TANJUNG REDEB - Komisi II DPRD Berau menilai Pemerintah Kabupaten Berau gagal merencanakan program kerja dalam penanganan wilayah rentan pangan. Buktinya, berdasarkan dari data Dinas Pangan Berau yang diekspos baru-baru ini, tercatat sudah bertambah secara signifikan menjadi 14 wilayah rawan pangan di tahun 2022.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya, perencanaan program kerja yang dinilai gagal menyebabkan penambahan wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal. Karena menurutnya, jumlah wilayah rawan pangan tentu tidak serta-merta berubah. Disebutnya, semua ada indikator penilaiannya. Bahkan sistem penilaian dari pusat tetap sama metodenya dalam 5 tahun terakhir.
"Saya sudah beberapa kali menyampaikan ini di forum, bahwa berbicara rencana pembangunan bukan hanya fisik semata. Banyak hal yang perlu kita rencanakan, termasuk bidang ketahanan pangan ini," ujarnya, kemarin (26/1).
Sebagai anggota legislatif, Wendy sendiri merasa rencana penanganan ketahanan pangan ini dianggap cukup penting. Program penanganan ketahanan pangan mestinya harus diperkuat. Sehingga perlu adanya program-program unggulan yang dicanangkan pemerintah, khususnya terhadap ketahanan pangan di kampung-kampung. Seperti pada Kampung Semurut, yang masuk dalam wilayah rawan pangan. Padahal, merupakan wilayah yang dikenal dengan persawahannya.
"Penanganan rawan pangan ini penting, perlu dapat perhatian juga dari pemerintah," ujarnya.
Wendy pun mempertanyakan, program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah sejauh ini untuk ketahanan pangan tersebut. Kalau menurut Wendy sendiri belum ada. Karena pada kenyataannya, daerah rawan pangan bertambah di Berau.
"Kalau memang faktanya tidak ada membuat program untuk ketahanan pangan, betul saja panji yang didapatkan sebelumnya, tahun ini harus lepas," bebernya.
Dalam hal ini, pihaknya di Komisi II yang membidangi persoalan pangan, akan berkoordinasi dengan pemerintah agar dapat merumuskan program-program unggulan yang akan dikerjakan. Baik untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Agar persoalan pangan ini dapat teratasi dengan baik. Sehingga dapat masuk dalam program prioritas, baik di Anggaran Perubahan 2023 dan Anggaran Murni 2024.
"Hal yang juga harus dilakukan pemerintah adalah wajib membuat konsep yang terukur dan dapat dilaksanakan, serta hasilnya dapat bermanfaat buat masyarakat banyak," tuturnya.
"Selain itu, potensi sumber daya alam yang ada di daerah kita, harus dimaksimalkan untuk dijadikan modal dalam meningkatkan SDM dan kesejahteraan masyarakatnya," tutupnya. (mar/adv/udi)
