TANJUNG REDEB – Camat Gunung Tabur, Mardiatul Idalisah mengungkapkan memiliki sejumlah program dan inovasi yang akan direalisasikan pada tahun ini. Salah satunya peningkatan ekonomi di wilayah Gunung Tabur.

“Saat ini semua dalam proses integrasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung,” ungkapnya kepada awak media belum lama ini.

Ia menjelaskan, program peningkatan ekonomi ini untuk mendukung keberadaan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Gunung Tabur.

“Jadi nanti UMKM itu melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan BUMK bersama. Itu sudah terbentuk. Di Februari nanti keluar SK dari Kementerian,” terangnya.

Untuk membantu masyarakat, pihaknya sudah mempersiapkan departemen yang akan pihaknya mulai tahun ini di antaranya usaha simpan pinjam.

“Yang dulunya dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kemudian menjadi satu departemen di BUMK itu akan diubah kepada UMKM yang produktif. Kemudian dari hasil UMKM yang produktif ini akan kembali kami ambil di outlet,” terangnya.

Terkait dengan BUMK, beberapa waktu lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau terus mendorong pertumbuhan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Karena kata Kepala DPMK Berau, Tentram Rahayu, dengan adanya peningkatan BUMK akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kampung.

Untuk itu, dia meminta agar seluruh kampung di Berau bisa memanfaatkann BUMK dalam mengelola aset kampung, sehingga bisa berkontribusi pada Pendapatan Asli Kampung (PAK).

Karena diakuinya, BUMK memiliki potensi besar yang dapat menampung kegiatan di bidang ekonomi, pelayanan umum, hingga pengelolaan aset kampung. “Kita masih terus mendorong sehingga kampung bisa terus meningkatkan PAK-nya,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

“Dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) juga sudah memperingatkan tidak ada jaminan bahwa DD akan selalu ada,” sambungnya.

Disebutnya, sebanyak 25 BUMK di Kabupaten Berau telah berhasil berkontribusi untuk pemasukan PAK, hingga berhasil memajukan dan menyejahterakan perekonomian kampung. Meskipun nilainya bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil.

Dalam perjalanannya, dari 100 kampung hanya ada beberapa yang belum memiliki BUMK. Namun, di sisi lain masih banyak juga yang masih mempermasalahkan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan, hingga restrukturisasi pengurusnya akibat keterlibatan masyarakat kampung yang sedikit. “Apalagi masih banyak BUMK yang belum memiliki legalitas,” bebernya.

Untuk itu salah satu target di tahun 2023, akan lebih banyak BUMK yang mendapatkan legalitas. Pihaknya siap membantu pembinaan SDM dan unit usahanya agar bisa berkontribusi pada PAK.

“Di samping itu kita juga minta bantu pihak ketiga yang berada di sekitar kampung untuk memberikan peluang bermitra dengan BUMK. Seperti suplier alat tulis kantor atau katering,” jelasnya. (aky/arp)