MANAGED BY:
JUMAT
27 JANUARI
UTAMA | SANGGAM | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | EKONOMI | ALL SPORT | KALTIM | KOMBIS

PARLEMENTARIA

Selasa, 17 Januari 2023 07:10
DPRD Sesalkan Kisruh di SMA 10

Guru-Orangtua Murid Kompak Ingin Kepsek Diganti

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, turut merespons kisruh antara guru dan kepala sekolah di SMA 10 Batu Putih. Menurut Feri, hal ini menjadi rapor merah bagi dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal.

Dirinya sangat menyayangkan hal ini. Seharusnya kata Feri, tenaga pendidik memberikan contoh yang baik kepada muridnya, bukan sebaliknya. Yang paling disayangkannya juga, yakni anak didik tentu menjadi korban atas insiden itu.

“Itu yang saya dengar murid terpaksa tidak belajar karena kisruh tersebut, ini rapor merah dunia pendidikan Berau,” tegasnya saat diwawancara, kemarin (16/1).

Politikus Gerindra ini menegaskan, permasalahan ini tentu juga berpengaruh pada mental anak didik. Seharusnya kisruh yang terjadi bisa diselesaikan secara internal. Dan tidak lepas tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar. “Ini yang korban siapa? Ya pelajar,” bebernya.

Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena. Dia cukup terkejut dengan adanya kejadian tersebut, terlebih terjadi di daerah pemilihan (Dapilnya). Dia menilai apa yang terjadi seharusnya bisa diredam, dan tidak melibatkan murid.

“SMA 10 itu baru pertama kali terjadi. Saya juga baru dengar,” katanya.

Dia berharap ke depannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. “Kasihan anak-anak jadi korban. Mereka tidak tahu-menahu apa yang terjadi tapi jadi korban. Dinas terkait harus bisa ambil sikap akan kejadian seperti ini. Agar tidak terulang kembali,” tekannya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Wilayah VI Kabupaten Berau, Juanita Sari, mengatakan, dirinya sudah mengirim pengawas ke lapangan atas nama Widodo. “Hubungi Pak Widodo ya. Saya masih rapat di Samarinda,” ujarnya.

Adapun Widodo, mengatakan, usai melaksanakan pertemuan kemarin didapati baik guru maupun orangtua ingin kepala sekolah tersebut untuk diganti. “Iya inginnya begitu. Tapi keputusan ada di pimpinan. Kami hanya menyampaikan saja,” katanya.

Lanjutnya, awal mula permasalahan ini terjadi karena kepala sekolah dianggap sewenang-wenang dan tidak konsisten dalam mengambil suatu kebijakan, sehingga merugikan guru.

“Jadi awal mulanya itu. Tapi sekarang kami minta guru kembali mengajar dan mereka mau,” ungkapnya. (hmd/sam)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 27 Januari 2023 01:43

Genjot PAD dari Pajak Resor

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua DPRD Berau Syarifatul Syadiah, meminta…

Jumat, 27 Januari 2023 01:42

Dinilai Gagal Rencanakan Program Kerja

TANJUNG REDEB - Komisi II DPRD Berau menilai Pemerintah Kabupaten…

Jumat, 27 Januari 2023 01:41

Minta Eksekutif Terbitkan Perbup

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo…

Kamis, 26 Januari 2023 15:59

Ketua DPRD Berau Hadiri Paripurna HUT Kota Samarinda

TANJUNG REDEB - Ketua DPRD Berau Madri Pani didampingi Sekretaris…

Kamis, 26 Januari 2023 15:58

Dukung Anggaran untuk Sektor Pariwisata

TANJUNG REDEB - Di tengah gencarnya Pemkab Berau mengembangkan pariwisata…

Rabu, 25 Januari 2023 01:34

Pertanyakan Transparansi CSR Perbankan

TANJUNG REDEB - Jajaran Komisi II DPRD Berau mulai melaksanakan…

Senin, 23 Januari 2023 00:47

Penanganan Sampah di Pulau Derawan, Desak Pemkab Sisihkan Anggaran

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga menyoroti…

Kamis, 19 Januari 2023 08:15

Komisi III DPRD Berau Akan Panggil Dispora

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III, DPRD Berau, Saga, berjanji…

Kamis, 19 Januari 2023 08:14

Transparansi Penerimaan PPPK Disorot

TANJUNG REDEB - DPRD Berau turut menyoroti penerimaan Pegawai Pemerintah…

Rabu, 18 Januari 2023 14:01

Anggaran Jangan Jadikan Alasan

TANJUNG REDEB – Keluhan masih kurangnya sarana dan prasarana (sapras)…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers