Ketika pencairan anggaran memakan waktu cukup lama, pembebasan lahan juga akan tertunda. Akibatnya, pembangunan fisik yang sudah berjalan terhambat.
PEMBEBASAN lahan pembangunan jalan tol Balikpapan-Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikebut. Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan, dalam dua pekan ke depan, persoalan tersebut tuntas. Terutama pada Seksi 3A yang menghubungkan Karang Joang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 kilometer
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, anggaran pembebasan lahan sudah disiapkan pemerintah. Selanjutnya, sambung dia, segera dibayarkan kepada pemilik lahan sesuai perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik atau tim appraisal. Namun, Danis enggan merinci besaran anggaran yang disiapkan. “Anggarannya sudah ada dan sudah disiapkan untuk kegiatan pembebasan lahan itu,” katanya kepada Kaltim Post usai kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (19/1) malam.
Untuk diketahui, Seksi 3A dikerjakan PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp 3,33 triliun. Sementara itu, Seksi 3B segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,325 kilometer, dikerjakan PT Wijaya Karya dengan kontrak senilai Rp 1,9 triliun. Adapun Seksi 5A Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,675 kilometer, digarap PT Waskita Karya dengan kontrak Rp 2,19 triliun.
Penandatanganan kontrak pengerjaan Seksi 3A tidak berbarengan Seksi 3B dan Seksi 5A yang dilaksanakan akhir Agustus 2022. Penandatangan kontrak Seksi 3A dilaksanakan pada awal September 2022.
Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju IKN yang ditargetkan selesai 2024. Berdasarkan data Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim, progres fisik proyek tersebut sangat rendah karena terkendala pembebasan lahan yang belum rampung. Progres pembangunan Seksi 3A baru 1,4 persen. Lalu Seksi 3B sekitar 4 persen, dan Seksi 5A mencapai 5 persen. Danis menegaskan, penyelesaian pembangunan ketiga ruas jalan tol IKN itu tetap dipatok pada pertengahan 2024. Sehingga dengan waktu yang tersisa sekira 1,5 tahun ini, pihaknya akan berupaya menyelesaikan pembangunan.
“Kalau sesuai kontrak, untuk Seksi 3A dan Seksi 3B, belum langsung menyeberangi Teluk Balikpapan. Akan dibelokkan dulu ke arah Jembatan Pulau Balang. Supaya kita bisa lewat ke arah Simpang Riko, naik ke sana (IKN). Dan mudah-mudahan bisa fungsional di tahun 2024,” harap ketua umum PII ini. Danis menerangkan, pembangunan infrastruktur dasar IKN secara umum sudah dilaksanakan sejak Agustus dan September 2022. Menurutnya, sesuai dengan tahapan pembangunan IKN tahap 1 periode 2022–2024, adalah pembangunan infrastruktur dasar dan dukungan untuk pusat pemerintahan. Seperti pembangunan jaringan air baku, jalan, sanitasi, lalu istana negara, gedung pemerintahan, dan juga perumahan ASN.
“Untuk istana negara dan gedung pemerintahan, seperti kantor Setneg (Sekretariat Negara) dan kantor Kemenko (Kementerian Koordinator) sudah dimulai bulan ini. Ada yang sudah dilakukan pemasangan tiang pancang. Ada juga yang sudah dilakukan land clearing,” ucapnya. Salah satu infrastruktur yang sebentar lagi rampung adalah pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN. Proyek tersebut dikerjakan dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) dan PT Adhi Karya ini. Sebelumnya, pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022. Akan tetapi, Danis menyebut target penyelesaian proyek senilai Rp 567 miliar itu, pada Maret 2023.
Hunian pekerja konstruksi IKN terdiri dari 22 tower setinggi empat lantai. PT WEGE bertugas mengerjakan 12 tower. Sementara itu, PT Adhi Karya membangun 10 tower. Dengan struktur bangunan berbentuk modular dan sanggup menampung sekira 16 ribu pekerja. “Saat ini sudah mencapai 90 persen lebih. Dan kontraknya sampai Maret 2023. Jadi insyaallah selesai,” tutup Danis.
Diwartakan sebelumnya, ketersediaan anggaran pembebasan lahan menjadi persoalan utama lambannya progres pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN. Kepala Kantor Pertanahan (Kantah)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan Herman Hidayat menjelaskan, keterlambatan penganggaran pembebasan lahan sangat berdampak pada kegiatan pengadaan lahan. Menurut dia, ketika proses pencairan anggaran memakan waktu cukup lama, pembebasan lahan juga akan tertunda. Akibatnya, pembangunan fisik yang sudah berjalan terhambat.
“Sebetulnya yang menjadi penyebab adalah keterlambatan penganggaran pembebasan lahannya. Dan sekarang ini, sudah awal tahun (2023). Kementerian PUPR harus menyiapkan dulu anggaran tersebut,” katanya kepada Kaltim Post, Selasa (17/1).
Dia melanjutkan, sejak tahun lalu, Kantah/BPN Balikpapan telah menjalankan tahapan pengadaan lahan pembangunan Tol Balikpapan-IKN. Mulai pengumuman lahan yang akan dibebaskan, hingga berakhirnya masa tenggang pengumuman.
Akan tetapi, proses pembayaran uang ganti rugi (UGR) belum bisa dilaksanakan. Karena tidak tersedianya anggaran pembebasan lahan pada tiga seksi Tol Balikpapan-IKN. “Makanya dari Kementerian PUPR siapkan dulu anggarannya. Ada atau enggak anggarannya? Kalau enggak ada, masak BPN disuruh melawan masyarakat. Dan jangan hanya BPN yang jadi ‘kambing hitamnya’,” kritik Herman. (riz/k8/kpg/udi)
