TANJUNG REDEB – Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau, Samsiah Nawir, merespons kritikan yang disampaikan anggota DPRD Berau, Abdul Waris.
Menurut Samsiah, masukan dari anggota DPRD tersebut memang membangun dan menjadi motivasi bagi kinerja Disbudpar Berau. Tahun 2022 pun katanya merupakan masa transisi, karena adanya perubahan struktural pada badan Disbudpar.
Namun ditegaskannya, pihaknya sudah menentukan prioritas 10 destinasi unggulan, tetapi masyarakat juga berhak meminta perhatian atas kreativitas dan keinginan menjadi kampung wisata. Maka muncul lah calon potensi daya tarik wisata (DTW) baru.
“Permintaan pembentukan Kelompok Sadar Wisata bukan lagi didorong oleh pemerintah daerah, tetapi datang dari inisiasi masyarakat dan pemerintah kampung. Hasilnya terlihat dengan membeludaknya surat permohonan sosialisasi dari pemerintah kampung atas usulan masyarakat juga di tahun 2022,” ujarnya, kemarin (17/1).
Disebutnya juga, Kepulauan Dawawan yang terdiri dari Pulau Derawan, Sangalaki, Kakaban, Maratua dan sekitarnya, akan mendapat dukungan pengembangan oleh Kemenparekraf.
Dinas Pariwisata Provinsi juga rencananya akan menggelontorkan dana yang tidak sedikit, menyusul baru saja terbitnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (Ripparprov) yang memprioritaskan Bidukbiduk dan sekitarnya, lalu Disbudpar dalam perencanaan dan pengembangan tentu berpedoman pada Rencana Induk Pembangunan pariwisata (RIPDA) dengan tetap memperhatikan perubahan perkembangan situasi dan kondisi khusus.
Samsiah menambahkan, Berau merupakan daerah yang luar biasa, dimana memiliki 100 kampung dengan keunikan alam, atraksi wisata, seni budaya dan kearifan lokalnya masing-masing, sehingga hampir semua bisa dikemas menjadi DTW.
Hanya saja harus jeli melihat dan mendorong potensi, semangat dan kemauan kampung untuk maju. Saat ini Bidang Pengembangan Destinasi sedang dalam tahap evaluasi dan perumusan kinerja 2023 – 2024 termasuk juga zonasi di pengembangan DTW.
“Salah satu yang menjadi fokus di tahun 2022 lalu adalah upaya agar Berau dapat ditetapkan sebagai penerima alokasi DAK Fisik Pariwisata Tahun 2023. Dengan telah memenuhinya beberapa syarat, kami optimistis 2023 dan 2024 dapat menerima Alokasi DAK Fisik Pariwisata dimaksud,” tuturnya.
Ditambahkannya, bidang pariwisata sendiri tahun 2022 terdapat capaian kinerja yang positif dan beberapa prestasi, di antaranya kolaborasi dengan NGO dan lembaga, juga komunitas yang memberikan bantuan dan pendampingan peningkatan kualitas SDM Pariwisata.
Terpilihnya Kampung Tembudan sebagai salah satu kampung dari lima pilot project CFPC Kemenparekraf sebagai Kampung Emisi Carbon yang di-launching langsung oleh Menteri Sandiaga Uno di Bali pada 7 Juli 2022, dan di akhir tahun 2022 mendapatkan bantuan fasilitas dan sapras setara Rp 1,3 M.
Kabupaten Berau juga disebutnya berhasil meraih kembali Panji Keberhasilan di Bidang Pariwisata. Ini tidak lepas dari Peran Kolaborasi Pentahelix dimana pemerintah mampu bekerjasama dengan akademisi, swasta, komunitas/masyarakat dan media. Juga adanya kerja sama dengan Indecont terkait pendampingan dan peningkatan kapasitas OPD, sehingga mampu berkolaborasi di sektor pariwisata.
“Sesuai arahan dari pimpinan DPRD Berau yaitu melakukan kerja sama, Disbudpar sudah membuat kerja sama dengan UNMUL dalam kajian pengembangan wisata berbasis masyarakat, dimana Berau merupakan daerah penunjang IKN untuk sektor pariwisata,” katanya.
Selain itu, memfasilitasi Kampung Tepian Buah, dalam kelanjutan pembangunan Balai Adat, melalui alokasi bantuan hibah yang diserahkan kepada masyarakat, pihaknya juga membantu pendampingan event-event pariwisata yang diadakan oleh kampung wisata.
