TANJUNG REDEB - Kepala Dinas Sosial Iswahyudi, menilai UMKM semakin tumbuh dengan baik seiring pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), hal ini pun diprediksinya akan membuat angka kemiskinan di Berau menurun.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, angka kemiskinan di Kabupaten Berau meningkat menjadi 5,88 persen dari sebelumnya 5,19 persen, meski ada peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan. Salah satu hal yang memengaruhi peningkatan itu, tentu dampak dari pandemi Covid-19.
“Tapi saat ini perekonomian masyarakat di Berau bisa dikatakan telah kembali pulih. Terutama para UMKM sudah banyak yang kembali buka. Saya pikir angka kemiskinan bisa turun,” ujarnya.
Secara garis besar katanya, pandemi Covid-19 berdampak pada semua sektor. Termasuk pertambangan yang menyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kabupaten Berau. Ketika keran ekspor ditutup, banyak perusahaan tambang yang berhenti beroperasi sementara.
“Meskipun bergeraknya tidak terlalu besar dan saat ini operasional juga sudah kenbali normal, karena sektor pertambangan sangat dibutuhkan secara global,” jelasnya.
Berbeda dengan daerah lain seperti di Pulau Jawa yang pendapatannya sangat bergantung dari sektor pariwisata. Kendati begitu, angka kemiskinan bisa juga tidak menurun karena banyaknya angka pengangguran terbuka di Kabupaten Berau, yang didominasi oleh para pendatang.
“Sejauh ini yang bisa terbaca jelas hanya sebatas data ini saja, agak rumit membacanya karena data 2022 belum dirilis secara statistik,” ungkapnya.
Dijelaskannya, yang menentukan domain kemiskinan yakni statistik. Sedangkan, Dinsos Berau mengakomodir terhadap sasaran yang ingin dibantu. Baik melalui dana APBN maupun APBD. Bantuan tersebut juga sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah. “Angka bantuan yang tercatat tidak sama persis dengan angka kemiskinan,” katanya.
Dia mencontohkan, seperti bantuan kepada masyarakat miskin karena dampak inflasi. Penerima bantuan terus bertambah dari sekira 5.000 menjadi 7.000 penduduk. Disebutnya, kecamatan yang memiliki jumlah masyarakat tidak mampu paling banyak berada di daerah pesisir, Kelay, hingga Segah. Tapi, jumlah masyarakat miskin di Tanjung Redeb juga termasuk banyak, namun presentasenya lebih kecil dari daerah lain karena jumlah penduduknya lebih banyak.
“Semua kecamatan ada masyarakat miskinnya. Yang perlu diberi perhatian lebih ya daerah pesisir dan kepulauan, termasuk pendatang,” tegasnya.
Iswahyudi berharap, pemerintah kampung selalu memperbaharui data melalui aplikasi yang disediakan. Agar bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. (mar/sam)
