TANJUNG REDEB – Dukungan untuk menolak rencana penghapusan pegawai tidak tetap (PTT), juga disampaikan wakil Berau di DPRD Kaltim, Makmur HAPK. Sependapat dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, Makmur menyebut dengan penghapusan PTT, sama saja menambah angka pengangguran di Bumi Batiwakkal. Apalagi jumlah PTT di Berau mencapai ribuan.
“Harus ada upaya mempertahankannya (PTT). Bisa saja, apakah itu diprioritaskan untuk P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), atau diangkat statusnya,” katanya saat diwawancarai Berau Post, beberapa waktu lalu.
Dijelaskan Makmur, keberadaan PTT di Berau, tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan APBD. Jadi selama APBD Berau tidak terbebani dengan keberadaan PTT, harusnya pusat bisa mengkaji lebih lanjut terkait wacana tersebut.
“Saya kira pusat juga harus melihat kebutuhan daerah. Karena yang membayar gajinya itu juga dari APBD masing-masing," tegas Makmur.
Politikus Partai Golkar ini dengan tegas menolak penghapusan PTT. Dia khawatir, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka semakin tinggi juga angka kriminalitas di masyarakat. “Jangan dihapuskan, kasihan mereka, ada yang mengabdi sudah puluhan tahun,” bebernya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, semua PTT sudah terdata dengan baik menggunakan sistem online. Pendataan online itu meliputi nama tenaga honorer, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat bertugas, termasuk gajinya.
"Semua sudah online, tidak bisa lagi menghilangkan data honorer, pemprov juga tidak bisa. Karena sudah terkoneksi semua melalui database online. Jadi kalau ada orang yang mengganti-ganti, semuanya tidak bisa," tuturnya.
Sehingga PTT yang telah mendapatkan surat tugas (SK), baik dari kepala OPD maupun kepala daerah, tidak bisa diganti-ganti tanpa melalui proses aturan yang berlaku. Madri menegaskan, jika pemerintah ingin menghapus tenaga honorer, kemungkinan hanya pengalihan status saja. Namun demikian, ketika kebijakan penghapusan itu benar-benar akan dilakukan, maka dirinya tidak akan tinggal diam dan akan langsung menyampaikan keberatan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
"Saya kira alokasi penganggaran gajinya sudah jelas. Saya akan sampaikan ke menteri nanti, saya siap pasang badan," ungkapnya.
Ditegaskan politikus Partai NasDem ini, hadirnya tenaga honorer sangat membantu kinerja pemerintah. Di samping itu, menurutnya, kebutuhan tenaga honorer juga membuka kesempatan kerja untuk masyarakat Berau.
Diakuinya, PTT cukup banyak berperan bagi suatu OPD. Ia mengatakan, banyak guru dan petugas kesehatan berstatus honorer. Tentu dengan penghapusan ini, berpengaruh ke dunia pendidikan dan kesehatan di Berau. “Jumlahnya cukup banyak, baik tenaga pengajar maupun kesehatan yang belum berstatus ASN,” pungkasnya. (hmd/udi)
