Harus Siapkan Opsi Lain

- Senin, 20 Februari 2023 | 15:26 WIB
Madri Pani
Madri Pani

TANJUNG REDEB - Rencana penghapusan tenaga honorer yang diperkirakan akan berdampak pada sektor pendidikan di Berau turut direspons Ketua DRPD Berau, Madri Pani. Dirinya pun sepakat dengan pernyataan kepala Dinas Pendidikan Berau, Yudi Artangali terkait hal itu.

Ditegaskan Madri, sejak keluarnya rencana itu dirinya sudah dengan tegas menolak kebijakan pusat. Pasalnya, tenaga honorer yang di Kabupaten Berau lebih menutupi kekurangan tenaga pendidikan dan kesehatan.

“Tenaga pengajar kita saja kurang, kalau dihapuskan akan berdampak kepada sektor pendidikan kita. Lalu di bidang kesehatan, kita khawatirkan pelayanan ke masyarakat tidak maksimal,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.

Madri membeberkan, Gubernur Kaltim Isran Noor telah melakukan jemput bola ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) terkait hal ini, untuk mempertahankan tenaga honorer yang ada.

“Karena di samping menekan angka pengangguran, juga untuk meringankan para instansi sehingga bisa lebih optimal dalam setiap sektornya,” tegasnya.

Dirinya menyebut, tenaga honorer lebih menunjang pekerjaan-pekerjaan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. “Contohnya seperti guru yang ada di kampung tertinggal, mereka masih mampu bertahan dengan gaji yang terbilang kecil. Kalau kita periksa ke kantor, saya yakin tenaga honorer lebih pro-aktif dalam menjalankan administrasi roda pemerintahan,” sambungnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini juga menegaskan, jika penghapusan terjadi, maka pemerintah pusat juga harus menyiapkan solusi agar roda pemerintahan terus berjalan. “Minimal ada peningkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Alasan itu dicetuskannya bukan tanpa sebab, menurutnya birokrasi pemerintahan seiring dengan banyaknya ASN yang pensiun dan banyaknya juga penyesuaian golongan, membuat penempatan bidang sesuai dengan pendidikan masing-masing terlepas.

“Tetapi harus dilihat juga kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu mumpuni atau tidak. Sehingga bisa memberi pencerdasan terhadap pendidikan kita,” tandasnya.

Diwartakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, Yudi Artangali, menilai jika penghapusan tenaga honorer sebagaimana yang disusun pemerintah pusat sejak beberapa waktu lalu benar-benar diterapkan, diyakini akan berdampak besar bagi sektor pendidikan di Berau.

Itu katanya, karena tenaga pendidik di Bumi Batiwakkal sendiri diperkirakan ada sekitar 2.000 lebih yang menyandang status tersebut. Sehingga ia berharap pemerintah bisa lebih jernih melihat fakta lapangan.

Menurutnya, bisa saja pemerintah pusat memiliki pertimbangan sebelum benar-benar menerapkan kebijakan itu hingga ke daerah. “Kita akui, bahwa salah satu OPD yang memiliki banyak tenaga honorer itu adalah Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Ditegaskannya, keberadaan tenaga pendidik honorer itu masih sangat dibutuhkan, bahkan dapat dikatakan urgent. Mengingat kebutuhan tenaga pendidik yang dinilai masih kurang, termasuk tenaga penunjang di sekolah-sekolah dengan status honorer. (aky/sam)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X