Situasi global dinilai masih sangat tak mudah. Inflasi disebut masih menjadi momok saat ini.
PRESIDEN Joko Widodo mengajak pemimpin daerah untuk turut menyukseskan program nasional. Pada Selasa (17/1) lalu, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023, Jokowi membeberkan harga bahan pangan yang mulai naik hingga kesulitan beribadah untuk agama minoritas.
Di sektor ekonomi, Jokowi minta gubernur, bupati, dan wali kota untuk terjun ke lapangan. Ini untuk mendeteksi problem yang ada sedini mungkin. “Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi,” ungkapnya.
Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan di beberapa daerah. Dari pantauannya, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah. Selain itu penetapan tarif yang menjadi kewenangan daerah juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai kenaikan tarif tersebut memicu inflasi naik. “Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan. Kalau tidak kuat, naik tidak apa-apa, tapi, tapi jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen,” ujar Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi minta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Dia menargetkan tahun depan kemiskinan ekstrem akan turun hingga 0 persen dan stunting 14 persen. Sayangnya, angka stunting nasional masih pada 2 persen. Sementara prevalensi stunting masih 21 persen. “Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.
Jokowi juga memberikan arahan terkait investasi. “Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pada kesempatan itu, Jokowi menjlentrehkan dua masalah yang menghambat investasi, yakni tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu membangun tata kota daerahnya dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam menyusun rencana induk atau masterplan penataan kota harus dapat menunjukkan keunggulan dari setiap wilayah sebagai sebuah keunikan. "Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kota ikan, kota musik, kota mebel, kenapa tidak?" ucap Presiden. Dengan memberikan diferensiasi antarkota maka banyak potensi yang bisa digali. “Kalau di Jepang ada Tsukiji yang memiliki fish market yang betul-betul terkenal, kenapa di Ambon tidak ada yang menyiapkan branding ini?” katanya.
Dia mengingatkan dengan adanya branding sesuai dengan identitas wilayah, harus juga dibangun infrastruktur yang mendukung. Misalnya industri, pariwisata, hingga kebudayaan.
Pemerintah juga telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan, sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). "Saya ingatkan untuk mendesain program sebelum tahun berjalan,” sarannya.
Stabilitas keamanan dan politik juga mendapat sorotan Jokowi. Apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi meminta TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan. “Tahun ini sudah masuk tahun politik. Harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan,” ungkapnya.
Selain itu, berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial, Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Menurut Kepala Negara, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah," tegasnya. Agama minoritas masih sulit untuk beribadah di beberapa wilayah.
Dana Pemda Menumpuk
