TANJUNG REDEB – Keluhan masih kurangnya sarana dan prasarana (sapras) serta Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau turut disoroti anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.
Menurutnya, keluhan tersebut sangatlah memprihatinkan. Pasalnya, sarpras seperti unit pemadam kebakaran (damkar) sudah ada kajian teknis serta batasan usia penggunaan alat.
“Seharusnya memang dievaluasi permasalahan seperti ini, jika memang usianya sudah melampaui batas. Maka harusnya ada peremajaan agar tidak terjadi hal-hal yang bisa mengganggu jalannya tim BPBD,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.
Ia meminta, jangan jadikan anggaran sebagai alasan untuk tidak melakukan peremajaan. Karena semua hal menurutnya tentu dapat didiskusikan terlebih dahulu.
“Kalau suatu unit kajian teknisnya memang sudah melewati masa kelayakan, sudah seharusnya dilakukan peremajaan,” tegasnya.
Apalagi sarpras penanggulangan bencana harus diprioritaskan. Seiring Kabupaten Berau yang memiliki wilayah luas dengan banyak sungai, hutan dan laut, yang membuat bencana bisa datang kapan saja.
“Rumah warga juga padat dan tersebar di 13 kecamatan, hal ini tentu perlu mendapatkan prioritas,” katanya.
Dengan begitu, ia meminta unit damkar dan peralatannya harus siap tempur. Jangan menunggu ada kejadian barulah kelabakan.
“Beberapa bencana kebakaran yang terjadi di Berau kan sudah sering dikeluhkan masyarakat karena kurang optimalnya penanganan. Jadi jangan sampai ini dibiarkan berlarut-larut,” tuturnya.
Begitu pula dengan ketersediaan SDM. Falen menuturkan mesti menjadi perhatian, pasalnya dengan kawasan wilayah Berau yang luas, memerlukan banyak personel untuk dapat menangani bencana yang bisa datang kapan saja.
“Mungkin sudah sering diusulkan terkait hal tersebut, tapi kita juga harus realistis dan rasional. Karena antara usulan dan kemampuan anggaran kita tidak imbang. Tapi tetap kita kan bisa membuatkan skala prioritas. Jelas hal seperti ini merupakan prioritas,” paparnya.
Falentinus berharap, perencanaan yang mesti diutamakan saat ini, tidak hanya di BPBD saja, namun seluruh OPD yang ada. Mesti dibuatkan perencanaan yang matang dan baik serta memperhitungkan beban dan tanggung jawabnya.
“Terus diseimbangkan, baik SDM personel dan unit sarana dan prasarana pendukungnya,” pungkasnya. (aky/arp)
