TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai, dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Senin (9/1).

Dalam RDP yang membahas mengenai rencana pengembangan RSUD dr Abdul Rivai dan pembangunan RSUD Baru, Direktur RSUD dr Abdul Rivai Jusram, sepakat dengan rencana Pemkab Berau yang ingin membangun RSUD baru serta mendukung pengembangan RSUD dr Abdul Rivai.

Sebab menurutnya, saat ini Berau memang sudah membutuhkan tambahan rumah sakit demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Digambarkannya, saat ini kebutuhan ruangan menjadi hal terpenting bagi rumah sakit. Pasalnya, dengan penambahan jumlah penduduk, tentu kebutuhan ruangan menjadi kebutuhan utama. “(Jumlah) ruangan yang paling banyak menjadi sorotan masyarakat,” katanya dalam RDP kemarin.

Disebutnya, persoalan lain yang kerap terjadi di RSUD dr Abdul Rivai, adalah miskomunikasi. Yakni perbedaan persepsi antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit. Karena keluarga kerap menganggap pasien terlalu lama ditangani di Instalasi Gawat Darurat (IGD), padahal kondisi itu disebabkan jumlah ruangan yang tidak memadai.

“IGD merupakan tempat paling krodit saat ini, karena ruang rawat inap sedikit. Yang terjadi adalah pengalihan fungsi. IGD menjadi rawat inap. Pasien merasa terlalu lama di IGD. Solusi adalah penambahan rumah sakit,” tuturnya.

Jusram juga menyinggung soal ruang operasi. Saat ini hanya ada tiga ruang operasi dengan delapan operator. Jika setiap operator dikalkulasikan memiliki tiga pasien yang akan dioperasi, maka dalam waktu satu hari ada 24 pasien yang akan dioperasi. Jika satu kali operasi memakan waktu hingga 3 jam, tentu tidak cukup dilakukan dalam satu hari. Sehingga terjadi daftar tunggu. Itu yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi rumah sakit Berau saat ini.

“Sehingga dengan adanya pembangunan gedung yang baru, atau rumah sakit yang akan dibangun, bisa menjadi lima ruang operasi, untuk mengurangi daftar tunggu operasi,” beber Jusram.

Ia juga menyatakan, bahwa rumah sakit plat merah tersebut, kekurangan tenaga anastesi. Diketahui, hanya ada satu dokter anastesi di RSUD dr Abdul Rivai. Pihaknya juga sudah berupaya mencari tenaga tambahan, namun karena hanya ada dua rumah sakit di Berau, yakni RSUD dr Abdul Rivai dan Rumah Sakit Pratama Talisayan, maka banyak dokter anastesi yang menolak datang ke Berau.

“Kami sudah mencari tenaga dokter anestesi di luar, tapi selalu pertanyaan, berapa jumlah rumah sakit di Berau. Karena dokter anestesi adalah dokter spesialis yang tidak membuka praktik, sehingga mereka hanya mengandalkan rumah sakit. Jadi semakin banyak rumah sakit, semakin besar peluang menambah dokter anastesi di Berau,” katanya.

Dari paparan Direktur RSUD dr Abdul Rivai tersebut, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, keinginan Pemkab Berau untuk menambah rumah sakit baru memang harus diwujudkan, selain rencana pengembangan RSUD dr Abdul Rivai. “Memang Berau butuh rumah sakit baru,” katanya.

Namun dalam rencana pembangunan rumah sakit baru, Madri mempertanyakan soal total anggaran yang dibutuhkan, yang mencapai Rp 880 miliar. Karena menurutnya, sesuai MoU yang sudah diteken Pemkab dan DPRD Berau, pembiayaan pembangunan rumah sakit baru hanya hanya sebesar Rp 300 miliar dengan skema pembiayaan tahun jamak atau multiyears.

Tapi setelah mendengarkan penjelasan pihak DPUPR Berau, Madri menganggap hal tersebut sah-sah saja. Karena anggaran yang mencapai Rp 880 miliar tersebut, adalah anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan, untuk pembangunan rumah sakit dengan rencana pengembangannya selanjutnya.

“Terkait simpang-siur kemarin (soal anggaran pembangunan rumah sakit, red), Kepala DPUPR juga tidak salah. Dirinya hanya menyampaikan hasil review design dengan total Rp 880 miliar. Tapi tetap kita menjalankan MoU yang sudah ada yaitu Rp 300 miliar,” jelas Madri.

Artinya lanjut dia, anggaran Rp 880 miliar tersebut dikalkulasikan dalam beberapa tahapan pembangunan hingga 10 tahun. “Nanti apakah bupati selanjutnya yang terpilih melanjutkan anggaran tersebut, tentu dengan melakukan MoU lagi, itu bisa saja,” bebernya.

Sementara itu, Kepala DPUPR Berau Taupan Madjid mengatakan, pihaknya hadir untuk menginformasikan dan memberikan penjelasan mengenai kebutuhan anggaran hingga Rp 880 miliar.

"Untuk tahap awal itu sebenarnya Rp 300 miliar, sudah termasuk review design-nya," paparnya.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat ini sudah dilakukan lelang. Untuk fisik sendiri menurut Taupan membutuhkan dana hingga Rp 289 miliar, dengan jumlah anggaran yang disepakati sesuai MoU, yakni Rp 300 miliar.

"Yang dimaksud hingga Rp 800 miliar, jika tahapan sampai selesai. Mulai dari homestay, rumah perawat, rumah dokter, dan pengembangan lainnya," paparnya.

Diakuinya, usulan tersebut memang harus dilihat dari sisi anggaran. Sebenarnya jika hendak membangun rumah sakit yang ideal, memang memerlukan anggaran yang sangat besar untuk memenuhi secara keseluruhannya.

"Memang standarisasi rumah sakit dibandingkan bangunan biasa itu agak berbeda, agak spesifik karena aturan-aturan terkait dengan rumah sakit itu, terkait dengan aturan undang-undang dan lain sebagainya. Jadi kita menyesuaikan," jelas Taupan. (hmd/udi)