TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mengkritik kinerja sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap lamban dalam menangani kasus banjir yang terjadi di beberapa kampung di bantaran Sungai Kelay.
Apalagi dari hasil tinjauannya, hingga kini dirinya belum melihat adanya posko ataupun dapur umum, hingga posko kesehatan didirikan untuk membantu masyarakat terdampak.
Hal ini disebutnya bisa menjadi citra buruk bagi seorang bupati. Warga tentu bertanya-tanya, kemana bupati saat warganya terdampak banjir. Seharusnya menurut Madri Pani, begitu ada banjir, OPD terkait harus langsung turun ke lapangan, membangun posko dan sebagainya.
“Kita perlu apresiasi OPD yang langsung turun seperti TNI dan Polri, sedangkan OPD lain terkesan menunggu perintah,” katanya.
Dikatakan Madri, OPD merupakan perpanjangan tangan dari seorang bupati. Sehingga OPD yang ada seharusnya sudah bisa merumuskan permasalahan yang terjadi, karena banjir ini sudah setiap tahun terjadi. “Pengecekan saja tidak ada. Bagaimana mau tahu kondisi warga,” ucapnya.
Politikus NasDem ini menegaskan, banjir yang terjadi setiap tahun perlahan menggerus permukaan tanah warga, bahkan jalan yang sudah bangun juga ikut tergenang banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Bena Baru. Derasnya arus air menutup badan jalan tersebut.
“Ini jika dibiarkan jalannya yang kalah dan akan rusak. Seharusnya sudah dipikirkan untuk membuat gorong-gorong,” tegasnya.
Ia juga mempersilakan masyarakat untuk bersurat ke DPRD Berau, jika ada OPD yang dianggap masyarakat lamban dalam bekerja. Menurutnya DPRD yang merupakan lembaga pengawas kinerja pemerintah, siap memberikan ruang bagi masyarakat. “Silahkan bersurat, kami akan adakan hearing dan panggil OPD-nya,” katanya.
Madri yang meninjau langsung akses jalan putus menuju Kampung Bena Baru juga mengaku kecewa dengan pejabat pemerintahan yang memilih berdiam diri di kantor menunggu perintah.
“Saya lihat sendiri jalan ini tidak bisa dilalui, warga juga gagal panen. Apa langkah dari OPD untuk masalah ini? Apa harus dirapatkan dulu? Kenapa tidak langsung ke lokasi?” tutupnya.
Merespons hal ini, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Nofian Hidayat, memastikan kalau pemerintah hadir dan terus mengawasi masyarakat terdampak banjir. “Kami pertama yang hadir. Hujan Sabtu (18/2), Minggu (19/2) pagi tim sudah di lokasi menyisir warga yang terdampak,” katanya.
Hingga kini pun ditegaskannya, ada personel yang disiagakan di daerah-daerah tersebut. Pihaknya pun menawarkan bantuan berupa perahu karet, namun warga memilih menggunakan perahunya masing-masing. “Kami terus monitoring dan awasi ketinggian air,” pungkasnya. (hmd/sam)
