikan

KELAY - Kepala Kampung Merapun, Daring, menilai pemerintah kurang memperhatikan…

Kamis, 26 Januari 2023 16:00

KPU Berau Belum Terima Informasi

TANJUNG REDEB - Ketua KPU Berau Budi Harianto mengaku belum…

Kamis, 26 Januari 2023 15:58

Asrama Polisi Berkobar

TANJUNG REDEB – Si jago merah mengamuk di asrama polisi,…

Rabu, 25 Januari 2023 01:27

Sempat Terkendala Anggaran

TANJUNG REDEB – Tak ada anggaran dalam beberapa tahun terakhir…

Selasa, 24 Januari 2023 01:21

Air Berau Tercemar Ringan

TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)…

Selasa, 24 Januari 2023 01:20

Bisa 4 Kursi, Berau Berpeluang Jadi Dapil Sendiri

TIGA desain penataan daerah pemilihan (dapil) legislatif tingkat provinsi pada…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers