TANJUNG REDEB – Alokasi bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Kaltim untuk Kabupaten Berau di Tahun Anggaran (TA) 2023, mencapai Rp 224.512.500.000. Namun dari 21 paket kegiatan pembangunan yang bersumber dari bankeu Pemprov Kaltim tersebut, dinilai Makmur HAPK, wakil Berau di DPRD Kaltim, belum tepat sasaran.
Tepat sasaran yang dimaksud Makmur, karena kegiatan pembangunan yang dibiayai bankeu tersebut, tidak akan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Padahal di sisi lain, masih banyak usulan-usulan pembangunan yang harusnya lebih diprioritaskan, untuk mendapat dukungan bankeu Pemprov Kaltim.
Bupati Berau periode 2005-2015 ini mencontohkan, lanjutan pembangunan Jalan Mantaritip-Buyung-Buyung yang mendapat kucuran bankeu sebesar Rp 2,5 miliar, dianggap belum prioritas. Sebab di sepanjang jalur pembukaan jalan penghubung tersebut, belum terdapat permukiman masyarakat. Dan di sisi lain, pembukaan jalan baru tersebut sangat dekat dengan jalan poros utama yang saat ini terus mendapat peningkatan, baik yang bersumber dari APBD Kaltim maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Selain jalan penghubung Mantaritip-Buyung-Buyung, Makmur juga mengkritisi usulan Pemkab Berau untuk mendapat kucuran bankeu, dalam melanjutkan pembangunan jalan Singkuang-Mantaritip. Segmen jalan yang nantinya akan menghubungkan Bandara Kalimarau hingga ke Pelabuhan Samudra, Mantaritip tersebut, juga dianggap belum prioritas karena manfaatnya tidak akan langsung dirasakan masyarakat.
Sebab, lanjut dia, selain pembangunan Pelabuhan Mantaritip yang belum dilanjutkan Kementerian Perhubungan, kawasan Singkuang dengan Limunjan yang menjadi salah satu titik penghubungnya, juga masih terpisah. Sehingga segmen jalan dari kawasan Limunjan sampai Mantaritip, belum terakses hingga ke Tanjung Redeb melalui Singkuang.
“Artinya, bukan jalan itu tidak dibutuhkan, bukan, tapi masih ada yang lebih prioritas. Bantuan provinsi ini harusnya bisa diarahkan, yang selama ini jalan kabupaten masih banyak yang membutuhkan, jangan buat jalan baru dulu yang belum ada manusianya (permukiman penduduk),” katanya saat ditemui di kediaman di Jalan Mawar, Tanjung Redeb, kemarin (5/1).
Diakuinya, kucuran bankeu untuk melanjutkan pembangunan jalan yang dibagi beberapa segmen tersebut, sempat disetopnya beberapa tahun lalu. Agar dana dari provinsi, bisa dimaksimalkan untuk penanganan poros utama jalan pesisir selatan Berau. “Maksud saya, selesaikan dulu poros itu,” katanya.
Nantinya, pembangunan jalan lingkar penghubung Bandara Kalimarau-Pelabuhan Samudra, Mantaritip, tetap menjadi prioritas ketika pusat sudah merealisasikan pembangunan Pelabuhan Samudra dan Jembatan Kelay III sudah menghubungkan akses Singkuang-Limunjan.
“Jadi yang saya kritisi ini bukan hanya Pemkab Berau yang mengusulkan, tapi instansi di provinsi juga yang tidak melakukan evaluasi. Karena secara teknis, bukan tidak dibutuhkan, tapi sekarang belum. Karena pelabuhannya belum ada. Nanti pas pelabuhannya belum ada, jalannya malah sudah rusak. Maksud saya yang seperti ini dikaji betul-betul,” jelasnya.
Ironisnya lagi, lanjut dia, Pemprov Kaltim malah dianggap minim perhatian kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum yang ada di Berau. “Mohon maaf saja, setelah saya masuk di DPRD Kaltim, baru UPTD ini bisa lebih diperhatikan. Padahal tanggung jawab UPTD ini juga berat,” ungkapnya.
Disebutnya, dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan anggaran ratusan miliar untuk peningkatan jalan menuju pesisir selatan Bumi Batiwakkal. “Karena jalan provinsi ini sudah ditangani, yang ke Biatan sudah bagus, cor beton. Nah maksud saya, buat apa lagi buat jalan baru dari Mantaritip ke Buyung-Buyung yang belum ada penghuninya. Apa di sana ada tanah pejabat? Tanyanya.
Makmur berharap, Pemkab Berau dalam menyusun usulan pembangunan menggunakan bankeu, lebih melihat kebutuhan penanganan jalan-jalan kabupaten yang menghubungkan perkampungan, namun belum tersentuh perbaikan. Seperti, lanjut dia, usulan masyarakat yang menginginkan perbaikan dan peningkatan jalan di kampung-kampung Kecamatan Segah, dan jalan-jalan kabupaten lain yang penanganannya belum terakomodasi di APBD Berau.
“Sebenarnya Pemkab Berau juga harus jeli memanfaatkan dana yang dikucurkan provinsi,” imbuhnya.
Di sisi lain, dikatakannya, Pemprov Kaltim yang memiliki tanggung jawab atas jalan pesisir selatan Berau, khususnya dari titik Jembatan Sambaliung hingga ke Kampung Tembudan, Batu Putih, tetap akan memprioritaskan kelanjutan peningkatan jalan yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.
