Situasi global dinilai masih sangat tak mudah. Inflasi disebut masih menjadi momok saat ini.

PRESIDEN Joko Widodo mengajak pemimpin daerah untuk turut menyukseskan program nasional. Pada Selasa (17/1) lalu, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023, Jokowi membeberkan harga bahan pangan yang mulai naik hingga kesulitan beribadah untuk agama minoritas. 

Di sektor ekonomi, Jokowi minta gubernur, bupati, dan wali kota untuk terjun ke lapangan. Ini untuk mendeteksi problem yang ada sedini mungkin. “Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi,” ungkapnya.

Presiden mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan di beberapa daerah. Dari pantauannya, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah. Selain itu penetapan tarif yang menjadi kewenangan daerah juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai kenaikan tarif tersebut memicu inflasi naik. “Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan. Kalau tidak kuat, naik tidak apa-apa, tapi, tapi jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen,” ujar Jokowi.

Selanjutnya, Jokowi minta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Dia menargetkan tahun depan kemiskinan ekstrem akan turun hingga 0 persen dan stunting 14 persen. Sayangnya, angka stunting nasional masih pada 2 persen. Sementara prevalensi stunting masih 21 persen. “Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada," ucapnya.

Jokowi juga memberikan arahan terkait investasi. “Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pada kesempatan itu, Jokowi menjlentrehkan dua masalah yang menghambat investasi, yakni tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). 

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu membangun tata kota daerahnya dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam menyusun rencana induk atau masterplan penataan kota harus dapat menunjukkan keunggulan dari setiap wilayah sebagai sebuah keunikan. "Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kota ikan, kota musik, kota mebel, kenapa tidak?" ucap Presiden. Dengan memberikan diferensiasi antarkota maka banyak potensi yang bisa digali. “Kalau di Jepang ada Tsukiji yang memiliki fish market yang betul-betul terkenal, kenapa di Ambon tidak ada yang menyiapkan branding ini?” katanya.

Dia mengingatkan dengan adanya branding sesuai dengan identitas wilayah, harus juga dibangun infrastruktur yang mendukung. Misalnya industri, pariwisata, hingga kebudayaan.

Pemerintah juga telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia. Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi  juga mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp123 triliun. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan, sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). "Saya ingatkan untuk mendesain program sebelum tahun berjalan,” sarannya. 

Stabilitas keamanan dan politik juga mendapat sorotan Jokowi. Apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi meminta TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan. “Tahun ini sudah masuk tahun politik. Harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan,” ungkapnya.

Selain itu, berkaitan dengan stabilitas keamanan dan kehidupan sosial, Kepala Negara juga menegaskan bahwa semua agama memiliki hak yang sama dalam beribadah. Menurut Kepala Negara, kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah," tegasnya. Agama minoritas masih sulit untuk beribadah di beberapa wilayah.

Dana Pemda Menumpuk

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan para kepala daerah, karena banyaknya dana pemda yang menumpuk di perbankan. Per Desember 2022, penumpukan dana pemda di perbankan itu mencapai Rp 123,74 triliun. (Selengkapnya lihat grafis)

Arahan itu juga senada dengan kegeraman Jokowi yang menegur banyaknya dana pemda yang tak kunjung dibelanjakan itu. “Tadi Pak Presiden sudah menyinggung dana pemda di daerah yang di perbankan mencapai Rp 123 triliun pada akhir Desember,” jelas Menkeu.

Dia menjelaskan, penumpukan dana itu tertinggi selama tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena tingginya realisasi pendapatan daerah namun tidak diiringi dengan serapan belanja yang optimal.

Data Kemenkeu mencatat, posisi dana pemda di perbankan per Desember yang mencapai Rp 123,74 triliun, itu turun Rp 116,05 triliun jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Penurunan itu disebabkan karena realisasi belanja daerah yang baru terakselerasi di akhir tahun.

Persoalan klasik itu diharapkan bisa diurai agar belanja pemda bisa dirasakan oleh masyarakat luas. “Kementerian keuangan akan terus bekerja sama dengan daerah untuk menjaga optimalisasi serapan anggaran. Sehingga, anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Menkeu.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan, APBN dan APBD harus digunakan untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. Pada transfer tahun 2023 dilakukan beberapa perbaikan, dana bagi hasil akan bisa diperkenalkan yang sifatnya non tunai, terutama pada daerah-daerah yang memang memiliki dana bagi hasil dalam jumlah besar.

Realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 816,2 triliun pada tahun 2022 atau naik 3,9 persen (yoy) dari Rp 785,7 triliun pada 2021. Hal itu sebagai komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah.

“Komponen paling besar adalah dana bagi hasil (DBH), kami akan membagi hasilkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan data-data pun kita juga peroleh dari Kementerian lembaga mengenai berapa yang harus dibagi hasilkan,” jelas Menkeu. (lyn/mia/wan/agf/dee/jpg/udi)