TANJUNG REDEB – Pembangunan gedung pariwisata di Jalan Pulau Derawan, Tanjung Redeb kembali dilanjut tahun ini. Hal itu dipastikan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.
Dijelaskan Sari -sapaan akrab-nya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menganggarkan Rp 5,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Namun, anggaran itu belum cukup untuk menyelesaikan pembangunan hingga selesai.
“Walaupun belum selesai 100 persen, tapi paling tidak dapat difungsikan. Karena kita patut merasa malu, pasalnya kita sering membantu kantor-kantor lembaga vertikal, tapi kantor sendiri yang menjadi kewajiban kita sendiri malah diabaikan,” katanya.
Selama ini, mangkraknya gedung pariwisata ini dianggap merusak keindahan kota Tanjung Redeb. Karena letaknya di tengah kota dan dilihat masyarakat secara luas.
Ia mengungkapkan, awalnya gedung Disbudpar Berau dibangunkan oleh Pemprov Kaltim. Walaupun sejatinya pemprov tidak boleh membangunkan kantor instansi untuk Pemkab Berau.
“Memang menyalahi aturan, sebab pembangunan tersebut dulunya merupakan bantuan pemprov. Tapi di periode berikutnya tidak bisa dianggarkan kembali, mau tidak mau kita yang meneruskan,” ujarnya.
Di sisi lain, kondisi kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau saat ini juga disebutnya kurang memadai.
“Kondisi cukup memprihatinkan, tempat parkir yang sempit ditambah kondisi ruangan kantor yang kurang efektif juga,” ujarnya.
Lanjut politisi Partai Golkar ini, membantu lembaga vertikal memang sudah menjadi kewajiban. Karena mesti bersinergi dan memberikan dukungan. “Namun yang harus diutamakan adalah pemenuhan untuk instansi kita sendiri,” tuturnya.
“Semoga pembangunan tersebut bisa terlaksana. Ini memang bukan keinginan dewan, tapi masukan dari dinas dan kepala instansinya,” tandasnya. (aky/arp)
