TANJUNG REDEB – Saat berkunjung ke Berau akhir pekan lalu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang sempat melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat Berau, untuk kembali mengutarakan keinginannya mengajak Berau gabung Kaltara. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengaku, menyerahkan semua keputusan pada masyarakat.
Madri yang ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (18/1) menuturkan, dirinya tidak bisa memberikan jawaban apakah setuju atau tidak. Karena keputusan tertinggi ada di tangan masyarakat Berau.
"Inikan ajakan bukan baru pertama kali. Dan biarkan masyarakat yang menilai. Apakah mau bergabung atau tidak," tuturnya.
Ia mengatakan, bupati Berau seharusnya bisa mengadakan forum diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kesultanan, dan juga forkopimda, guna membahas ajakan tersebut untuk segera menentukan sikap. Agar ada kejelasan apakah Berau mau bergabung atau tidak.
"Selama ini hanya jawaban satu orang, yakni bupati. Kita belum mendengar aspirasi masyarakat, apakah mau atau tidak," katanya.
Dijelaskan Politikus NasDem ini, Berau juga perlu melakukan kajian untung dan ruginya jika bergabung ke Kaltara. Ini yang perlu dilakukan, apa keuntungan yang didapat jika bergabung. Kemudian apa kerugian yang diperoleh jika Berau melepaskan diri dari Kaltim. Selama ini, hal tersebut belum pernah dilakukan. Padahal ajakan bergabung tersebut sudah ada sejak 10 tahun lalu. "Sebelum mereka (Kaltara,red) membuat provinsi. Bukannya Berau sudah diajak bergabung," tuturnya.
Mantan Kepala Kampung Gurimbang ini menambahkan, untuk jarak memang Berau diuntungkan. Hanya berkisar 3 jam jika menempuh perjalanan darat ke Kaltara. Namun jarak bukan jaminan apakah Berau akan maju jika masuk Kaltara.
"Sederhana saja, pemerintah memimpin paling lama 10 tahun. Tapi masyarakat bisa puluhan tahun. Makanya saya bilang. Serahkan semua kepada masyarakat. Karena mereka yang merasakan manfaatnya," bebernya.
Pria yang juga menjabat Pembina Apdesi Berau ini mengaku, dirinya tidak ada hak menentukan Berau harus atau tidak harus bergabung dengan Kaltara. Ia kembali menegaskan, mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat Bumi Batiwakkal. "Bukan tidak punya pendirian. Tapi hukum terkuat adalah suara rakyat," pungkasnya. (hmd/udi)
