TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan pentingnya menjaga inflasi tetap stabil. Hal itu disampaikannya usai rapat koordinasi ekonomi bersama Kemendagri.
Rapat tersebut bertujuan menyinkronkan koordinasi antara pusat dan daerah perihal kondisi harga pangan di masing-masing daerah.
Menurut Gamalis, hal ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan daerah, dalam rangka menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil, apalagi pasca pandemi Covid-19.
“Pentingnya terus menjaga inflasi, di mana kita berharap kondisinya dapat terkendali dan perekonomian kita harapkan cenderung lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, Berau termasuk daerah yang tidak menemui banyak kendala terkait dengan inflasi. Karena demand supply bergerak dengan baik.
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi secara nasional juga bagus yakni 5,5 persen merangkak ke atas. Dan inflasi cenderung rendah,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi Berau dalam tiga tahun terakhir, secara umum mengalami pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif. Artinya hampir semua sektor ekonomi laju pertumbuhannya mengalami percepatan dan perlambatan.
“Namun saya rasa masyarakat tidak perlu resah terharap perekonomian kita dan tentu covid pun dengan sendirinya akan terkendali,” ungkapnya.
Kendati demikian, Pemkab Berau terus memantau Indeks Harga konsumen (IHK) yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
IHK tersebut merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau tingkat penurunan deflasi dari barang dan jasa.
“Terkait harga juga cukup stabil. Dari beras, telur, cabai, bawang dan sebagainya. Ada 21 komoditas,” tuturnya.
Lanjutnya, sekarang pemerintah memudahkan pantauan harga baik itu secara per minggu bahkan per hari. Kabupaten Berau cukup bisa memberikan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), walau di beberapa daerah lain terjadi kenaikan harga beras tapi untuk Berau sendiri masih mampu dengan harga normal.
Menurut Gamalis, kenaikan harga bukanlah masalah, namun kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
“Jangan sampai sudah barang naik barang tidak ada. Paling bagus harga tetap barang ada tapi, kalau harga naik barang ada tidak masalah. Kalau masalah itu harganya naik barangnya tidak ada. Menjadi bagian dari perhatian khusus ketersediaan barang,” pungkasnya. (hmd/arp)
