Persoalan lahan menjadi kendala utama pembangunan jalan tol IKN yang akan terhubung dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam). Padahal proyek ditargetkan rampung tahun depan.

PROGRES fisik pembangunan jalan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal tahun ini masih sangat rendah. Terdiri dari tiga segmen yang semuanya masuk wilayah Balikpapan, progresnya sampai saat ini kurang dari 6 persen. Proyek itu terdiri dari Seksi 3A, 3B, dan 5A. Lebih tepatnya, Seksi 3A merupakan ruas tol IKN segmen Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer. Proyek ini dikerjakan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 3,33 triliun. Penandatanganan kontrak untuk Seksi 3A ini tidak berbarengan Seksi 3B dan Seksi 5A yang dilaksanakan akhir Agustus 2022.

Penandatanganan kontrak Seksi 3A dilaksanakan awal September 2022. “Seksi 3A masih belum maksimal. Baru 1,4 persen. Karena masih terkendala lahan,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi kepada Kaltim Post, Senin (16/1). Selanjutnya, Seksi 3B menghubungkan KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,325 kilometer. Proyek ini dikerjakan PT Wijaya Karya dengan kontrak senilai Rp 1,9 triliun. Sementara Seksi 5A jalan tol IKN segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 kilometer, digarap PT Waskita Karya dengan kontrak kegiatan senilai Rp 2,19 triliun.

“Seksi 3B baru mencapai 4 persen. Dan Seksi 5A telah mencapai 5 persen,” lanjut Junaidi. Dia merincikan, kegiatan fisik pembangunan jalan tol Seksi 5A telah dimulai dengan membuat fondasi bore pile atau jenis fondasi yang menggunakan tabung silinder panjang. Terbuat dari tulang beton yang ditanamkan ke dalam tanah. Fondasi ini digunakan untuk menghubungkan jalan tol dengan bentang panjang Jembatan Pulau Balang yang sudah rampung sepenuhnya pada 2021. “Kami juga melakukan pembukaan lahan.  Walau belum sempurna, tapi sudah mampu menghubungkan Seksi 5A dan Seksi 3B. Tetapi dari segi progres masih kecil. Karena masih pekerjaan tanah,” terang pria ramah ini.

Mantan kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XX Pontianak ini menerangkan kondisi pengadaan lahan di tiga seksi jalan tol tersebut. Menurutnya, kegiatan pengadaan lahan sudah berada pada tahap akhir, yakni pembayaran uang ganti rugi atau UGR kepada pemilik lahan. Tetapi secara kumulatif, pembayaran UGR masih sedikit yang bisa dibebaskan.  Tim yang dibentuk masih berupaya menyelesaikan pembayaran lahan. “Nanti kami ingin kebut pelaksanaan pembebasan lahannya. Terutama di Seksi 3A. Karena ini yang paling panjang. Sekira 12 kilometer lebih,” harapnya.

Selain itu, untuk bisa mengejar ketertinggalan target pengerjaan fisik, lahan yang sudah dibebaskan segera dikerjakan. Misalnya pada jalan tol yang akan terhubung dengan Jembatan Pulau Balang, pihaknya segera membangun pile slab atau jembatan layang pada Seksi 5A. Karena akan dibangun junction atau persimpangan yang akan dibangun mulai dari STA 28+200 dan berbatasan dengan jalan Tol Balsam. “Itu segera dimulai juga. Dan juga jalan akses menuju tol sudah dibuka. Jadi tinggal nunggu lahan aja. Mudah mudahan kita bisa selesaikan. Kalau lahan sudah bebas, kami bisa full speed. Karena alat-alat sudah siap semua di lapangan,” janjinya.

Junaidi menyampaikan, permasalahan pembebasan lahan yang dihadapi karena masih ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih, sehingga akan dilakukan konsinyasi atau menitipkan UGR ke pengadilan agar proses pembebasan lahan jalan tol IKN bisa dipercepat. Karena ditargetkan, Maret nanti progres fisik sudah mendekati 20 persen. “Lalu Juni bisa mencapai 40 persen. September mencapai 60 persen. Hingga Desember ditargetkan 80 persen. Dan Juni 2024 ditargetkan bisa 100 persen. Makanya saat ini, Satgas A dan Satgas B dari BPN masih di lapangan. Masih terus berproses. Mudah-mudahan bisa cepat selesai pembayaran ganti ruginya,” ungkapnya.

Alotnya pembebasan lahan jalan tol IKN juga dikeluhkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati. Dalam media sosial Instagram-nya @thomasumbupati, pria asal Nusa Tenggara Timur itu menyampaikan kinerja pembangunan tol Balikpapan-IKN sangat rendah. “Terutama pembebasan lahan masyarakat di segmen 3A, 3B, dan 5A. Hari ini saya mengumpulkan semua unsur dari pemprov, pemkot dan pemkab hingga level kecamatan dan kelurahan terkait strategi percepatan penyelesaian proses ganti untung. Konsinyasi adalah pilihan terakhir, bahkan sebaiknya tidak terjadi,” ungkapnya. (riz2/k16/kpg/udi)